Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p�ISSN: 2541-0849 e-ISSN:
2548-1398
Vol. 7, Special Issue No. 1, Januari 2022
ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS
FISIK PADA PEMERINTAH DAERAH LINGKUP KPPN SERANG
Indah Setiowati1, Tubagus Ismail2, Moch. Abdul Kobir3
1Universitas Terbuka, Serang,
Indonesia
2Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Indonesia
3Kementerian Keuangan, Jakarta, Indonesia
Email: [email protected], [email protected], [email protected]
Abstrak
Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis pengaruh perencanaan dan komitmen organisasi terhadap kinerja pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik pada Pemerintah Daerah.
Penelitian dilakukan pada 4 Pemerintah Daerah lingkup wilayah
kerja KPPN Serang.
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis
deskriptif dan analisis
verifikatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan berpengaruh signifikan terhadap
penyerapan anggaran dan
kinerja pengelolaan DAK Fisik sedangkan komitmen organisasi tidak signifikan pengaruhnya. Hal ini
memperkuat teori yang sudah ada bahwa di bawah
kondisi aturan yang ketat dan berisiko, Pemerintah Daerah cenderung menolak
risiko dan berhati-hati dalam melaksanakan strategi pelaksanaan kegiatan
DAK Fisik. Akibatnya, implementasi anggaran
akan melambat dan pelaksanaan perencanaan strateginya buruk, terbukti
dengan banyak program dan kegiatan yang gagal salur atau pelaksanaannya tidak sesuai dengan perencanaan sehingga
menyebabkan sisa DAK Fisik di Rekening Kas Umum Daerah menjadi membengkak. Faktor perencanaan merupakan
faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja. Perencanaan yang baik dapat meningkatkan penyerapan anggaran dan kinerja
Pemerintah Daerah dalam pengelolaan DAK Fisik. Pemerintah Daerah perlu meningkatkan kualitas perencanaan,
komitmen organisasi dan kualitas Sumber Daya Manusia. Adapun metodenya
adalah sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman Pemerintah Daerah terhadap Peraturan Penyaluran DAK Fisik
dan training/pelatihan bagi para operator DAK
Fisik (BPKAD dan OPD). Diperlukan koordinasi yang baik dari masing- masing
pihak, baik internal Pemerintah Daerah
maupun dengan KPPN.
Kata Kunci: dana�
alokasi khusus fisik; penganggaran berbasis
kinerja; penyerapan anggaran; perencanaan; komitmen organisasi
Abstract
This study aims to analyze the effect of planning
and organizational commitment on the
management performance of the Funds For Physical Development in local governments. The research was conducted on
4 local governments within the scope of
work area of KPPN Serang. The data analysis technique in this study used descriptive analysis and verification
analysis. The results showed that planning had
a significant effect on budget absorption and physical DAK management
performance, while organizational commitment had no significant effect.
This reinforces the existing theory that under strict and risky regulatory conditions, local governments tend to be risk averse
and cautious in implementing the strategy for
implementing Physical DAK activities. As a result, budget implementation will slow down and the implementation of
strategic planning will be poor, as evidenced
by many programs and activities that fail to channel or their
implementation is not in accordance
with the plan, causing the remaining Physical DAK in the Regional General
Treasury Account to swell. The planning factor is a very important
factor in the implementation of performance-based budgeting. Good planning can increase budget absorption and local government performance in managing
Physical DAK. Local governments need to improve
the quality of planning, organizational commitment and the quality
of Human Resources. The method is socialization
to increase local government's understanding of the Regulations for the Distribution of Physical DAK and
training/training for Physical DAK operators
(BPKAD and OPD). Good coordination is needed from each party, both
internal to the local government and with the
KPPN.
Keywords: funds
for physical development in local governments; performance-based budgeting; budget absorption; planning; organizational commitment
Pendahuluan
Kinerja instansi pemerintah menggambarkan tingkat pencapaian sasaran/tujuan organisasi
dan penjabaran dari visi, misi, dan strategi organisasi yang menunjukkan berhasil atau tidaknya pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Realisasi anggaran yang rendah dan tidak merata menunjukkan kinerja
instansi pemerintah yang belum
optimal. Pola penumpukan pencairan anggaran ini terjadi juga dalam penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK)
Fisik. DAK Fisik merupakan dana yang bersumber
dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang
merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional.
Penyaluran DAK Fisik dilakukan melalui
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang
tersebar di seluruh Indonesia, pada tahun 2019
terdapat 173 KPPN yang menyalurkan DAK Fisik. Sebelum tahun 2017
penyaluran DAK Fisik dilakukan melalui KPPN Jakarta II.
Sampai dengan saat ini, sudah enam tahun berjalan sejak penyaluran
DAK Fisik dilakukan melalui KPPN.
Kondisi penyaluran pada tahun anggaran 2017-2019 sebagai berikut:
(Data Slide Paparan Direktur Pengelolaan Anggaran DJPb Februari 2020)
Menurut data di atas, penyaluran DAK Fisik secara nasional
masih sangat rendah pada awal tahun
anggaran sehingga terjadi penumpukan belanja pemerintah pada akhir tahun anggaran. Padahal, seharusnya,
penyerapan anggaran dilakukan secara merata sepanjang tahun dan dapat dimulai sejak triwulan I.
KPPN Serang selaku Kuasa Pengguna
Anggaran Penyaluran DAK Fisik ditugaskan untuk menyalurkan, memantau
dan mengevaluasi penyaluran DAK Fisik pada
Pemerintah Daerah Provinsi Banten, Kota Cilegon, Kabupaten Serang, dan Kota Serang. Pagu DAK Fisik yang diberikan pada
tahun 2017 sebesar Rp403,72 M pada tahun
2018 sebesar Rp323,12 M, dan pada tahun 2019 sebesar Rp399,24 M. Pagu DAK Fisik yang dikelola tersebut merupakan
jumlah yang cukup besar dalam proporsi APBN
sehingga memerlukan
pertanggungjawaban yang besar pula.
Pola penumpukan pencairan anggaran ini juga terjadi di KPPN
Serang. Bahkan, dari sisi jumlah dan
waktu, penyerapan anggaran tahun 2017-2019 KPPN Serang masih berada di bawah capaian nasional. Pada
tahun 2017, penyerapan anggaran baru dimulai
pada triwulan II sebesar 25,03%. Pada triwulan III sebesar 39% dan pada
triwulan IV meningkat menjadi 70,16%.
Di tahun 2018, penyerapan baru dimulai pada triwulan II sebesar 9,63%. Pada triwulan III meningkat menjadi 51,58% dan
pada triwulan IV melonjak menjadi
91,03%. Di tahun 2019, penyaluran baru dimulai pada triwulan III sebesar 32,14% dan melonjak tajam pada
triwulan IV menjadi sebesar 91,19%. Dari tahun
ke tahun penyerapan anggaran terlihat meningkat, tetapi tidak merata sehingga dapat mempengaruhi kinerja pelaksanaan
anggaran. Tidak proporsionalnya penyerapan anggaran
berdampak pada kinerja keuangan pemerintah pusat dan daerah serta akan berdampak
pula pada kualitas kegiatan tersebut.
Pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah dalam bentuk DAK Fisik direalisasikan berupa peningkatan sarana
untuk kepentingan masyarakat. Keterlambatan
atas hal tersebut, akan menyebabkan pemanfaatannya menjadi terhambat. Barang dan jasa yang disediakan dalam waktu yang terbatas kualitasnya akan
cenderung buruk. Proyek kegiatan
DAK Fisik yang gagal salur
akibat wanprestasi menyebabkan idle
money (dana menganggur) di Rekening Kas Umum Daerah yang menunjukkan inefisiensi dan inektivitas dalam pengelolaan keuangan
pemerintah yang pada akhirnya akan
menimbulkan kerugian negara. Mengingat sumber-sumber penerimaaan negara yang terbatas, maka seharusnya sumber dana tersebut
dapat dioptimalkan guna mendanai
kegiatan yang strategis dan menjadi prioritas, sehingga alokasi kegiatan perlu dilakukan
secara efektif dan efisien.
Pelaksanaan penyaluran Dana Alokasi Khusus menerapkan
sistem penganggaran berbasis kinerja.
Dalam penganggaran berbasis
kinerja, yang diukur bukan hanya besaran
dana yang dihabiskan, tetapi bagaimana kinerja pelaksanaan anggaran yang terlihat pada output dan outcome yang
dihasilkan. Apakah serapan dana
berbanding lurus dengan capaian
outputnya. Untuk menghasilkan suatu output
dan outcome yang baik, harus dilakukan
pembiayaan/input yang tepat waktu. Kondisi
penyerapan anggaran yang
tinggi namun output dan outcome-nya rendah menunjukkan
pelaksanaan kegiatan yang tidak
efektif. Maka perlu dilakukan suatu pengukuran yang melibatkan �masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcome),
manfaat (benefits), dan dampak (impact) suatu program
dan kegiatan.
Pemerintah Daerah dalam penyaluran DAK Fisik, merupakan
implementasi dari teori keagenan.
Dalam teori keagenan
ada dua pihak yang saling berkaitan yaitu Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam hal ini Pemerintah Pusat bertindak sebagai principal yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah
sebagai agent. Pemerintah Daerah mendapatkan alokasi pagu DAK Fisik,
kemudian diberikan wewenang untuk mengelola serta mengambil keputusan
berdasarkan kepentingan Pemerintah Pusat. (Michael & William,
1976) dalam teori agensi mengasumsikan bahwa manajer tidak suka risiko dan usaha. Di bawah lingkungan yang ketat dan berisiko,
manajer menolak risiko dan sering memilih untuk bertindak hati-hati dalam melaksanakan strategi yang mengarah pada
implementasi anggaran yang lebih lambat dan
pelaksanaan strategi yang buruk, terutama ketika peningkatan risiko tidak
dikaitkan dengan imbalan yang lebih besar seperti yang biasa terjadi di lembaga pemerintah. Bukti menunjukkan bahwa manajer yang mengambil risiko tanpa kompensasi yang memadai untuk risiko ini akan menunjukkan kinerja yang buruk. Buruknya implementasi anggaran oleh pengelola
keuangan berpotensi menghambat pengembangan Pemerintah Daerah pada khususnya
dan memiliki dampak terhadap perekonomian secara nasional.
Penelitian ini dilakukan
atas dasar ketidaksamaan dari hasil-hasil penelitian sebelumnya. (Kadyrov et al., 2017) dalam risetnya mengungkapkan bahwa faktor perencanaan merupakan faktor yang paling dominan
pengaruhnya terhadap kinerja
anggaran. (Kung et al., 2013) dan (Irawati,
2017) menyimpulkan anggaran berbasis
kinerja secara signifikan dan positif
sangat dipengaruhi oleh perencanaan. (Aliabadi et al., 2019) menyimpulkan bahwa penganggaran berhubungan langsung dengan perencanaan dan pengendalian kegiatan
manajemen, sedangkan (Howcroft, 2006) menyatakan bahwa perencanaan keuangan tidak dilaksanakan karena mengancam distribusi
kekuasaan yang ada dalam organisasi keuangan.
(Van Gelderen & Bik, 2016)
dan (Oyewobi et al., 2019)
mengungkapkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja.
(Mauro et al., 2019) mengungkapkan bahwa praktik penganggaran berbasis kinerja menuntut
komitmen dalam organisasi, didukung dengan kapasitas teknis dan kapasitas
manajerial. (Alkaraan, 2018) mengungkapkan bahwa
pelatihan staf dapat mempengaruhi sikap dasar yaitu kesiapan menerima
perubahan. sedangkan Berbeda dengan (Pratiwi et al., 2019) yang mengungkapkan bahwa komitmen organisasi mampu memoderasi pengaruh
karakteristik tujuan anggaran
terhadap kinerja anggaran
namun tidak mampu memoderasi pengaruh
karakteristik tujuan anggaran
terhadap kinerja manajerial.
1. Penerapan Dalam Praktik
� Penelitian
ini mengungkapkan pentingnya meningkatkan kualitas perencanaan di Pemerintah Daerah. Proses perencanaan yang
tidak matang atas DAK Fisik akan membuat pelaksanaannya menjadi terhambat.
� Perlunya
meningkatkan komitmen organisasi di Pemerintah Daerah. Komitmen organisasi juga dapat menjadi penghalang
terhadap kelancaran pelaksanaan DAK Fisik.
Ketidakkonsistenan pimpinan membuat pelaksana di tingkat bawah akan mengalami
kebimbangan atas pelaksananaan
DAK Fisik.
� Perlunya meningkatkan pemahaman Pemerintah Daerah terkait peraturan- peraturan DAK Fisik melalui sosialisasi dan pelatihan teknis.
� Perlunya
koordinasi antara KPPN dan Pemda, termasuk memberikan edukasi dan penegasan agar tidak menyelesaikan segala
sesuatunya pada saat/menjelang batas waktu akhir.
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis meneliti
pengaruh perencanaan dan komitmen
organisasi terhadap kinerja pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang ada di Lingkup Wilayah Bayar KPPN
Serang. Pada penelitian sebelumnya belum mengkaji
hubungan antara perencanaan dan komitmen organisasi terhadap kinerja dan kaitannya dengan penyerapan anggaran. DAK
Fisik menerapkan sistem penganggaran berbasis kinerja
yang berorientasi pada hasil atau capaian keluaran.
Namun pada pengelolaan belanja pemerintah penyerapan
anggaran merupakan tolok ukur apakah realisasi
pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah sudah berjalan sesuai rencana, hal ini berkaitan
dengan pembangunan fisik (sarana dan prasarana) untuk fasilitas umum, dan pada akhirnya manfaat yang
dirasakan oleh masyarakat akan mencerminkan
seberapa baik kinerja
pengelolaan DAK Fisik. Maka dalam penelitian ini variabel penyerapan anggaran ditambahkan sebagai variabel intervening.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan analisa
secara kuantitatif terkait pengaruh
perencanaan dan komitmen organisasi terhadap pelaksanaan dan pengelolaan DAK fisik pada Pemerintah Daerah.
Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi Kementerian Keuangan, terutama dapat dijadikan bahan masukan
dalam menentukan kebijakan
pelaksanaan DAK fisik serta dalam rangka berkontribusi secara langsung terhadap pelaksanaan kelancaran penyaluran
DAK fisik pada masa yang akan datang. Untuk
Pemerintah Daerah, terutama bagi Kepala Daerah dan jajarannya bahwa DAK Fisik adalah dana TKDD dari Pemerintah Pusat yang orientasinya adalah pada output
dan
outcome, sehingga Pemerintah Daerah
dapat menjalankan dengan baik kebijakan dan
regulasi tentang DAK Fisik di kemudian hari. Harapan lain agar penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu
pengetahuan dan dapat dijadikan bahan referensi serta acuan pada masa yang akan datang terutama terkait
penelitian anggaran berbasis kinerja.
a)
Teori Keagenan
(Michael & William,
1976) mengungkapkan hubungan
keagenan sebagai hubungan
kontrak antara principal (pemilik) dan agent (manajer), principal memberikan mandat kepada agent untuk
mengambil keputusan. Sebagai
agent, manajer memiliki tanggung jawab secara moral untuk
memaksimalkan keuntungan pemilik (principal). Di sisi lain, terdapat
kepentingan agent untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri. Dalam teori
keagenan, hubungan antara principal
dan agent pada dasarnya
sulit tercipta akibat kepentingan yang saling bertentangan (conflict if interest).
Pertentangan dan tarik-menarik ini menimbulkan permasalahan yang dikenal sebagai
Asymmetric Information (AI), yaitu
ketidakseimbangan informasi akibat
distribusi informasi yang
tidak sama antara principal dan
agent.
Menurut Eisenhardt (1989), teori keagenan (agency theory) dilandasi oleh beberapa asumsi antara lain asumsi tentang
sifat manusia, asumsi keorganisasian, dan asumsi informasi. Asumsi tentang sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki
sifat mementingkan sendiri
(self interest), memiliki keterbatasan rasionalitas (bounded
rationality) dan tidak menyukai risiko (risk
averse). Asumsi keorganisasian menekankan bahwa terdapat konflik antar anggota organisasi dan terdapat asimetri
informasi antara principal dan agent.
Asumsi tentang informasi
menekankan bahwa informasi
dipandang sebagai barang komoditi yang bisa diperjualbelikan.
Adanya asimetri informasi
ini dapat menimbulkan permasalahan yang disebabkan kesulitan principal dalam memonitor dan mengontrol tindakan- tindakan agent.
(Michael & William, 1976) menyatakan bahwa permasalahan
tersebut berupa moral hazard dan
adverse selection. Moral hazard adalah permasalahan yang muncul jika agent tidak melaksanakan hal- hal yang
telah disepakati bersama dalam kontrak kerja. Sementara adverse selection
adalah suatu keadaan
principal tidak dapat
mengetahui apakah suatu keputusan diambil oleh agent berdasarkan informasi yang diperoleh atau terjadi akibat kelalaian
dalam tugas.
Pada sektor publik, hubungan keagenan tersebut juga
terlihat dalam pengelolaan anggaran.
Pemerintah Pusat telah mengalokasikan anggaran DAK Fisik dalam APBN untuk kemudian ditransfer ke Pemerintah
Daerah. Dalam hal ini, Pemerintah Pusat bertindak
sebagai principal (pemilik) dan
Pemerintah Daerah bertindak sebagai agent (manajer). Pemerintah Pusat
berkepentingan agar Pemerintah Daerah menjalankan tugas sesuai dengan yang telah ditetapkan. Pemerintah Daerah
selaku pihak penerima manfaat Dana
Alokasi Khusus berkewajiban menunjukkan kinerja terbaiknya dan mempertanggungjawabkan realisasi anggaran kepada pemerintah pusat.
Permasalahan yang timbul adalah ketika Pemerintah Daerah (agent) merasa tidak perlu ikut menanggung risiko sebagai akibat pengambilan keputusan
yang salah. Risiko tersebut sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Pusat (principal) karena Pemerintah Daerah tidak ikut menanggung risiko maka
mereka cenderung untuk membuat
keputusan yang tidak optimal. Di bawah kondisi aturan yang ketat dan berisiko, Pemerintah Daerah cenderung
menolak risiko dan berhati-hati dalam melaksanakan
strategi. Hal ini mengarah pada implementasi anggaran yang lebih lambat dan pelaksanaan strategi yang
buruk. Hal ini terutama terjadi karena di dalam pemerintahan, peningkatan risiko tidak dikaitkan dengan
peningkatan imbalan yang lebih besar.
b)
Anggaran Berbasis Kinerja
(Bastian, 2020) menyebutkan sebuah
organisasi yang memiliki visi, misi dan rencaana
strategis tentunya memiliki orientasi pada output.
Hal ini berkaitan erat dengan
anggaran berbasis kinerja sebagai sistem penganggaran yang berorientasi pada output.
PP No.21 tahun 2004 pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa
penganggaran dan hasil yang ditargetkan berkaitan
erat dengan anggaran
berbasis kinerja, dengan mempertimbangkan faktor efisiensi. Dalam pasal 7 ayat 2 dijelaskan bahwa menyebutkan bahwa dalam penganggaran berbasis kinerja diperlukan indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja dari
setiap program dan jenis kegiatan.
Maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah dalam menjalankan
APBN yang memiliki sasaran
dan tujuan yang jelas, sangat membutuhkan anggaran
berbasis kinerja sebagai
instrumen kebijakan untuk satu atau lebih kegiatan. Oleh karena itu, setiap rupiah yang dibelanjakan dalam APBN
harus dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya kepada
DPR dan masyarakat luas.
Langkah awal dalam penganggaran berbasis kinerja adalah
membuat rencana kerja, selanjutnya
dana yang diperlukan dihitung dengan memperhatikan keluaran atau hasil sesuai target yang telah
ditetapkan. Kemudian anggaran
diusulkan sesuai dengan rencana
kerja yang telah disusun dari program, kegiatan
sampai dengan keluaran yang diharapkan. Penyusunan
fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja
diperlukan, tetapi yang terpenting adalah
perencanaan kinerja yang akan dicapai
berupa keluaran/hasil dari
program atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
Perencanaan strategis diperlukan dalam penyusunan rencana
kerja. Rencana strategis berisi visi,
misi, tujuan, sasaran yang akan dicapai oleh suatu kementerian negara, kebijakan-kebijakan yang diambil
untuk mendukung sasaran dimaksud, serta program
dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu jangka menengah. Perencanaan strategis juga mencakup
berbagai hambatan, dari dalam maupun dari luar
yang dapat menghalangi pencapaian tujuan dan sasaran yang diharapkan, dan melibatkan struktur organisasi yang dirancang sesuai dengan perencanaan strategisnya.
Ukuran keberhasilan suatu kegiatan dilihat
dari pencapaian kinerja
berupa keluaran yang seimbang antara
anggaran, kuantitas, dan kualitas. Keberhasilan
kegiatan
menjadi tanggung jawab pelaksana kegiatan, dalam hal ini pimpinan satuan kerja.
c)
Dana Alokasi Khusus Fisik
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik merupakan dana yang bersumber
dari APBN yang dialokasikan
kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah tertentu
dengan tujuan untuk membantu
mendanai kegiatan khusus yang merupakan
urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
Kegunaan atas disalurkannya DAK Fisik antara lain sebagai
pelaksanaan desentralisasi fiskal dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah,
untuk memperkuat potensi,
prioritas, dan kekuatan daerah, untuk pemerataan pembangunan antara
pusat dan daerah,
untuk meningkatkan perekonomian di seluruh daerah,
sebagai Peningkatan layanan
pemerintah kepada masyarakat.
Terdapat tahapan utama dalam siklus APBN DAK Fisik,
meliputi perencanaan, pelaksanaan,
pelaporan, dan monitoring penyaluran. Di tahap perencanaan, DJPK yang berperan sebagai Pembantu Pengguna
Anggaran (PPA) membuat DIPA Induk Alokasi
DAK Fisik; kemudian DIPA dirinci menjadi DIPA Petikan DAK Fisik per KPPN. DIPA Petikan berisi alokasi dana
tiap Kabupaten/Kota, berupa rencana kerja tahunan
yang akan dijadikan dasar penyusunan kontrak kinerja tahunan. Di tahap pelaksanaan, DJPK selaku PPK menetapkan KPPN sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). KPPN akan menerbitkan SPP,
SPM dan SP2D untuk menyalurkan DAK
Fisik dari RKUN ke RKUD. Di Tahap pelaporan, Pemerintah Daerah akan menyampaikan laporan realisasi/pelaksanaan
anggarannya ke KPPN sebagai syarat penyaluran
tahap selanjutnya. Di tahapan monitoring penyaluran, KPPN melakukan pemantauan dan evaluasi untuk kemudian
dilaporkan secara berjenjang ke Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharan dan kemudian ke Direktorat Pelaksanaan Anggaran selaku Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik.
DAK Fisik diklasifikasikan menjadi tiga antara lain DAK Reguler, DAK Afirmasi dan DAK Penugasan. Fungsi DAK Reguler
adalah sebagai program
pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteran masyarakat secara merata,
terutama pada pemenuhan pelayanan dasar. Fungsi DAK Afirmasi adalah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar pada lokasi prioritas yang termasuk kategori daerah perbatasan, kepulauan, tertinggal dan transmigrasi (Area/Spatial Based). Sedangkan fungsi DAK Penugasan pada dasarnya
adalah untuk menyukseskan program prioritas nasional di daerah, dengan program
kegiatan yang spesifik pada lokasi
tertentu.
d) Kinerja Pemerintah Daerah
(Mahsun, 2006) mengatakan bahwa kinerja merupakan
pencapaian suatu kegiatan/program/kebijakan yang dijalankan agar dapat memenuhi
sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi sesuai dengan perencanaan strategisnya. Kinerja identik
dengan prestasi atau tingkat keberhasilan.
Keberhasilan kinerja suatu instansi pemerintah diukur melalui pengguna
layanannya dalam bentuk indikator yang jelas. (Bastian, 2020) mengungkapkan
suatu kinerja dapat dikatakan mencapai
hasil jika secara kuantitatif dan kualitatif memiliki
unsur masukan (inputs),
keluaran (outputs), hasil (outcome), manfaat (benefits), dan dampak (impact).
e)
Penyerapan Anggaran
(Halim, 2014) menyatakan
penyerapan anggaran sebagai tingkat pencapaian
target berupa realisasi anggaran dalam kurun waktu tertentu, yang pada
umumnya disebut sebagai pencairan
anggaran. Penyerapan anggaran suatu instansi dituangkan dalam Laporan
Realisasi Anggaran (LRA) pada saat tertentu.
(Kuncoro, 2015) berpendapat bahwa dalam suatu periode anggaran, penyerapan anggaran dilakukan setelah perencanaan dan penetapan
anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Selanjutnya akan dilakukan pengawasan dan pertanggungjawaban
atas penyerapan anggaran tersebut. Suatu penyerapan dianggap baik apabila realisasinya sesuai dengan perencanaan.
f) Perencanaan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan perencanaan sebagai proses menentukan urutan pilihan yang tepat untuk bertindak di masa depan dengan mempertimbangkan sumber daya yang
dimilikinya.
Perencanaan merupakan bagian terpenting dalam siklus anggaran
karena perencanaanlah yang akan menentukan arah pelaksanaan anggaran
dan penentu tercapainya sebuah sasaran dengan baik. Perencanaan menjadi dasar dalam mekanisme penganggaran, seperti penyusunan rencana
pendapatan, belanja, dan pembiayaan
dalam periode waktu tertentu. Perencanaan yang disusun dengan baik bukan merupakan jaminan untuk menghasilkan
realisasi anggaran yang baik karena adanya
faktor teknis lain di lapangan. Namun, jika perencanaan tidak disusun dengan baik,
dipastikan realisasi yang
dihasilkan juga akan buruk.
Sistem penganggaran berbasis
kinerja relevan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Dengan demikian, belanja negara akan
optimal jika didukung dengan perencanaan yang baik. Di dalam perencanaan pembangunan nasional dirumuskan sasaran-sasaran kinerja nasional
yang dimulai dari rencana pembangunan jangka panjang, perencanaan
pembangunan jangka menengah sampai dengan
perencanaan pembangunan tahunan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah.
Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional,
tahapan dalam perumusan Rencana Pembangunan Nasional meliputi menyusun rencana,
menetapkan rencana, mengendalikan pelaksanaan rencana, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana.
g) Komitmen Organisasi
(Moorhead & Griffin,
2013) menyatakan bahwa seseorang yang mengidentifikasikan
dirinya dan merasa terikat pada sebuah organisasi sebagai orang yang memiliki komitmen
organisasi. Ketika seseorang
berkomitmen ia akan memiliki
rasa keanggotaan yang tinggi dan cenderung merasa lebih puas. Sebaliknya orang yang kurang memiliki komitmen
akan memandang dirinya
sebagai orang luar,
cnederung
merasa tidak puas dan tidak menpunyai
perasaan sebagai bagian dari organisasi
dalam jangka panjang. Jadi, komitmen organisasi dapat diartikan sebagai keloyalan karyawan pada tempatnya bekerja.
Orang yang loyal akan tetap bertahan dalam
situasi yang sulit, terlibat aktif dalam pencapaian tujuan organisasi dan tidak berkeinginan untuk meninggalkan organisasi dalam situasi apapun.
(Armstrong, 2006) menjelaskan bahwa komitmen berkaitan
erat dengan keterikatan dan loyalitas anggota organisasi.
Keterlibatan seseorang dan identifikasi dirinya sebagai
anggota organisasi menjadi
kekuatan yang bersifat
relatif pada sebuah organisasi. Seseorang
yang memiliki komitmen
tinggi terlihat dari keinginannya yang kuat agar tetap menjadi
bagian dari organisasi, yakin dan menerima sungguh-sungguh akan nilai-nilai
dan tujuan organisasi, serta bersedia dan berupaya keras untuk mendukung kepentingan
organisasi.
h) Penelitian Terdahulu
Kinerja anggaran telah banyak diteliti sebelumnya. Dari
beberapa penelitian yang dilakukan,
ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja anggaran. (Kadyrov et al., 2017) mengungkapkan faktor yang paling kuat pengaruhnya terhadap
kinerja anggaran adalah faktor perencanaan. (Kung et al., 2013) juga mengungkapkan bahwa perencanaan mempengaruhi kinerja anggaran.
(Irawati, 2017)
menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan
antara perencanaan terhadap
anggaran berbasis kinerja.
(Aliabadi et al., 2019) menyimpulkan bahwa penganggaran
berhubungan langsung dengan perencanaan dan
pengendalian kegiatan manajemen. Oleh karena itu, penting untuk
menyeimbangkan pendapatan dan pengeluaran
dan mengalokasikan sumber daya secara efisien untuk memaksimalkan hasil. Bertentangan dengan hal tersebut,
(Howcroft, 2006) menyatakan bahwa perencanaan
keuangan tidak dilaksanakan karena mengancam
distribusi kekuasaan yang ada dalam organisasi keuangan.
(Van Gelderen & Bik, 2016) menyebutkan bahwa komitmen
organisasi berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja.
Senada dengan hal tersebut, (Oyewobi et al.,
2019) mengungkapkan bahwa komitmen organisasi mempengaruhi kinerja. (Mauro et al.,
2019) mengungkapkan bahwa praktik penganggaran berbasis kinerja menuntut komitmen dalam organisasi,
didukung dengan kapasitas teknis dan kapasitas
manajerial. Komitmen dapat terkikis tidak hanya oleh guncangan eksternal atau perubahan internal, tetapi juga oleh
interaksi timbal balik di antara orang-orang
dalam organisasi. (Alkaraan, 2018) mengungkapkan bahwa pelatihan
staf dapat mempengaruhi sikap dasar yaitu kesiapan
menerima perubahan. Berbeda dengan hal tersebut,
(Nawastri & Rohman, 2015) menyatakan bahwa komitmen
organisasi tidak berpengaruh terhadap efektivitas anggaran berbasis kinerja.
(Pratiwi et al., 2019) mengungkapkan bahwa
realisasi anggaran mempengaruhi kinerja
anggaran. Hal itu berarti terdapat
kesesuaian antara alokasi dan pemakaian sumber
daya keuangan dengan perencanaan anggaran yang telah disetujui dan telah mampu meningkatkan kinerja
anggarannya. Sementara itu, (Rakhman, 2019) mengungkapkan bahwa rendahnya realisasi
anggaran menghambat pertumbuhan
ekonomi di Indonesia. Penyebab
implementasi anggaran yang rendah adalah implementasi program
yang tidak efektif dan kepala daerah gagal melaksanakan program yang telah
direncanakan.
i)
Definisi Operasional Variabel
Rangkuman definisi
operasional dalam penelitian ini sebagai berikut:
Tabel 1
Definisi Operasional Variabel
|
Variabel
|
Keterangan
|
|
P
|
Perencanaan
|
|
KO
|
Komitmen Organisasi
|
|
PA
|
Penyerapan Anggaran
|
|
KPD
|
Kinerja Pemerintah Daerah
|
Sumber: Diolah
oleh penulis
Konsep teori keagenan
menjelaskan bahwa principal memberi
kewenangan kepada agent untuk membuat keputusan yang
terbaik bagi principal. Jika kedua
belah pihak mempunyai tujuan yang
sama untuk memaksimumkan nilai organisasi, maka diyakini agent akan
bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan principal. Principal sebagai pemberi amanah
memiliki hak dan wewenang untuk meminta agent sebagai pemegang amanah untuk
mempertanggungjawabkan dan melaporkan segala
aktivitas dan kegiatan
sehubungan dengan tugas-tugasnya, serta melaporkan masalah-masalah yang timbul.
Dalam pengelolaan DAK Fisik pada Pemerintah Daerah Lingkup Wilayah
Kerja KPPN Serang,
masalah-masalah tersebut antara lain perencanaan dan komitmen
organisasi, apakah sudah menghasilkan kinerja penyerapan DAK Fisik sesuai dengan Rencana Kegiatan (RK) yang
telah ditetapkan sebelumnya, dengan penyerapan dana sebagai variabel mediasi.
j) Hipotesis
Hipotesis dalam penelitian ini:
H1: Terdapat pengaruh signifikan positif antara perencanaan terhadap penyerapan anggaran
H2:��� Terdapat
pengaruh signifikan positif
antara komitmen organisasi penyerapan anggaran
H3: Terdapat pengaruh signifikan positif antara perencanaan terhadap kinerja Pemerintah Daerah
H4: Terdapat pengaruh signifikan positif antara komitmen
organisasi terhadap kinerja
Pemerintah Daerah
H5: Terdapat pengaruh signifikan positif antara penyerapan anggaran terhadap kinerja
Pemerintah Daerah
H6: Terdapat pengaruh signifikan
positif antara perencanaan kinerja Pemerintah Daerah
melalui penyerapan anggaran
H7: Terdapat pengaruh signifikan positif antara komitmen
organisasi terhadap kinerja
Pemerintah Daerah melalui penyerapan
anggaran
Metode Penelitian
Data primer digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner
dengan seperangkat pernyataan
tertulis dan pilihan untuk dijawab oleh responden.�� Penelitian dilakukan pada seluruh Pemerintah Daerah lingkup wilayah
kerja KPPN Serang sebanyak 4 (empat)
Pemda, yaitu Pemda Provinsi Banten, Pemda Kabupaten Serang, Pemda Kota Cilegon,
dan Pemda Kota Serang, dengan jumlah populasi
sebanyak 123 orang. Metode purposive sampling
digunakan untuk menentukan sampel, dengan jumlah sampel
sebanyak 82 orang. Skala pengukuran
dalam penelitian ini menggunakan skala ordinal.
Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis
verifikatif. Analisis deskriptif
digunakan untuk menggambarkan kondisi nyata dari setiap variabel yang ada di lapangan, apakah Pemerintah
Daerah pada lingkup wilayah kerja KPPN Serang
sudah memiliki kinerja yang baik. Sedangkan analisis verifikatif menggunakan Partial Least Squares � Structural Equation
Modeling (PLS-SEM) yang
digunakan untuk untuk
menguji hubungan prediktif antar konstruk dengan melihat apakah ada hubungan
atau pengaruh antar konstruk tersebut
Software yang digunakan adalah SmartPLS 3.2.4.
Model persamaan dalam penelitian ini sebagai berikut:
Gambar 1 Model Persamaan
Structural Equation
Modelling (SEM) merupakan suatu confirmatory technique yang
merupakan lawan dari explanatory analysis.
Hubungan kausalitas digambarkan dengan
diagram jalur, kemudian bahasa pemrograman mengkonversi gambar menjadi persamaan, dan kemudian menjadi estimasi.
Dalam diagram jalur, hubungan antara konstruk
yang satu dan konstruk yang lain diwakili oleh anak panah. Konstruk tersebut dibedakan
menjadi konstruk eksogen
dan konstruk endogen.
Konstruk eksogen merupakan variabel independen yang tidak
diprediksi oleh variabel lain dalam model, sedangkan konstruk
endogen merupakan variabel
yang diprediksi oleh satu atau lebih
konstruk.
Perencanaan (P) dan komitmen organisasi (KO) sebagai variabel eksogen, secara langsung mempengaruhi variabel penyerapan anggaran
(PA) dan kinerja
pengelolaan anggaran (KPA) sebagai variabel endogen terlihat dalam model
persamaan di atas.
Model persamaan menggambarkan pengaruh perencanaan dan komitmen organisasi terhadap kinerja pengelolaan DAK Fisik pada Pemerintah Daerah yang dimediasi
oleh penyerapan anggaran.
Hasil dan Pembahasan
A. Hasil Penelitian
1.
Analisis Partial
Least Square Model Structural (Inner Model)
R2 digunakan untuk mengevaluasi pengujian struktural dalam
PLS, variabel dependen dan nilai
koefisien path serta variabel
independen dinilai signifikansinya berdasarkan
nilai t-statistik setiap path. Adapun
model struktural penelitian dapat dilihat
pada gambar berikut:
Gambar 2 Model Standardized
Gambar 3 Model T-Value
Persamaan yang didapat dari
gambar di atas adalah sebagai berikut: KPD
= 0,074*KO + 0,234*P + 0,491*PA , R2 = 0,491
PA = 0,082*KO
+ 0,564*P, R2 = 0,379
Kesimpulan dari persamaan di atas adalah nilai R2 KPD
sebesar 0,491, artinya KPD dipengaruhi oleh KO, P, dan PA sebesar 49,1%. KO memiliki koefisien jalur sebesar 0,074 dengan arah
positif artinya terdapat hubungan yang searah.
Peningkatan KO sebesar 1 satuan akan meningkatkan KPD sebesar 0,074 dan sebaliknya. P memiliki koefisien
jalur sebesar 0,234 dengan arah positif artinya
terdapat hubungan yang searah. Peningkatan P sebesar 1 satuan akan meningkatkan
KPD sebesar 0,234 dan sebaliknya. PA memiliki koefisien jalur sebesar
0,491 dengan arah positif artinya
terdapat hubungan yang searah. Peningkatan PA sebesar 1 satuan akan meningkatkan
KPD sebesar 0,491 dan sebaliknya.
Nilai R2 PA sebesar 0,379, artinya PA dipengaruhi oleh KO
dan P sebesar 37,9%. KO memiliki
koefisien jalur sebesar 0,082 dengan arah positif artinya terdapat
hubungan yang searah.
Peningkatan KO sebesar
1 satuan akan meningkatkan PA sebesar 0,082 dan sebaliknya. P memiliki koefisien
jalur sebesar 0,564 dengan arah positif artinya
terdapat hubungan yang searah. Peningkatan P sebesar 1 satuan akan meningkatkan PA sebesar 0,564 dan sebaliknya.
2. Hasil Uji Hipotesis
Nilai t-statistik digunakan
untuk mengukur signifikansi model perkiraan dalam pengujian model structural. Nilai
t-statistik antara variabel independen ke variabel dependen dalam tabel path coefficient berikut:
Tabel 2
Path Coefficients (Mean,
STDEV, T-Values)
|
|
Original
Sample (O)
|
Sample Mean (M)
|
Standard
Deviation (STDEV)
|
T Statistics (|O/STDEV|)
|
P Values
|
|
P -> PA
|
0.564
|
0.571
|
0.098
|
5.744
|
0.000
|
|
KO ->
PA
|
0.082
|
0.079
|
0.119
|
0.693
|
0.244
|
|
P -> KPD
|
0.234
|
0.253
|
0.127
|
1.835
|
0.034
|
|
KO -> KPD
|
0.074
|
0.066
|
0.107
|
0.695
|
0.244
|
|
PA -> KPD
|
0.491
|
0.483
|
0.138
|
3.554
|
0.000
|
|
P ->
PA -> KPD
|
0.277
|
0.274
|
0.086
|
3.233
|
0.001
|
|
KO ->
PA -> KPD
|
0.040
|
0.042
|
0.063
|
0.640
|
0.261
|
Tabel 3 Hasil Uji Hipotesis
|
Hipotesis
|
t hitung
|
Kesimpulan
|
|
P ->
PA
|
5.744
|
Terdapat pengaruh signifikan
|
|
KO -> PA
|
0.693
|
Tidak Terdapat pengaruh Signifikan
|
|
P -> KPD
|
1.835
|
Terdapat pengaruh Signifikan
|
|
KO -> KPD
|
0.695
|
Tidak Terdapat pengaruh Signifikan
|
|
PA -> KPD
|
3.554
|
Terdapat pengaruh Signifikan
|
|
P ->
PA -> KPD
|
3.233
|
Terdapat pengaruh signifikan
|
|
KO -> PA -> KPD
|
0.640
|
Tidak Terdapat pengaruh Signifikan
|
nilainya > 1,65 artinya
terdapat pengaruh
B.
Pembahasan
1. Pengaruh Perencanaan terhadap
Penyerapan Anggaran
Hasil pengujian data kuantitatif membuktikan adanya
pengaruh positif yang signifikan variabel
perencanaan yang terdiri
dari penyusunan rencana,
pelaksanaan rencana, dan evaluasi rencana terhadap penyerapan
anggaran. Nilai t yang positif yaitu sebesar 5,744 dengan
p value sebesar 0,000 menunjukkan bahwa perencanaan mempunyai
hubungan yang searah dengan penyerapan anggaran. Artinya, jika tingkat perencanaan semakin baik maka
akan semakin baik pula tingkat penyerapan anggarannya.
Senada dengan hasil tersebut, (Irawati, 2017) dan (Kung et al., 2013) menyatakan bahwa terdapat pengaruh
yang positif dan signifikan antara perencanaan
terhadap kinerja anggaran. (Kung et al., 2013) menunjukkan
bahwa meskipun model perencanaan
anggaran secara keseluruhan memediasi pengaruh
penekanan anggaran terhadap kinerja manajemen dan organisasi, model
tersebut secara parsial
memediasi pengaruh penekanan
anggaran terhadap kepuasan
anggaran. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perencanaan berpengaruh positif
terhadap kinerja penyerapan anggaran maka diperlukan perencanaan yang baik dalam melaksanakan penyerapan anggaran. Penelitian (Rickards, 2008) menunjukkan bahwa perencanaan
sangat diperlukan untuk mencegah pemborosan.
pada penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa terdapat pengaruh positif
dan signifikan antara perencanaan
anggaran terhadap tingkat penyerapan anggaran.
Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis pertama diterima.
2. Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Penyerapan Anggaran
Hasil pengujian kuantitatif diperoleh hasil bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap
penyerapan anggaran. Artinya,
semakin tinggi tingkat komitmen organisasi yang dimiliki oleh pengelola
DAK Fisik, tidak memiliki pengaruh
signifikan terhadap penyerapan anggaran. Nilai t yang positif sebesar 0,693 dengan p value sebesar 0,244 menunjukkan bahwa komitmen organisasi dan perencanaan mempunyai hubungan yang
searah dengan penyerapan anggaran,
tetapi nilainya tidak signifikan. Artinya,
semakin baik tingkat
komitmen organisasi tidak ada pengaruhnya terhadap penyerapan anggaran.
Pernyataan ini selaras dengan penelitian (Nawastri & Rohman, 2015) yang menggunakan kompetensi SDM, informasi, orientasi
tujuan, penggunaan anggaran, gaya kepemimpinan dan komitmen
sebagai variabel bebas, sedangkan efektivitas
anggaran berbasis kinerja sebagai variabel terikat, pada penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa
komitmen tidak mempengaruhi efektivitas anggaran berbasis
kinerja. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis kedua ditolak.
3. Pengaruh Perencanaan terhadap
Kinerja Pemerintah Daerah
Hasil pengujian kuantitatif membuktikan bahwa terdapat
pengaruh positif yang signifikan antara variabel perencanaan yang terdiri dari penyusunan rencana,
pelaksanaan rencana, dan evaluasi rencana
terhadap kinerja
Pemerintah
Daerah. Nilai t yang positif yaitu sebesar 1,835 dengan p value sebesar 0,034 menunjukkan bahwa perencanaan mempunyai
hubungan yang searah dengan
kinerja Pemerintah Daerah. Artinya, kualitas perencanaan yang semakin tinggi
akan mendorong kinerja Pemerintah Daerah yang semakin tinggi
pula.
Hasil tersebut sejalan
dengan penelitian (Kadyrov et al., 2017) yang menyatakan bahwa faktor perencanaan sangat berperan penting
dalam implementasi anggaran
berbasis kinerja. Penelitian (Kung et al., 2013) menunjukkan perencanaan anggaran sebagai variabel
yang secara keseluruhan memediasi pengaruh penekanan
anggaran terhadap kinerja
manajemen dan organisasi. Pada penelitian tersebut
diperoleh kesimpulan bahwa terdapat pengaruh
positif antara perencanaan terhadap kinerja penyerapan anggaran. Penelitian (Irawati, 2017) menggunakan perencanaan dan regulasi sebagai
variabel bebas dan anggaran
berbasis kinerja sebagai variabel terikat. Pada penelitian ini, diperoleh
kesimpulan bahwa terdapat
pengaruh positif dan signifikan antara perencanaan
terhadap anggaran berbasis kinerja. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis
ketiga diterima.
4. Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah
Hasil pengujian kuantitatif membuktikan bahwa antara
variabel komitmen organisasi yang
terdiri dari kesediaan karyawan membantu pimpinan, kebanggaan terhadap organisasi, kesamaan nilai karyawan dengan organisasi, kepedulian terhadap nasib organisasi, terhadap Kinerja Pemerintah Daerah tidak ada pengaruhnya.
Nilai t yang positif yaitu sebesar 0,695 dengan p value sebesar 0,244 menunjukkan
bahwa antara komitmen organisasi dan kinerja Pemerintah Daerah memiliki hubungan yang searah, tetapi
nilainya tidak signifikan. Artinya, semakin baik tingkat
komitmen organisasi tidak ada pengaruhnya terhadap kinerja Pemerintah Daerah.
Pernyataan ini selaras dengan penelitian (Nawastri & Rohman, 2015) yang menggunakan kompetensi SDM, informasi, orientasi
tujuan, penggunaan anggaran, gaya kepemimpinan dan komitmen
sebagai variabel bebas, sedangkan efektivitas anggaran
berbasis kinerja sebagai
variabel terikat, dimana pada penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa tidak ada pengaruhnya antara
komitmen terhadap efektivitas anggaran berbasis kinerja. Berdasarkan hal
tersebut maka hipotesis keempat ditolak.
5. Pengaruh Penyerapan Anggaran
terhadap Kinerja Pemerintah Daerah
Hasil pengujian kuantitatif membuktikan bahwa terdapat
pengaruh positif yang signifikan
antara variabel penyerapan anggaran yang terdiri dari persentase penyerapan DAK Fisik dan waktu penyerapan anggaran terhadap kinerja
Pemerintah Daerah. Nilai t yang positif yaitu sebesar 3,554 dengan p value sebesar 0,000 menunjukkan bahwa penyerapan anggaran dan kinerja
Pemerintah Daerah memiliki hubungan
yang searah. Artinya,
semakin baik tingkat
penyerapan anggaran maka kinerja Pemerintah Daerah akan semakin baik dan
meningkat.
Hal ini senada dengan penelitian (Pratiwi et al.,
2019) yang mengungkapkan bahwa realisasi
anggaran berpengaruh positif
terhadap kinerja anggaran.
(Rakhman, 2019) mengungkapkan bahwa rendahnya realisasi
anggaran menghambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Hasil penelitian ini juga sesuai dengan skor total capaian
responden untuk variabel penyerapan anggaran
pada garis kontinum sebesar 77,2% yang berada
pada kategori Setuju. Dapat
disimpulkan bahwa bahwa penyerapan anggaran yang
baik pada pengelolaan DAK Fisik Pemda Lingkup Wilayah Kerja KPPN Serang dapat menaikkan
kinerja Pemerintah Daerah.
Berdasarkan hal tersebut
maka hipotesis kelima
diterima.
6.
Pengaruh Perencanaan terhadap Kinerja
Pemerintah Daerah melalui
Penyerapan Anggaran
Hasil pengujian kuantitatif membuktikan bahwa bahwa
terdapat pengaruh positif yang signifikan variabel
perencanaan yang terdiri
dari penyusunan rencana,
pelaksanaan rencana, dan evaluasi rencana
terhadap kinerja Pemerintah Daerah melalui penyerapan
anggaran. Nilai t yang positif yaitu sebesar
3,233 dengan p value sebesar
0,001 menunjukkan bahwa perencanaan mempunyai
hubungan yang searah dengan penyerapan anggaran dan kinerja
Pemerintah Daerah. Artinya,
semakin baik tingkat
perencanaan maka penyerapan anggaran dan kinerja Pemerintah Daerah akan semakin
baik dan meningkat.
Hal ini senada dengan penelitian (Kung et al., 2013) yang mengatakan bahwa
diperlukan perencanaan yang baik untuk meningkatkan kinerja manajemen dan organisasi. (Pratiwi et al., 2019) menyatakan bahwa realisasi
anggaran berpengaruh positif
terhadap kinerja anggaran. Artinya alokasi dan pemakaian sumberdaya keuangan telah sesuai dengan perencanaan anggaran
yang telah disetujui
dan telah mampu meningkatkan kinerja anggarannya.
Dalam pengelolaan anggaran perencanaan merupakan satu langkah yang sangat penting. Menurut
BPKP (2012) proses perencanaan anggaran sudah dimulai
sejak satu tahun yang lalu. Mengingat bahwa perencanaan menjadi acuan dalam penganggaran satu tahun berjalan. (Mardiasmo, 2002) menyebutkan bahwa pada saat ini perencanaan pada Pemerintah Daerah masih sangat
lemah, padahal perencanaan sangat menentukan keberhasilan target yang akan dicapai. maka perencanaan menjadi
bagian terpenting dalam siklus anggaran.
Meskipun perencanaan sudah
disusun dengan baik tetapi belum tentu realisasi anggarannya akan baik, karena adanya berbagai
faktor teknis di lapangan. Namun jika perencanaan dari awal sudah tidak sempurna,
maka dapat dipastikan realisasi anggarannya
juga akan buruk. Berdasarkan hal
tersebut maka hipotesis keenam diterima.
7.
Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap
Kinerja Organisasi melalui
Penyerapan Anggaran
Hasil pengujian kuantitatif membuktikan bahwa variabel
komitmen organisasi yang terdiri dari kesediaan karyawan
membantu pimpinan, kebanggaan
terhadap organisasi, kesamaan nilai karyawan
dengan organisasi, kepedulian terhadap nasib organisasi tidak memiliki pengaruh
yang signifikan terhadap
kinerja Pemerintah Daerah melalui penyerapan anggaran. Nilai t yang positif yaitu sebesar 0,640 dengan p value sebesar 0,261 menunjukkan bahwa
komitmen organisasi dan penyerapan
anggaran serta kinerja Pemerintah Daerah memiliki hubungan yang searah tetapi nilainya
tidak signifikan. Artinya,
semakin baik tingkat komitmen organisasi tidak ada
pengaruhnya terhadap penyerapan anggaran dan kinerja Pemerintah Daerah.
Komitmen organisasi dapat diartikan sebagai keterikatan
pegawai itu pada organisasi tempatnya
bekerja. Armsrong (2006) menjelaskan bahwa komitmen mengacu pada keterikatan dan loyalitas. Untuk mencapai hasil
kinerja yang tinggi, sangat penting
agar karyawan memiliki komitmen yang tinggi dan menunjukkan pengabdian dan dedikasi serta dukungan
yang kuat agar dapat mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis ketujuh ditolak.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena penumpukan belanja yang tidak proporsional sepanjang
tahun sangat mempengaruhi kinerja pengelolaan DAK Fisik. Penganggaran berbasis kinerja mengutamakan pencapaian output
dan outcome dibandingkan besaran
serapan dana yang dihabiskan. Namun pada pengelolaan DAK Fisik, serapan
dana sangat mempengaruhi hasil kinerja, yaitu kegiatan yang dilaksanakan adalah untuk membangun sarana dan prasarana fisik.
Diperlukan pembiayaan terlebih dahulu sebelum dapat menghasilkan output dan outcome
yang diharapkan. Dengan demikian,
penyerapan dana sangat mempengaruhi kinerja pengelolaan DAK Fisik. Di sisi lain, sisa DAK Fisik pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) menunjukkan ketidakefektifan dan
ketidakefisienan program dan kegiatan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang baik dan matang dalam mengelola mengelola
DAK Fisik.
Pada penelitian terdahulu
terdapat perbedaan hasil penelitian mengenai
pengaruh perencanaan terhadap kinerja anggaran. Selain itu, terdapat
perbedaan hasil penelitian mengenai
pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja. Hasil dalam penelitian ini adalah bahwa perencanaan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pengelolaan anggaran
dan komitmen organisasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap
kinerja anggaran, dengan penyerapan anggaran
sebagai variabel intervening.
Hasil penelitian ini secara teori dapat memperkuat teori
yang sudah ada bahwa di bawah kondisi
aturan yang ketat dan berisiko,
Pemerintah Daerah cenderung
menolak risiko dan berhati-hati dalam melaksanakan strategi.
Akibatnya, implementasi anggaran
akan cenderung lambat dan pelaksanaan strateginya buruk. Hal ini terlihat pada perencanaan anggaran DAK Fisik dan pelaksanaannya, yaitu banyak program dan kegiatan yang gagal salur atau pelaksanaannya tidak sesuai dengan perencanaan sehingga
menyebabkan sisa DAK Fisik
yang cukup besar di Rekening Kas Umum Daerah.
Teori berikutnya adalah bahwa agent (pengelola) akan lebih mementingkan dirinya sendiri. Dalam hal ini, komitmen organisasi dapat
melemah karena orang akan cenderung
mengutamakan keamanan pribadi.
Apalagi, di bawah kondisi aturan yang ketat dan berisiko, orang
akan cenderung berhati-hati dan menahan diri. Hal ini terjadi
karena di dalam pemerintahan, peningkatan risiko tidak dikaitkan
dengan peningkatan imbalan yang lebih besar.
Kesimpulan
Hasil pengujian data kuntitatif pada penelitian menunjukkan
bahwa perencanaan berpengaruh secara
signifikan terhadap penyerapan anggaran dan kinerja pengelolaan DAK Fisik pada Pemerintah Daerah Lingkup
Wilayah Kerja KPPN Serang. Sedangkan komitmen
organisasi tidak signifikan pengaruhnya terhadap penyerapan nggaran dan kinerja pengelolaan DAK Fisik pada
Pemerintah Daerah Lingkup Wilayah Kerja KPPN
Serang.
Fenomena penumpukan belanja
yang tidak proporsional sepanjang tahun dan banyaknya
sisa DAK Fisik di RKUD banyak disebabkan oleh faktor perencanaan yang tidak matang. Faktor perencanaan merupakan
faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan
penganggaran berbasis kinerja. Perencanaan yang baik dapat meningkatkan penyerapan anggaran dan kinerja
Pemerintah Daerah dalam pengelolaan DAK Fisik.
Sedangkan faktor komitmen
organisasi merupakan hal yang penting,
tetapi dalam pengelolaan DAK Fisik pada Pemda Lingkup
Wilayah Kerja KPPN Serang pengaruhnya tidak signifikan. Hal tersebut
disebabkan karena adanya faktor lain yang lebih mempengaruhi penyerapan anggaran dan kinerja Pemerintah Daerah. Faktor tersebut antara lain disebabkan kurangnya
peran seluruh anggota organisasi khususnya dalam
penyusunan anggaran dan kurangnya rasa bekerja sama antar anggota organisasi dalam menjalankan
tugas pokok yang telah ditetapkan.
Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk
meningkatkan kinerja pengelolaan DAK Fisik adalah
dengan meningkatkan kualitas perencanaan, komitmen organisasi dan kualitas Sumber Daya Manusia.
Adapun metodenya adalah sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman
Pemerintah Daerah terhadap
Peraturan Penyaluran DAK Fisik dan training/pelatihan bagi para operator
DAK Fisik (BPKD dan OPD), meningkatkan koordinasi rutin antara KPPN dan Pemda,
koordinasi internal antara BPKAD dengan OPD
dan APIP, koordinasi antara Kementerian Teknis dengan Kementerian Lembaga dalam rangka menyelaraskan Rencana Kegiatan dengan Juknis di lapangan perlu ditingkatkan, dalam rangka percepatan porses birokrasi pengelolaan DAK Fisik. Disamping itu pula sangat diperlukan
penajaman fungsi APIP dalam hal pengawasan, penilaian
keakuratan, kewajaran dan kelengkapan berkas didalam mereviu sehingga berguna
untuk meningkatkan kinerja DAK Fisik pada Pemerintah Daerah.
BIBLIOGRAFI
Aliabadi,
Farzaneh Jalali, Mashayekhi, Bita, & Gal, Graham. (2019). Budget preparers� perceptions and performance-based
budgeting implementation: The case of Iranian
public universities and research institutes. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial
Management. Google Scholar
Alkaraan, Fadi. (2018). Public financial management reform: an ongoing
journey towards good
governance. Journal of Financial
Reporting and Accounting. Google Scholar
Armstrong,
Michael. (2006). A handbook
of human resource
management practice.
Kogan Page Publishers. Google Scholar
Bastian,
Indra. (2020). Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintahan Daerah di Indonesia. Google Scholar
Halim, Abdul. (2014).
Manajemen keuangan sektor publik. Jakarta: Salemba
Empat.
Google Scholar
Howcroft,
Douglas. (2006). Spreadsheets and the financial planning process: a case study of resistance to change. Journal of Accounting & Organizational
Change. Google Scholar
Irawati, Irma. (2017).
Pengaruh Perencanaan Dan Regulasi Terhadap
Anggaran Berbasis Kinerja
Melalui Penatausahaan Sebagai
Variabel Intervening (Survei
Pada Pemerintah Daerah
Kabupaten Donggala). Katalogis, 5(5). Google Scholar
Kadyrov, Margarita, Junusbekova, Gulsara, & Sadyrbayev, Yerbolat.
(2017). Management of Budget Efficiency: Evidence from Kazakhstan. International Journal
of Economic Perspectives,
11(2). Google Scholar
Kuncoro, Mudrajad. (2015).
Mudah memahami dan menganalisis indikator ekonomi.
Google Scholar
Kung, Fan‐Hua, Huang, Cheng‐Li, & Cheng,
Chia‐Ling. (2013). An examination of the
relationships among budget emphasis, budget planning models and performance. Management Decision. Google Scholar
Mahsun, Mohamad. (2006).
Pengukuran kinerja sektor publik. Yogyakarta: BPFE.
Google Scholar
Mardiasmo, Dr. (2002). Akuntabilitas Sektor Publik Yogyakarta. Penerbit Andi Yogyakarat.
Google Scholar
Mauro, Sara Giovanna, Cinquini,
Lino, & Sinervo,
Lotta Maria. (2019).
Actors� dynamics toward
performance-based budgeting: a mix of change and stability? Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial
Management. Google Scholar
Michael, Jensen, & William, Meckling.
(1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership
structure. Journal of Financial Economics, 3(4),
305�360. Google Scholar
Moorhead, Gregory, & Griffin, Ricky W. (2013).
Perilaku Organisasi: Manajemen
Sumber Daya Manusia
dan Organisasi. Jakarta:
Salemba Empat. Google Scholar
Nawastri, Sabtari,
& Rohman, Abdul. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh
Terhadap Efektivitas Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (Studi Kasus Pada SKPD Pemerintah Kabupaten
Grobogan). Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Google Scholar
Oyewobi, Luqman Oyekunle, Oke, Ayodeji Emmanuel, Adeneye, Toyin
Deborah, & Jimoh, Richard Ajayi.
(2019). Influence of organizational commitment on work� life balance and organizational performance of female
construction professionals. Engineering, Construction and Architectural
Management. Google Scholar
Pratiwi, I. Gusti Agung Satya, Endiana, I. Dewa Made, & Arizona, I.
Putu Edy. (2019). Komitmen Organisasi
Sebagai Pemoderasi Pada Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Dan Realisasi
Anggaran Terhadap Kinerja
Anggaran Dan Kinerja
Manajerial Pada Skpd Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Badung. Seminar Nasional Inovasi Dalam Penelitian Sains, Teknologi Dan Humaniora-InoBali, 354�364. Google Scholar
Rakhman, Fuad. (2019). Budget implementation in a risky environment:
evidence from the Indonesian public sector. Asian Review of Accounting. Google Scholar
Rickards,
Robert C. (2008). An endless debate: the sense and nonsense of budgeting. International Journal
of Productivity and Performance Management. Google Scholar
Van Gelderen,
Benjamin R., & Bik, Leonie W. (2016).
Affective organizational commitment, work engagement and service
performance among police officers. Policing: An International Journal of Police
Strategies & Management. Google Scholar
|
Copyright holder:
Indah Setiowati, Tubagus Ismail, Moch. Abdul
Kobir (2022)
|
|
First publication right:
Syntax Literate: Jurnal
Ilmiah Indonesia
|
|
This article
is licensed under:
|
