Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p�ISSN:
2541-0849
e-ISSN:
2548-1398
Vol.
7, Special Issue No. 2, Februari 2022
PERTANGGUNGJAWABAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL ATAS
PENERBITAN SERTIPIKAT HAK MILIK GANDA ATAS TANAH
Agus Setia Wahyudi, M. Saleh
Universitas Narotama Surabaya, Indonesia
Email: [email protected], [email protected]
Abstrak
Proses sertifikat tanah
merupakan sebuah proses sistematis dimana proses ajudikasi yang merupakan kegiatan yang
dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama� kali,�
meliputi� pengumpulan� dan�
penetapan� kebenaran� data�
fisik� dan� data�
yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk
keperluan pendaftarannya adalah salah satu proses di dalamnya, ketika dalam
proses ajudikasi terdapat masalah dalam penanganannya, seperti adanya� ketidakakuratan baik itu data fisik
ataupun data yuridis maka akan
mengganggu secara keseluruhan proses pensertifikatan tanah. Proses ajudikasi yang
merupakan kegiatan dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk
pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data
yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan
pendaftarannya, merupakan sebuah proses yang penting karena kebenaran data
fisik dan data yuridis adalah yang utama agar tidak terjadi masalah pada
sertifikat yang timbul dikemudian hari. Hak milik itu berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang
Pokok Agraria bahwa merupakan hak yang turun temurun, terkuat dan terpenuh yang
dapat dipunyai orang atas tanah dan memberi wewenang untuk mempergunakan bagi
segala macam keperluan selama waktu yang tidak terbatas sepanjang tidak ada
larangan khusus untuk itu. Sifat terkuat dan terpenuhi artinya yang paling kuat dan penuh bagi
pemegang hak milik dan mempunyai hak untuk bebas dengan menjual, menghibahkan,
menukarkan dan mewariskan. Hak penguasaan atas tanah berisikan serangkaian
wewenang, kewajiban dan atau larangan bagi pemegang untuk berbuat atau tidak
berbuat sesuatu yang mengenai tanah yang dihakinya, karena telah ditetapkan
Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan pemerintah tentang pendaftaran tanah. Pemberian batasan
menurut Pasal 4 Undang-Undang Pokok Agraria terhadap kepentingan yang langsung
berhubungan dengan penggunaan tanah dalam batas-batas menurut peraturan lainnya
yang lebih tinggi. Hukum tanah adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum yang
mengatur hak dan kewajiban yang bersumber pada hak perseorangan dan badan hukum
mengenai tanah yang dikuasainya atau dimilikinya. Pendaftaran tanah yang
dilakukan secara sistematis sampai saat ini masih dianggap belum maksimal dan
prosedural dalam masyarakat,walaupun sebelum dilakukan pengukuran oleh tim
teknis telah dilakukan pematokan awal. oleh para pemilik tanah. Provinsi Jawa
Timur sebagai salah satu provinsi yang berkembang di
Indonesia, masyarakatnya juga memiliki hubungan erat dengan tanah. Tanah
merupakan sumber kehidupan sekaligus aktifitas sehari-hari, oleh karena itu
setiap tanah yang dimiliki masyarakat butuh pengakuan atas kepemilikan tanah
tersebut. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah dengan tujuan
untuk melakukan, mengembangkan / menguji suatu kebenaran dari suatu pengelahuan
yang dilakukan secara metodologi dan sistematis. Yang maksud dengan metodologi
adalah menggunakan metode-metode yang bersifat ilmiah. Sedangkan yang dimaksud sistematis adalah sesuai dengan
pedoman atau aturan penelitian yang berlaku untuk kerja
ilmiah.
Kata Kunci: pertanggungjawaban; badan pertanahan nasional; hak milik ganda;
tanah
Abstract
The land certificate process is a systematic process in which the
adjudication process which is an activity carried out in the context of the
land registration process for the first time, includes the collection and
determination of the correctness of physical data and juridical data regarding
one or several objects of land registration for registration purposes. , when
in the adjudication process there are problems in handling, such as
inaccuracies in both physical data and juridical data, it will interfere with
the overall land certification process. The adjudication process, which is an
activity carried out in the context of the land registration process for the
first time, includes the collection and determination of the correctness of
physical data and juridical data regarding one or several objects of land
registration for the purpose of registration, is an important process because
the truth of physical data and juridical data is what matters. The main thing
is to avoid problems with certificates that arise in the future. The property
right is based on Article 20 of the Basic Agrarian Law which states that it is
a hereditary, strongest and fullest right that can be owned by people on land
and gives the authority to use it for all kinds of purposes for an unlimited
period of time as long as there is no special prohibition for it. The strongest
and fulfilled nature means the most powerful and full for the holder of
property rights and has the right to be free by selling, giving, exchanging and
bequeathing. The right of control over land contains a series of powers,
obligations and or prohibitions for the holder to do or not to do something
regarding the land he is entitled to, because the Basic Agrarian Law and
government regulations on land registration have been stipulated. Provision of
limits according to Article 4 of the Basic Agrarian Law on interests directly
related to land use within limits according to other higher regulations. Land
law is the entirety of legal regulations that regulate rights and obligations
originating from the rights of individuals and legal entities regarding the
land they control or own. So far, systematic land registration is still
considered not optimal and procedural in the community, even though before the
technical team measurements have been carried out, initial benchmarking has
been carried out by land owners. East Java Province as one of the developing
provinces in Indonesia, its people also have a close relationship with the
land. Land is a source of life as well as daily activities, therefore every
land owned by the community needs recognition of ownership of the land.
Research is a scientific activity with the aim of conducting, developing /
testing the truth of a study carried out methodologically and systematically.
East Java Province as one of the developing provinces in Indonesia, its people
also have a close relationship with the land. Land is a source of life as well
as daily activities, therefore every land owned by the community needs
recognition of ownership of the land. Research is a scientific activity with
the aim of conducting, developing / testing the truth of a study carried out
methodologically and systematically. What is meant by methodology is to use scientific
methods. While what is meant by systematic is in accordance with the guidelines
or research rules that apply to scientific work.
Keywords: accountability; national
land agency; dual property rights; soil
Pendahuluan
Negara Republik Indonesia yang susunan kehidupan rakyatnya termasuk perekonomiannya,� terutama masih bercorak agraria, bumi, air, dan ruang angkasa, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi
yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang dicita-citakan (Indonesia & Indonesia, 1960). Untuk
mencapai cita-cita Negara tersebut diatas, maka di bidang agraria perlu adanya
suatu rencana (planning)
mengenai peruntukan, penggunaan dan persediaan bumi, air dan ruang angkasa untuk berbagai
kepentingan hidup rakyat dan Negara. Rencana umum (national planning) yang meliputi
seluruh wilayah Indonesia, yang kemudian
diperinci menjadi rencana-rencana khusus (regional
planning) dari tiap-tiap
daerah. Dengan adanya planning itu maka penggunaan tanah dapat dilakukan
secara terpimpin dan teratur sehingga dapat membawa manfaat
yang sebesar-besarnya bagi
Negara dan rakyat.
Tanah sebagai aset yang memiliki nilai potensial cukup besar. Oleh karena itu, tanah merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan nasional (Setyono, 2009). Hal ini
diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi :
�Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara
dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat�. Dengan demikian, maka jelaslah bahwa tanah sebagai sumber
utama bagi kehidupan manusia, yang telah dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai tumpuan
masa depan kesejahteraan manusia.
Dalam perkembangan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria, permasalahan tanah menjadi semakin
kompleks. Di satu sisi kompleksitas masalah tanah terjadi
akibat meningkatnya kebutuhan tanah untuk keperluan berbagai kegiatan pembangunan dan pertumbuhan penduduk yang cepat dengan penyebaran yang tidak merata antar
wilayah dan besar kemungkinan
akan menimbulkan konflik kepemilikan ganda (Nasution, 2002).
Menyadari pentingnya fungsi tanah, maka pada saat ini dalam
pengelolaan masalah pertanahan secara langsung maupun tidak langsung harus selalu diarahkan
pada terwujudnya sarana dan
prasarana untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tertib hukum pertanahan dan menjamin kepastian hukum atas kepemilikan
hak atas tanah. Penggunaan tanah yang didukung dan dijamin kepastian hukum akan menciptakan
ketentraman masyarakat serta mendorong terlaksananya pembangunan di semua kalangan masyarakat berikut sektor kehidupannya (Murat, 1997).
Dalam rangka menjamin kepastian hak dan kepastian hukum atas tanah, Undang-Undang
Pokok Agraria telah menggariskan adanya keharusan untuk melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia, sebagaimana diamanatkan Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria.
Pasal tersebut mencantumkan ketentuan-ketentuan umum dari pendaftaran tanah di Indonesia, yaitu : (Indonesia & Indonesia, 1960)
1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik
Indonesia menurut ketentuan
- ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi :
a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
b. pendaftaran hak-hak atas
tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
c. pemberian surat-surat tanda bukti hak,
yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
3. Pendaftaran tanah diselenggarakan
dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi
serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.
4. Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan
dari pembayaran biaya-biaya tersebut.
Untuk menjalankan amanah pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), pemerintah telah mengeluarkan kebijakan mengenai Pendaftaran Tanah dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
Untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum atas bidang tanah,
memerlukan perangkat hukum yang tertulis, lengkap, jelas dan dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan isi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Hal tersebut tercapai melalui pendaftaran tanah. Dokumen-dokumen pertanahan sebagai hasil proses pendaftaran tanah adalah dokumen tertulis yang memuat data fisik dan data yuridis tanah bersangkutan. Dokumen-dokumen pertanahan tersebut dapat dipakai sebagai jaminan dan menjadi pegangan bagi pihak-pihak
lain yang memiliki kepentingan
atas tanah tersebut.
Sertifikat tanah adalah surat
tanda bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat
ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Sedangkan sertifikat � sertifikat ganda adalah sertifikat � sertifikat yang menguraikan satu bidang tanah
yang sama. Jadi dengan demikian satu bidang
tanah diuraikan dengan dua sertifikat
yang berlainan data.
Dalam sertifikat tanah dicantumkan data fisik dan data yuridis yang harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam
perbuatan sehari-hari maupun dalam sengketa
di Pengadilan. Karena itu,
data yang tertuang dalam sertifikat harus sesuai dengan apa
yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah.
Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah yang dilakukan agar di seluruh wilayah
Republik Indonesia diadakan
Pendaftaran Tanah bersifat �Recht Kadaster� yaitu dalam arti suatu bentuk Kadaster yang dibentuk dengan tujuan untuk menjamin
kepastian hukum dan perlindungan hukum atas tanah. Sesuai
dengan tujuannya yaitu akan memberikan
kepastian hukum, maka pendaftaran itu diwajibkan bagi para pemegang hak yang bersangkutan. Jika tidak diwajibkan maka diadakannya pendaftaran tanah, yang terang akan memerlukan
banyak tenaga, alat dan biaya, tidak akan ada
artinya.
Kepastian hukum dibidang pertanahan meliputi 3 (tiga) hal, yaitu
kepastian mengenai subjek hukum hak
atas tanah, baik perseorangan atau Badan Hukum, kepastian mengenai letak batas, ukuran/luas
tanah atau kepastian mengenai objek hak, kepastian
mengenai jenis hak atas tanah
yang dipunyai oleh subjek hukum hak atas
tanah.
Dengan diterbitkannya sertifikat ganda berarti terdapat
suatu kesalahan terhadap salah satu sertifikat yang telah diterbitkan secara tidak benar sehingga
harus dibatalkan karena terbitnya sertifikat lain atas suatu bidang tanah
yang sama akan merugikan pihak lain.
Sebagai salah satu contoh kasus
sertifikat tanah ganda yaitu ada
satu bidang tanah yang diterbitkan dua sertifikat yang kasusnya dinyatakan sebagai sertifikat ganda sebagian (tumpang tindih) yang muncul dua dokumen
yaitu pada tahun 1990 lalu muncul lagi
pada tahun 1998.
Beberapa faktor timbulnya konflik pertanahan yaitu karena data desa tidak akurat,
para pemilik memberikan informasi keliru ketika cek fisik
atau pengukuran tidak cermat keteledoran
pejabat Badan Pertanahan
Nasional dan sebagainya. Yang dimaksud
data desa tidak akurat bahwa secara
data fisik kenyataan dilapangan sertifikat yang diterbitkan kantor pertanahan masing-masing dengan hak milik nomor
182 dan 185 pada tahun 1990 dan 1998 tumpang tindih sebagian. Bahwa secara yuridis berdasarkan atas hak yang diajukan oleh desa mengacu kohir
dan persil yang sama, yang sama-sama menjadi dasar penerbitan sertifikat yang masing-masing dibuat
oleh tanah yang tidak sama. Sertifikat yang terbit pada tahun 1998 tidak dilaksanakan prosedur panitia pemeriksaan tanah sehingga tidak memenuhi peraturan-peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 hal ini merupakan keteledoran
pejabat Badan Pertanahan
Nasional itu sendiri. Sertifikat yang terbit pada tahun 1990 data yuridis yang terkait dengan bukti perolehan tanah tidak lengkap.
Hal ini sertifikat pada tahun 1990 dan 1998 sama-sama harus dikaji ulang
baik dari sisi data yuridis dan data fisiknya. Kasus ini mutlak kelalaian
Kantor Pertanahan dalam menerbitkan sertifikat.
Adapun yang menjadi rumusan permasalahan dari uraian diatas adalah
sebagai berikut : Bagaimana pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional atas penerbitan Sertifikat Hak Milik Ganda Atas Tanah ?
Metode Penelitian
Penelitian merupakan
suatu kegiatan ilmiah dengan tujuan
untuk melakukan, mengembangkan / menguji suatu kebenaran dari suatu pengelahuan
yang dilakukan secara metodologi dan sistematis. Yang maksud dengan metodologi
adalah menggunakan metode-metode yang bersifat ilmiah. Sedangkan yang dimaksud sistematis adalah sesuai dengan
pedoman atau aturan penelitian yang berlaku untuk kerja
ilmiah.
Metode adalah suatu hal
yang sangan penting dalam penelitian, sebab nilai mutu
dan hasil penelitian ilmiah banyak dipengaruhi
oleh ketepatan dalam memilih metodenya. Untuk memperoleh hasil yang sifatnya ilmiah serta memiiki
nilai realitas yang besar tidak lepas
dan masalah metodologinya.
"Peranan metodologi dalam penelitian dan ilmu pengetahuan diantaranya adalah menambah kemampuan pada ilmuan untuk menggali
(lebih baik atau lebih lengkap,
memberi kemungkinan besar untuk meneliti
hal-hal yang belum diketahui.� (Soekanto, 1986)
Sehubungan dengan pentingnya metodologi dalam suatu penelitian maka untuk memperoleh
data-data yang relevan maka
dibutuhkan suatu metode yang menunjang penelitian inii. Mengenai metode yang digunakan adalah : Penelitian ini
menggunakan metode pendekatan normatif (Statue Approach), yaitu
pendekatan yang berdasarkan
pada peraturan perundang-undangan.
Dimana didasarkan pada pendekatan
hukum positif Indonesia, dalam hal ini
Undang - undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Hasil dan Pembahasan
1.
Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang berarti keadaan wajib menanggung
segala sesuatunya. Dalam kamus hukum
ada dua istilah
yang menunjuk pada pertanggungjawaban,
yakni liability
(the state of being liable) dan
responsibility (the state of fact being
responsible). Liability menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter
resiko atau tanggungjawab, yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin. Liability
didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. Sementara itu, responsibility berarti,
" The state of being answerable for
an includes judgment,skill,
ability and capacity" yaitu hal dapat dipertanggungjawabkan
atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemapuan, dan kecakapan. Responsibility juga berarti,
kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi
atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya. Dan pengertian ini muncul istilah
pertanggungjawaban berdasarkan
undang-undang; 'Wettelijke ansprakelijkheid is gehoudenheid tot schdevergoeding uit onrechtmatigedaad" (pertanggungjawaban menurut undang-undang yaitu kewajiban mengganti kerugian yang timbul karena perbuatan melanggar hukum). Dalam ensikiopedia administrasi, responsibility adalah
keharusan seseorang untuk melaksanakan secara selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya.
Konsep "onrechtmatige daad "menjadi bagian yang paling sulit dalam ilmu hukum
pada saat konsep diterapkan terhadap pemerintah apalagi ketika tidak tertulis
dimana dimasukkan sebagai salah satu kriteria perbuatan melanggar hukum. Siapapun yang melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak
lain harus mempertanggungjawabkan
perbuatannya, tidak peduli apakah seseorang,
badan hukum maupun pemerintah.
Pemberian wewenang tertentu untuk melakukan tindakan hukum tertentu menimbulkan pertanggungjawaban atas penggunaan wewenang itu. Menurut
AD Belinfante menyatakan bahwa tidak seorangpun
dapat melaksanakan kewenangan tanpa memikul kewajiban tanggung jawab atau tanpa ada
pelaksanaan pengawasan.
Pemerintah dalam menjalankan
pemerintahannya, tidak terlepas dari penggunaan
wewenang yang di dalamnya mengandung pertanggungjawaban, namun demikian harus dikemukakan tentang cara memperoleh
dan menjalankan kewenangan apakah melalui atribusi dan delegasi saja yang memikul pertanggungjawaban secara hukum. Sedangkan mandat yang bertanggungjawab adalah pemberi mandat (Mandans).
Beban tanggungjawab bentuknya ditentukan dengan cara memperoleh kekuasaan, dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu
pemberian kekuasaan yang bersifat atribusi, yaitu sebagai pembentukan
kekuasaan, karena dari keadaan yang belum ada menjadi
ada dan kekuasan yang timbul karena pembetukan
kekuasaan yang menyebabkan adanya kekuasaan baru, pemberian kekuasaan yang bersifat deferatif, yaitu disebut sebagai pelimpahan, karena dari kekuasaan yang telah ada dialihkan
kepada badan hukum publik (Suwoto, 1990).
Bentuk-bentuk pertanggungjawaban ada empat macam
yaitu bentuk pertanggungjawaban secara moral, politik, administratif, dan petanggungjawaban secara hukum.
2.
Badan Pertanahan
Nasional
Badan Pertanahan Nasional adalah lembaga pemerintah non departemen yang mempunyai bidang tugas dibidang
pertanahan dengan unit kerjanya yaitu kantor di tiap-tiap Provinsi dan di daerah Kabupaten/Kota yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah. Lembaga tersebut dibentuk berdasarkan surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988 yang bertugas membantu Presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan, baik berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria maupun peraturan perundang-undangan lain
yang meliputi pengaturan penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah, pengurusan hak-hak tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah dan lain-lain
yang berkaitan dengan masalah pertanahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden (Soerodjo, 2003).
Demi memperlancar kerja Badan Pertanahan Nasional dalam proses pendaftaran hak atas tanah maka
terdapat pula Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 yang pada dasarnya mempunyai peranan yang sangat penting dalam pemeliharaan data pendaftaran tanah, yaitu dengan membuat
alat bukti mengenai telah terjadinya perbuatan hukum menyangkut sebidang tanah tertentu yang kemudian dijadikan dasar untuk mendaftar perubahan data yuridis yang mengakibatkan oleh perbuatan hukum itu, dengan
ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, maka korelasi lembaga pejabat pembuat akta tanah dengan
pelaksanaan administrasi pertanahan semakin jelas (Chomzah, 2018).
3.
Kedudukan Dan Fungsi Sertifikat
Sertifikat tanah menurut
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 merupakan surat tanda bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fiisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat
ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Dengan adanya sertifikat
maka akan memberikan kekuatan pembuktian bagi orang yang tercantum namanya dalam sertifikat tersebut manakala suatu ketika sengketa
perdata di persidangan pengadilan negeri.
Yang dimaksud ganda menurut ensikiopedia adalah satu bidang
tanah diterbitkan dua alat pembuktian.
Sedangkan yang dimaksud Sertifikat Ganda adalah ada dua pemegang
hak yang berbeda terhadap suatu bidang tanah. Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 31 menyebutkan bahwa sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah.
Menurut Budi Harsono sertifikat adalah surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti hak
yang berlaku sebagai alat pembuktian yang berarti bahwa keterangan-keterangan
yang tercantum didalamnya mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima (oleh hakim) sebagai keterangan yang benar, selama sepanjang tidak ada alat
bukti yang membuktikan sebaliknya.
Kedudukan sertifikat dalam sistem hukum
di Indonesia berdasarkan Undang-Undang
Pokok Agraria yaitu harus menjamin
kepastian hukum, memberi rasa keadilan dan keamanan terhadap pemilik tanah. Dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah, terdapat
dua pokok fungsi yaitu sertifikat
diterbitkan untuk kepentingan hak yang bersangkutan, sertifikat diterbitkan merupakan tanda bukti hak
yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenal data fisik dan data yuridis dan sertifikat bisa menjadi jaminan hak atas tanah.
Fungsi penerbitan sertifikat hak atas tanah adalah
untuk pemegang pemiliknya akan bukti-bukti haknya yang tertulis, kecuali rnasih ada catatan
pada buku tanah, maka sertifikat tidak dapat diterbitkan.
Hal ini tercantum dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Mengingat dengan demikian peranan sertifikat sehingga kekuatan pembuktiannya tidak hanya berlaku
eksternal atau terhadap pihak luar, tetapi juga mempunyal daya kekuatan internal yaitu pemberian rasa aman bagi para pemegang atau perniliknya serta para ahli warisnya tidak mengalami kesulitan.
Sertifikat diterbitkan sebagai surat tanda
bukti hak untuk kepentingan pernegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah. Hal ini dimaksudkan agar pemegang hak dapat
dengan mudah membuktikan haknya. Sebagaimana dinyatakan dengan Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat. Sertifikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah
yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau
pihak lain yang dikuasakan olehnya.
Kesimpulan
Bentuk Pertanggungjawaban
Badan Pertanahan Nasional atas
Penerbitan Sertifikat Hak Milik Ganda Atas Tanah, Badan Pertanahan
Nasional akan mengadakan penelitian riwayat tanah maupun peruntukannya,
dan dengan adanya putusan pengadilan maka pada akhirnya Badan Pertanahan Nasional membatalkan
salah satu dari sertifikat tersebut.
Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap para pihak yang dirugikan yaitu dilakukan upaya mediasi, dilakukan upaya tinjau ulang dan dilakukan upaya Peradilan yaitu Peradilan Umum maupun Peradilan Tata Usaha
Negara. Selaku pemegang sertifikat agar tidak terjadi sertifikat ganda,yaitu memastikan
bahwa keberadaan bidang tanah tersebut
didaftarkan dalam peta tanah atau
dilakukan pemetaan atau yang secara teknis disebut Graphical Index Mapping.
Kantor Pertanahan saat ini dalam menangani
sengketa sertipikat ganda adalah dengan
cara mediasi. Apabila tidak dicapai
kata sepakat maka diupayakan melalui proses pengadilan. Selain itu apabila terdapat
unsur kesengajaan yang mengarah ke bentuk
tindak pidana maka dilakukan penuntutan tersangka ke pengadilan. Tidak dapat dipungkiri
sebagaimana instansi-instansi
lain tindakan penyelamatan cenderung menyalahkan pihak lain bahwa kantor pertanahan hanya sebagai administrator yang mencatat dan melegalisasi kejadian atau perubahan
terhadap bidang tanah berdasarkan permohonan dan adanya pernyataan dari pemilik tanah bahwa
bidang tanah yang dimohon belum bersertipikat
dan permohonan dan pernyataan
tersebut telah diketahui oleh instansi lain seperti Pemerintah Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
Chomzah, Ali Achmad. (2018). Hukum Pertanahan Seri
Hukum Pertanahan I & II (p. 30). p. 30. Prestasi Pustaka, Jakarta.
Indonesia, PRESIDEN REPUBLIK, &
Indonesia, Presiden Republik. (1960). Undang-undang no. 5 tahun 1960 tentang
peraturan dasar pokok-pokok agraria (Vol. 144). Ganung Lawu.
Murat, Rusmadi. (1997). Administrasi
Pertanahan. Mandar Maju, Bandung.
Nasution, Lutfi. (2002). Konflik
Pertanahan (Agraria) Menuju Keadilan. Yayasan Akatiga, Bandung.
Setyono, Dinda Leumala dan. (2009). Tanah
dan Bangunan, cet I, Raih Asa Sukses. Jakarta.
Soekanto, Soerjono. (1986). pengantar
penelitian hukum, Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia.
Soerodjo, Irawan. (2003). Kepastian
hukum pendaftaran hak atas tanah di Indonesia. Arkola.
Suwoto. (1990). Kekuasaan dan tanggung
jawab presiden Republik Indonesia: suatu penelitian segi-segi teoritik dan
yuridik pertanggungjawaban kekuasaan. Universitas Airlangga.
|
Copyright holder: Agus Setia Wahyudi, M. Saleh (2022) |
|
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah
Indonesia |
|
This article is licensed
under: |