Syntax Literate: Jurnal Ilmiah
Indonesia p�ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 7, No. 3, Maret 2022
ANALISIS LAJU
PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Gampito, Khairul Marlin
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, Indonesia
Email: [email protected],
[email protected]
�
Abstrak
Retribusi daerah
merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah
(PAD) yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah. Penerimaan retribusi daerah Provinsi Sumatera Barat tidak tetap setiap tahunnya
bahkan cendrung mengalami penurunan dari tahun 2011 sampai dengan tahun
2020. Dengan penurunan realisasi penerimaan retribusi daerah akan berpengaruh terhadap penerimaan PAD. Sedangkan
pada periode yang sama dari tahun 2011 � 2020 PAD Provinsi Sumatera
Barat mengalami peningkatan
setiap tahunnya. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui
laju pertumbuhan retribusi daerah dan laju pertumbuhan PAD serta untuk mengetahui
kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Provinsi Sumatera Barat periode
2011 � 2020. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa laju pertumbuhan realisasi retribusi daerah Provinsi Sumatera Barat belum menunjukkan perkembangan yang baik, dimana belum mencerminkan
kemampuan dalam mempertahankan dan meningkatkan penerimaan retribusi daerah yang telah dicapai dari tahun
2011 sampai dengan tahun 2020. Sedangkan laju pertumbuhan PAD Provinsi Sumatera
Barat terlihat bahwa perkembangannya dari tahun ke tahun
berdasarkan klasifikasi kriteria laju pertumbuhan,
dimana belum menunjukkan kemampuan dalam meningkatkan dan mempertahankan penerimaan realisasi PAD
yang telah dicapai dari tahun 2011 sampai dengan tahun
2020. Tetapi secara nominal
penerimaan PAD mengalami peningkatan
setiap tahunnya. Kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap PAD
Provinsi Sumatera Barat periode
2011-2020 menunjukkan kontribusi
yang sangat kurang, artinya
penerimaan retribusi daerah sangat kurang berkontribusi terhadap realisasi PAD Provinsi Sumatera
Barat.
Kata Kunci: laju pertumbuhan; kontribusi; retribusi daerah; PAD
Abstract
Regional retribution is one of the sources of
Regional Original Income (PAD) used to finance regional administration and
regional development. Regional retribution receipts of West Sumatra Province
are not fixed every year and even tend to decrease from 2011 to 2020. By
decreasing in the realization of regional retribution receipts, it will affect
PAD revenue. Meanwhile, in the same period from 2011 to 2020, the PAD of West
Sumatra Province has increased every year. The purpose of the study was to
determine the growth rate of regional retribution and the growth rate of PAD
and to determine the contribution of regional retribution to the PAD of West
Sumatra Province for the period 2011 - 2020. The results of the study indicate
that the growth rate of the realization of regional retribution in the Province
of West Sumatra has not shown good development, which does not reflect the
ability to maintain and increase revenue from regional retributions that have
been achieved from 2011 to 2020. Meanwhile, the growth rate of PAD in the
Province of West Sumatra shows that its development from year to year based on
the classification of growth rate criteria, which have not shown the ability to
increase and maintain revenue realization of PAD that has been achieved from
2011 to 2020. However, nominally PAD revenue has increased every year. The
contribution of regional retribution receipts to the PAD of West Sumatra
Province for the 2011-2020 period shows a very less contribution, it means that
regional retribution revenues are very less contributing to the realization of
West Sumatra Province's PAD.
Keywords: the growth rate; contribution;
regional retribution; PAD
Pendahuluan
Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah disebutkan bahwa kewenangan pemerintahan daerah
meliputi hal-hal sebagai berikut : Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi Daerah adalah
hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri
Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintahan daerah untuk
merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah memerlukan dana yang besar.
Ketersediaan pendanaan dalam menjalankan pemerintahan daerah telah diatur dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang sumber pendapatan daerah berupa
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang teridiri dari pajak daerah, retribusi daerah,
hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan
asli Daerah yang sah (Undang-Undang, 2005).
Kemandirian keuangan
menjadi hal yang sangat penting bagi daerah terutama terkait dengan kontribusi
keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri. Dalam proses
pembangunan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran penting dalam
perekonomian daerah. Daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan PAD yang positif
mempunyai kemungkinan untuk memiliki pendapatan per kapita yang lebih baik.
Apabila suatu daerah PADnya meningkat maka dana yang dimiliki pemerintah akan
meningkat pula. Peningkatan ini akan menguntungkan pemerintah, karena dapat
digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerahnya (Rompas, Rotinsulu, & Rompas,
2016). Peningkatan PAD akan tercapai apabila sumber-sumber
yang mempengaruhinya mengalami peningkatan, agar sumber-sumber tersebut
meningkat maka dalam pengelolaan dan pelaksanaan daerah harus optimal (Ratdiananto, Al Musadieq,
& Hidayat, 2016).
Retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang dapat mempengaruhi peningkatan Pendapatan
Asli Daerah (PAD).
Retribusi Daerah menurut
Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin
tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan pribadi atau badan. Retribusi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah
(PAD) memiliki fungsi sebagai anggaran untuk membiayai segala kebutuhan rutin
pemerintahan maupun pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan peningkatan
kesejahteraan masyarakat (Indonesia, 2009).
Peningkatan
penerimaan dari retribusi daerah akan memberikan pengaruh terhadap Pendapatan
Asli Daerah (PAD). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Selly Sipakoly pada
tahun 2016 menyatakan bahwa semakin meningkatnya penerimaan dari retribusi
daerah akan mengakibatkan semakin meningkat pula pendapatan asli daerah. Atau
sebaliknya semakin rendah tingkat penerimaan retribusi, makan akan semakin
rendah pula tingkat pendapatan asli daerah (Sipakoly,
2018). Untuk meningkatkan pertumbuhan penerimaan
daerah dan dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap PAD maka
sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal
Retribusi daerah
merupakan salah satu faktor penentu tingkat Pendapatan Asli Daerah dan juga
merupakan salah satu indikator penting yang dinilai sebagai tingkat kemandirian
pemerintah daerah di bidang keuangan (Redaksi, 2021). Pemerintahan
daerah harus mampu menggali sumber-sumber pendanaan yang dapat meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan
masyarakat melalui pembangunan.Perkembangan penerimaan retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Provinsi Sumatera Barat periode
tahun 2011 � 2020 dapat dilihat pada
tabel
berikut :
Tabel 1
Realisasi Retribusi Daerah dan Realisasi Pendapatan Asli
�������������������������� Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Barat Tahun
2011 � 2020
|
Tahun |
Realisasi� �����������������Retribusi Daerah�������������� ���(Rupiah) |
Realisasi PAD �(Rupiah) |
|
2011 |
41.698.484.579,73 |
1.224.414.657.998,08 |
|
2012 |
38.054.666.361,00 |
1.225.490.641.909,33 |
|
2013 |
34.595.713.325,00 |
1.366.178.102.012,90 |
|
2014 |
16.751.318.248,00 |
1.729.222.284.039,71 |
|
2015 |
20.373.635.538,08 |
1.882.349.897.466,38 |
|
2016 |
19.362.263.096,00 |
1.964.211.534.558,55 |
|
2017 |
22.906.556.272,00 |
2.124.133.307.618,41 |
|
2018 |
19.506.412.108,00 |
2.275.090.068.586,90 |
|
2019 |
19.475.962.399,00 |
2.328.432.873.686,19 |
|
2020 |
7.926.595.873,00 |
2.250.813.231.093,41 |
Sumber: BPS Sumbar
Berdasarkan Tabel 1 di
atas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan retribusi daerah Provinsi
Sumatera Barat yang terbesar terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar
Rp.41.698.484.579,73 sampai dengan tahun 2014 mengalami penurunan setiap
tahunnya, bahkan pada tahun 2014 dibandingkan
dengan tahun 2013 terjadi penurunan yang cukup besar yaitu sebesar 55,11
persen. Pada tahun 2015 terjadi kenaikan pencapaian sebesar 31,18 persen tetapi
pada tahun 2016 kembali mengalami penurunan sebesar 4,96 persen, dan pada tahun
2107 mengalami kenaikan sebesar 18,31 persen dibanding tahun 2016 menjadi
sebesar Rp.22.906.556.272 akan tetapi masih berada dibawah pencapaian tahun
2013, 2012 apalagi tahun 2011. Penurunan yang terbesar terjadi pada tahun 2020
yang mencapai 59.03 % turun dari tahun sebelumnya.
Sementara itu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2011 � 2020
cenderung
mengalami kenaikan setiap tahunnya, walaupun masih ada beberapa tahun yang
mengalami penurunan dari tahun sebelumnya seperti pada tahun 2020 yang
mengalami penurunan dari tahun 2019.
Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan
retribusi daerah dan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Barat dengan melihat perbandingan laju pertumbuhan dan mengklasifikasikan
kriteria dari laju pertumbuhan tersebut, serta untuk mengetahui bagaimana kontribusi retribusi
daerah terhadap Pendapatan
Asli
Daerah
(PAD) Provinsi
Sumatera Barat dan bagaimana klasifikasi kriteria kontribusi tersebut, pertumbuhan yang dilihat adalah dalam periode 2011 � 2020.
Metode Penelitian
Penelitian ini
dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilakukan untuk
menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul dan dalam pemaparannya dibuktikan berdasarkan data-data dan pembuktian
masalah berdasarkan angka-angka. Jenis
data dalam penelitian ini adalah data time series yaitu data laporan realisasi anggaran Provinsi Sumatera Barat periode
2011 � 2020.
Mengukur laju
pertumbuhan retribusi daerah digunakan rumus sebagai berikut
��(Halim,
2004):
����������������������� �
���������
Keterangan :
Gx������������������ = �Laju Pertumbuhan Retribusi Daerah per Tahun
������������������������������������
Tingkat untuk mengukur
laju pertumbuhan retribusi daerah adalah sebagai berikut:
Tabel 2
Kriteria Laju Pertumbuhan
Retribusi Daerah
|
No |
Laju Pertumbuhan
(%) |
Kriteria |
|
1 |
85 %� -� 100 % |
Sangat berhasil |
|
2 |
70 %� -�� 85 % |
Berhasil |
|
3 |
55 %� -�� 70 % |
Cukup berhasil |
|
4 |
30 %� -�� 55 % |
Kurang berhasil |
|
5 |
< 30% |
Tidak berhasil |
�Sumber: (Halim
& Iqbal, 2012)
Mengukur kontribusi
penerimaan retribusi daerah dapat dihitung
dengan rasio sebagai berikut (Mahsun,
2006):
Kontribusi =
Mengukur Kontribusi
Penerimaan Retribusi Daerah
terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah
dengan cara :
Tabel
3
Klasifikasi Kriteria Kontribusi
|
Presentase |
Kriteria |
|
0,00%-10% |
Sangat kurang |
|
10,10-20% |
Kurang |
|
20,10-30% |
Sedang |
|
30,10-40% |
Cukup Baik |
|
40,10%-50% |
Baik |
|
50% < |
Sangat Baik |
���� Sumber : (Depdagri, 1996)
Data yang digunakan adalah laporan yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik
Sumatera Barat dan di dukung oleh data yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan
Daerah Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat dengan mengambil
periode data Tahun 2011 �
2020. Data dikelompokkan berdasarkan
variabel yang digunakan dan
disusun secara time series,
diolah dengan menggunakan rumus laju pertumbuhan untuk medapatkan pertumbuhan setiap tahunnya serta di bandingkan dengan menggunakan kriteria laju pertumbuhan. Untuk mengetahui kontribusi digunakan rumus kontribusi dan dibandingkan dengan klasifikasi kriteria kontribusi.
Hasil dan Pembahasan
A. Target, Realisasi PAD dan Retribusi Daerah
1. Perbandingan Target dan Realisasi PAD
Pencapaian realisasi
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi
Sumatera Barat dari tahun
2011 sampai dengan tahun 2020 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini:
Tabel 4 �
Target dan Realisasi PAD Provinsi
Sumatera Barat Periode 2011 � 2020
|
Tahun |
Target PAD (Rupiah) |
Realisasi PAD (Rupiah) |
Pencapaian (%) |
|
2011 |
1.147.303.769.956,00 |
1.224.414.657.998,08 |
106,72 |
|
2012 |
1.232.139.683.000,00 |
1.225.490.641.909,33 |
99,46 |
|
2013 |
1.333.885.626.520,00 |
1.366.178.102.012,90 |
102,42 |
|
2014 |
1.588.005.259.000,00 |
1.729.222.284.039,71 |
108,89 |
|
2015 |
1.754.687.384.500,00 |
1.882.349.897.466,38 |
107,28 |
|
2016 |
1.894.690.226.000,00 |
1.964.211.534.558,55 |
103,67 |
|
2017 |
2.062.775.290.250,00 |
2.124.133.307.618,41 |
102,97 |
|
2018 |
2.343.568.641.600,00 |
2.275.090.068.586,90 |
97,08 |
|
2019 |
2.375.930.636.830,00 |
2.328.432.873.686,19 |
98,00 |
|
2020 |
2.174.615.145.097,00 |
2.250.813.231.093,41 |
103,50 |
���� Sumber : BPS Sumbar (data diolah)
Dari Tabel 4 di atas
dapat dilihat bahwa realisasi PAD Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2020 dibanding target yang ditetapkan pencapaian tiap tahunnya berada diatas 100 % kecuali pada tahun 2012 sebesar 99,46 %, tahun 2018 sebesar 97,08 %, dan tahun 2019 sebesar 98,00 %.
Target PAD dari tahun 2011 sampai dengan tahun
2020 secara nominal mengalami
peningkatan setiap tahunnya, hal ini
menunjukkan kemauan dan kemampuan institusi dalam memberikan tambahan penghasilan penerimaan PAD meningkat dari waktu ke
waktu. Begitu juga dengan realisasi PAD dari tahun 2011 sampai dengan tahun
2020 secara nominal mengalami
peningkatan setiap tahunnya walaupun ada pencapaian realisasinya tidak mencapai 100 %.
2. Perbandingan Target dan Realisasi Retribusi Daerah
Perbandingan pencapaian
realisasi retribusi daerah Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2011 sampai dengan tahun
2020 dapat di lihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 5
Target dan Realisasi Retribusi
Daerah
Provinsi Sumatera Barat Periode
2011-2020
|
Tahun |
Target Retribusi
Daerah (Rupiah) |
Realisasi Retribusi
Daerah (Rupiah) |
Pencapaian (%) |
|
2011 |
32.331.466.136,00 |
41.698.484.579,73 |
128,97 |
|
2012 |
33.897.341.000,00 |
38.054.666.361,00 |
112,26 |
|
2013 |
33.205.828.320,00 |
34.595.713.325,00 |
104,19 |
|
2014 |
13.198.772.000,00 |
16.751.318.248,00 |
126,92 |
|
2015 |
14.387.676.500,00 |
20.373.635.538,08 |
141,60 |
|
2016 |
20.180.588.000,00 |
19.362.263.096,00 |
95,94 |
|
2017 |
18.216.643.250,00 |
22.906.556.272,00 |
125,75 |
|
2018 |
16.909.923.600,00 |
19.506.412.108,00 |
115,35 |
|
2019 |
19.752.230.696,00 |
19.475.962.399,00 |
98,60 |
|
2020 |
8.533.127.076,00 |
7.926.595.873,00 |
92,89 |
Sumber :
BPS Sumbar (data diolah)
Dari Tabel 5 di atas
dapat dilihat bahwa pencapaian realisasi retribusi daerah Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2011 sampai dengan tahun
2020 dibanding target yang sudah
ditetapkan tercapai diatas 100% kecuali pada tahun 2016 tercapai sebesar 95,94 %, tahun 2019 tercapai 98,60 % dan tahun 2020 tercapai sebesar 92,89 %. Penetapan target retribusi daerah tidak tetap
tiap tahunnya bahkan ada penetapan
target mengalami penurunan atau berada di bawah target tahun sebelumnya. Hal ini dimungkinkan karena adanya perubahan terhadap sumber-sumber pemasukan retribusi yang bukan menjadi pemasukan
lagi bagi daerah Provinsi Sumatera Barat.
B. Laju Pertumbuhan Retribusi Daerah dan Pendapatan
Asli Daerah (PAD)
Perhitungan laju
pertumbuhan retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dilakukan untuk mengetahui perkembangan penerimaan retribusi daerah dan PAD dari tahun ke tahun.
Laju pertumbuhan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan penerimaan realisasi retribusi daerah yang telah dicapai dari satu
periode ke periode berikutnya.
1.
Laju Pertumbuhan Realisasi Retribusi Daerah
Laju pertumbuhan realisasi retribusi daerah Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2011 sampai dengan tahun
2020 dapat dilihat pada Tabel 6 di bawah ini:
Tabel 6
Laju Pertumbuhan
Realisasi Retribusi Daerah
Provinsi Sumatera Barat Periode
2011-2020
|
Tahun |
Realisasi Retribusi
Daerah�������� ���(Rupiah) |
Laju Pertumbuhan
Retribusi Daerah (%) |
Kriteria Laju
Pertumbuhan |
|
2011 |
41.698.484.579,73 |
0,00 |
- |
|
2012 |
38.054.666.361,00 |
-8,74 |
Tidak Berhasil |
|
2013 |
34.595.713.325,00 |
-9,09 |
Tidak Berhasil |
|
2014 |
16.751.318.248,00 |
-51,58 |
Tidak Berhasil |
|
2015 |
20.373.635.538,08 |
21,62 |
Tidak Berhasil |
|
2016 |
19.362.263.096,00 |
-4,96 |
Tidak Berhasil |
|
2017 |
22.906.556.272,00 |
18,31 |
Tidak Berhasil |
|
2018 |
19.506.412.108,00 |
-14,84 |
Tidak Berhasil |
|
2019 |
19.475.962.399,00 |
-0,16 |
Tidak Berhasil |
|
2020 |
7.926.595.873,00 |
-59,30 |
Tidak Berhasil |
����� ����� ��Sumber : BPS Sumbar (data diolah)
Dari Tabel 6 di atas
setelah diperoleh nilai laju pertumbuhan
dan nilai tersebut dibandingkan dengan ukuran klasifikasi kriteria laju pertumbuhan
maka diperoleh kriteria laju pertumbuhan
termasuk tidak berhasil dari tahun
2011 sampai dengan tahun 2020 karena nilai laju pertumbuhan
kurang dari 30 %. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi retribusi daerah Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2020 dilihat dari laju
pertumbuhan mencerminkan bahwa perkembangan realisasi penerimaan retribusi daerah dari tahun ke
tahun tidak berhasil dalam mencapai laju pertumbuhan
yang diharapkan berdasarkan
klasifikasi kriteria laju pertumbuhan. Pemerintah daerah belum menunjukkan kemampuan dalam mempertahankan dan meningkatkan penerimaan realisasi retribusi daerah dari tahun 2011 sampai dengan tahun
2020.
Laju pertumbuhan realisasi retribusi daerah Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2011 sampai dengan tahun
2020 jika dilihat secara rata rata berada pada angka -10,87 %, hal ini menunjukkan
perkembangan realisasi penerimaan retribusi daerah dari tahun
ke tahun rata-rata mengalami penurunan sebesar 10,87 %.
Grafik 1
Grafik Laju Pertumbuhan Realisasi Retribusi Daerah
Provinsi Sumatera Barat Periode
2011-2020
Dari Grafik 1 di atas
dapat dilihat grafik laju pertumbuhan
realisasi retribusi daerah Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2011 sampai dengan tahun
2020 belum menunjukkan perkembangan yang baik. Perkembangan grafik sampai dengan tahun
2014 terus mengalami penurunan di bawah garis 0 artinya realisasi turun dibanding tahun sebelumnya, pada tahun 2015 mengalami kenaikan yang tajam tetapi pada tahun 2016 kembali mengalami penurunan dan pada tahun 2017 mengalami kenaikan tetapi tidak menyamai
pencapaian pada tahun 2015
dan pada tahun 2018 perkembangan
grafik kembali mengalami penurunan dan penurunan yang cukup tajam terjadi pada tahun 2020. Hal ini dimungkinkan terjadi karena adanya penurunan
tingkat perekonomian yang terjadi di masyarakat.
2.
Laju Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
(PAD)
Laju pertumbuhan realisasi Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Provinsi Sumatera Barat dari
tahun 2011 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 7 dan Grafik 2 berikut ini:
Tabel 7 �
Laju Pertumbuhan
Realisasi Pendapatan Asli
Daerah (PAD)
���������� Provinsi
Sumatera Barat Periode 2011-2020
|
Tahun |
|
Realisasi PAD�������� ���(Rupiah) |
Laju Pertumbuhan
Realisasi PAD ���(%) |
Kriteria Laju
Pertumbuhan |
|
2011 |
|
1.224.414.657.998,08 |
0,00 |
- |
|
2012 |
|
1.225.490.641.909,33 |
0,09 |
Tidak Berhasil |
|
2013 |
|
1.366.178.102.012,90 |
11,48 |
Tidak Berhasil |
|
2014 |
|
1.729.222.284.039,71 |
26,57 |
Tidak Berhasil |
|
2015 |
|
1.882.349.897.466,38 |
8,86 |
Tidak Berhasil |
|
2016 |
|
1.964.211.534.558,55 |
4,35 |
Tidak Berhasil |
|
2017 |
|
2.124.133.307.618,41 |
8,14 |
Tidak Berhasil |
|
2018 |
|
2.275.090.068.586,90 |
7,11 |
Tidak Berhasil |
|
2019 |
|
2.328.432.873.686,19 |
2,34 |
Tidak Berhasil |
|
2020 |
|
2.250.813.231.093,41 |
-3,33 |
Tidak Berhasil |
Sumber: Data diolah
Dari Tabel 7 di atas
setelah diperoleh nilai laju pertumbuhan
PAD dan nilai tersebut dibandingkan dengan ukuran klasifikasi kriteria laju pertumbuhan
maka diperoleh kriteria laju pertumbuhan
termasuk tidak berhasil karena nilai laju pertumbuhan
kurang dari 30 %. Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan kriteria tersebut perkembangan pertumbuhan penerimaan PAD dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2020 tergolong tidak berhasil. Laju pertumbuhan PAD Provinsi Sumatera
Barat dari tahun 2011 sampai dengan tahun
2020 dapat dikatakan bahwa perkembangan realisasi penerimaan PAD dari tahun ke
tahun tidak berhasil dalam mencapai laju pertumbuhan
yang diharapkan. Pemerintah
daerah belum menunjukkan kemampuan dalam meningkatkan dan mempertahankan penerimaan realisasi PAD yang dicapai dari tahun 2011 sampai dengan tahun
2020.
Laju pertumbuhan realisasi retribusi daerah Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2011 sampai dengan tahun
2020 jika dilihat secara rata rata berada pada angka 6,56 %, hal ini menunjukkan
perkembangan realisasi penerimaan retribusi daerah dari tahun
ke tahun rata-rata mengalami kenaikan sebesar 6,56 %.
Grafik 2
�Laju Pertumbuhan Realisasi PAD
������������������������������������������� Provinsi Sumatera Barat Periode
2011-2020
Grafik 2 di atas mencerminkan laju pertumbuhan realisasi PAD Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2020 belum menunjukkan perkembangan yang tergolong baik. Perkembangan laju pertumbuhan dilihat dari grafik
pada periode 2013 � 2014 mengalami
kenaikan yang cukup tinggi yaitu sebesar
26,57 %. Tetapi pada periode
2014 � 2015 sampai dengan periode 2015 � 2016 terus mengalami penurunan, pada tahun 2017 baru mengalami kenaikan lagi tetapi pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 kembali mengalami penurunan.
3.
Perbandingan Laju Pertumbuhan
Realisasi Retribusi Daerah terhadap �Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Perbandingan laju
pertumbuhan realisasi retribusi daerah terhadap laju pertumbuhan
realisasi PAD Provinsi
Sumatera Barat periode 2011 - 2020 dapat dilihat pada Tabel 8 dan Grafik 3 di bawah ini:
Tabel 8
�Laju Pertumbuhan Realisasi Retribusi Daerah
Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Provinsi Sumatera Barat Periode
2011-2020
|
Tahun |
Laju Pertumbuhan
Retribusi Daerah (%) |
Laju Pertumbuhan
Realisasi PAD�
����(%) |
|
2011 |
0,00 |
0,00 |
|
2012 |
-8,74 |
0,09 |
|
2013 |
-9,09 |
11,48 |
|
2014 |
-51,58 |
26,57 |
|
2015 |
21,62 |
8,86 |
|
2016 |
-4,96 |
4,35 |
|
2017 |
18,31 |
8,14 |
|
2018 |
-14,84 |
7,11 |
|
2019 |
-0,16 |
2,34 |
|
2020 |
-59,30 |
-3,33 |
Grafik 3�
Laju Pertumbuhan
Realisasi Retribusi Daerah
����������������������������������������� terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
�������������������������������������������������
Provinsi Sumatera Barat Periode
2011-2020
Pada Tabel 8 dan Grafik
3 di atas dapat dilihat bahwa peningkatan
persentase pertumbuhan realisasi PAD tidak diikuti dengan peningkatan persentase pertumbuhan realisasi retribusi daerah. Laju pertumbuhan realisasi retribusi daerah berada di bawah laju pertumbuhan
realisasi PAD. Pada periode
2011 � 2012 laju pertumbuhan
realisasi retribusi daerah mengalami penurunan, sampai dengan periode 2013 � 2014 pertumbuhan realisasi retribusi daerah terus mengalami penurunan. Sedangkan laju pertumbuhan realisasi PAD mengalami peningkatan periode 2011 � 2014. Dengan kata lain laju pertumbuhan realisasi PAD tidak diikuti oleh laju pertumbuhan realisasi retribusi daerah pada periode 2011 � 2014.
Pada periode 2014 � 2015 laju
pertumbuhan realisasi retribusi daerah terjadi peningkatan atau mengalami kenaikan sedangkan laju pertumbuhan realisasi PAD mengalami penurunan pada periode yang sama. Hal ini bisa
berarti penerimaan realisasi retribusi daerah memiliki proporsi yang lebih kecil dibandingkan dengan komponen sumber pendanaan realisasi PAD yang lainnya. Periode 2015 � 2016 laju pertumbuhan realisasi retribusi daerah mengalami penurunan bahkan realisasi nominalnya berada di bawah angka tahun
2014. Periode yang sama yaitu 2015 � 2016 laju pertumbuhan realisasi PAD juga mengalami penurunan. Pada periode 2016 � 2017 laju pertumbuhan realisasi retribusi daerah lebih besar dari
realisasi PAD akan tetapi pada periode 2017 � 2018 laju pertumbuhan realisasi retribusi daerah mengalami penurunan dari tahun/periode sebelumnya
dan penurunan tersebut realisasinya berada dibawah pencapaian tahun 2017. Sedangkan laju pertumbuhan realisasi PAD pada periode 2017 �
2018 juga mengalami penurunan
tetapi tidak sampai pada posisi di bawah pencapaian tahun sebelumnya. Pada periode 2018 � 2020 reliasasi penerimaan retirbusi daerah mengalami penurunan sedangkan realisasi PAD periode 2018 � 2019
mengalami kenaikan tetap pada periode 2019 � 2020 realisasi PAD mengalami penurunan yang tajam, karena faktor pendapatan
mengalami penurunan.
Hasil penelitian yang dilakukan
oleh Berwulo, Masinambow, & Wauran (2017) menyatakan bahwa perkembangan pendapatan asli daerah di Kota Jayapura sejak selama penelitian terus mengalami pertumbuhan yang positif dan bahkan pertumbuhan yang terjadi terus meningkat
setiap tahunnya.
C. ��Kontribusi Realisasi Retribusi Daerah terhadap Realisasi PAD
Kontribusi dihitung
untuk mengetahui seberapa besar retribusi daerah memberikan sumbangan dalam Pendapatan Asli Daerah
(PAD). Perhitungan kontribusi
retribusi daerah terhadap PAD Provinsi Sumatera
Barat Periode 2011 � 2020 dapat
dilihat pada Tabel 9 berikut ini:
Tabel 9
����������������� Kontribusi
Realisasi Retribusi Daerah terhadap Realisasi PAD
������
Provinsi Sumatera Barat Periode
2011-2020
|
Tahun |
Realisasi �Retribusi Daerah���� �(Rupiah) |
Realisasi PAD (Rupiah) |
Kontribusi ���(%) |
Kriteria Kontribusi |
|
2011 |
41.698.484.579,73 |
1.224.414.657.998,08 |
3,41 |
Sangat Kurang |
|
2012 |
38.054.666.361,00 |
1.225.490.641.909,33 |
3,11 |
Sangat Kurang |
|
2013 |
34.595.713.325,00 |
1.366.178.102.012,90 |
2,53 |
Sangat Kurang |
|
2014 |
16.751.318.248,00 |
1.729.222.284.039,71 |
0,97 |
Sangat Kurang |
|
2015 |
20.373.635.538,08 |
1.882.349.897.466,38 |
1,08 |
Sangat Kurang |
|
2016 |
19.362.263.096,00 |
1.964.211.534.558,55 |
0,99 |
Sangat Kurang |
|
2017 |
22.906.556.272,00 |
2.124.133.307.618,41 |
1,08 |
Sangat Kurang |
|
2018 |
19.506.412.108,00 |
2.275.090.068.586,90 |
0,86 |
Sangat Kurang |
|
2019 |
19.475.962.399,00 |
2.328.432.873.686,19 |
0,84 |
Sangat Kurang |
|
2020 |
7.926.595.873,00 |
2.250.813.231.093,41 |
0,35 |
Sangat Kurang |
|
Rata-rata |
1,52 |
|||
Berdasarkan Tabel
9 kontribusi realisasi penerimaan retribusi daerah terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Provinsi Sumatera Barat periode
2011 � 2020 menunjukkan kontribusi
yang sangat kurang. Kontribusi
paling tinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar 3,41 % dan
yang terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,35 %. Dilihat secara rata-rata kontribusi realisasi penerimaan retribusi daerah terhadap realisasi PAD Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 1,52% yang termasuk kedalam kriteria sangat kurang, artinya realisasi penerimaan retribusi daerah sangat kurang berkontribusi terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi
Sumatera Barat.
Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian
yang dilakukan oleh Yuliastuti & Dewi (2017) dengan hasil penelitian bahwa peranan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah
(PAD) masih sangat kecil. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Sayangbati, Rotinsulu, & Kawung (2016) memberikan hasil penelitian bahwa kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Minahasa Utara masih terbilang kecil namun terus mengalami
peningkatan pada setiap tahunnya .
Kesimpulan
Berdasarkan pemahasan
hasil penelitian yang dilakukan yaitu laju pertumbuhan
realisasi retribusi daerah Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2011 sampai
dengan tahun 2020 belum menunjukkan perkembangan yang baik. Laju
pertumbuhan yang dicapai berdasarkan klasifikasi kriteria laju pertumbuhan
mencerminkan perkembangan realisasi penerimaan retribusi daerah dari tahun ke
tahun tidak berhasil dalam mencapai laju pertumbuhan yang diharapkan, dimana
belum menunjukkan kemampuan dalam mempertahankan dan meningkatkan penerimaan
realisasi retribusi daerah yang dicapai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2020.
Laju pertumbuhan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Barat Periode 2011 � 2020 terlihat bahwa
perkembangan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun ke
tahun tidak berhasil dalam mencapai laju pertumbuhan yang diharapkan untuk
dicapai berdasarkan klasifikasi kriteria laju pertumbuhan, dimana belum
menunjukkan kemampuan dalam meningkatkan dan mempertahankan penerimaan
realisasi Pendapatan Asli Dacrah (PAD) yang dicapai dari tahun 2011 sampai
dengan tahun 2020. Tetapi secara nominal penerimaan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) mengalami peningkatan setiap tahunnya.
Peningkatan laju
pertumbuhan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak diikuti dengan
peningkatan laju pertumbuhan realisasi retribusi daerah. Laju pertumbuhan
realisasi retribusi daerah lebih kecil dibandingkan laju pertumbuhan realisasi pendapatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kontribusi realisasi
penerimaan retribusi daerah terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Provinsi Sumatera Barat periode
2011 � 2020 menunjukkan kontribusi
yang sangat kurang. Kontribusi
paling tinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar 3,41 % dan
yang terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,35 %. Dilihat secara rata-rata kontribusi realisasi penerimaan retribusi daerah terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi
Sumatera Barat adalah sebesar
1,52 % yang termasuk kedalam
kriteria sangat kurang, artinya realisasi penerimaan retribusi daerah sangat kurang berkontribusi terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Provinsi Sumatera Barat.
BIBLIOGRAFI
Berwulo, L. L., Masinambow,
V. A., & Wauran, P. C. (2017). Analisis Pendapatan Asli Daerah Di Kota
Jayapura. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Volume 17 No. 01 Tahun 2017.
Depdagri. (1996). Kepmendagri No.690.900.327,
1996, Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan.
Halim, Abdul. (2004). Manajemen Keuangan
Daerah, Edisi Revisi, Yogyakarta. UPP AMP YKPN Bunga Rampal.Google Scholar
Halim, Abdul, & Iqbal, Muhammad.
(2012). Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, Edisi Ketiga. Jogjakarta: Penerbit
UPP AMP YKPN.Google Scholar
Indonesia, R. (2009). Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
Mahsun, Mohamad. (2006). Pengukuran Kinerja
Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE.Google Scholar
Ratdiananto, Adhika, Al Musadieq, Mochammad,
& Hidayat, Kadarisman. (2016). Analisis Laju Pertumbuhan Dan Kontribusi
Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Pajak Daerah. Jurnal Perpajakan,
8(1).Google Scholar
Redaksi, Dewan. (2021). COVER JIAKES VOLUME
9 NOMOR 1 APRIL 2021. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, 9(1),
I�Vi.Google Scholar
Sayangbati, A., Rotinsulu,
D. C., & Kawung, G. M. (2016). Analisis Kontribusi Dan Trend Penerimaan
Pajak Daerah, Retribusi Daerah Pada Pendapatan Asli Daerah Studi Pada Kabupaten
Minahasa Utara Periode Tahun (2007-2013). Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi,
Volume 16 No. 03 Tahun 2016.
Sipakoly, Selly. (2018). Analisis Pengaruh
Serta Pertumbuhan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli
Daerah Kota Ambon. Jurnal Maneksi, 5(1), 32�43.Google Scholar
Undang-Undang, R. I. (2005). Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Bandung: Fokusmedia.Google Scholar
������
|
Copyright holder: Gampito, Khairul Marlin (2022) |
|
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah
Indonesia |
|
This article is licensed
under: |