Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p�ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398

Vol. 7, No. 9, September 2022

STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK POLITISI PEREMPUAN

Mesakh Mirin

LSPR Institute of Communication & Business, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini mencoba mengetahui standpoint para politisi perempuan petahana di Jawa Tengah. Sebab tidak mudah perempuan mempertahankan posisi struktural di lingkaran perpolitikkan dan perlu sebuah strategi serta taktik khusus untuk mengatur keseluruhanya. Sumber data penelitian diperoleh dari sumber primer dan sumber sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode yaitu wawancara mendalam baik secara langsung maupun secara virtual dan dokumentasi yang ditemukan di internet. Hasil penelitian ini menemukan bahwa untuk terpilih kembali menjadi politisi partisan perempuan harus meningkatkan loyalitas pemilik suara dan pengusung partai melalui berbagai cara yang tepat. Merawat politisi perempuan di lingkungan pribadi dan lingkungan keluarga sedangkan politisi perempuan mendirikan lembaga aktif sebagai Dewan Pengurus Daerah (DPD). Menciptakan kebersamaan bukan hanya reses para politisi yang juga melakukan kegiatan melalui organisasi \/ komunitas di masyarakat, publisitas media juga disesuaikan dengan kondisi daerah pemilihan (dapil) karena tidak semua konstituen bisa mengakses media. Politisi perempuan juga melibatkan kerabat dari kerabat terdekat ketika menerapkan seni kompromi untuk bisa mendapatkan banyak suara jika masa "pileg" tiba. Membangun konsensus politisi perempuan mengajak kolaborasi calon kabupaten atau kota untuk meningkatkan jumlah suara.

Kata kunci : komunikasi; politik; politisi perempuan

Abstract

This study tries to find out the standpoint of incumbent female politicians in Central Java. Because it is not easy for women to maintain a structural position in the political circle and requires a special strategy and tactics to manage the whole thing. Sources of research data obtained from primary sources and secondary sources. While the data collection techniques were carried out through several methods, namely in-depth interviews both directly and virtually and documentation found on the internet. The results of this study found that to be re-elected as partisan politicians, women must increase the loyalty of voice owners and party bearers through various appropriate ways. Caring for female politicians in their personal and family circles, while female politicians establish an active institution as the Regional Executive Board (DPD). Creating togetherness is not only a recess for politicians who also carry out activities through community / community organizations, media publicity is also adjusted to the conditions of the electoral district (dapil) because not all constituents can access the media. Female politicians also involve relatives of the closest relatives when applying the art of compromise to be able to get a lot of votes when the "pileg" period arrives. Consensus building for women politicians invites collaboration of district or city candidates to increase the number of votes.

Keywords: communication; political; female politician

Pendahuluan

Budaya patriarki menempatkan perempuan pada posisi yang lebih mengutamakan peran-peran domestik. Perempuan dibebani tanggung jawab yang lebih besar dalam pengurusan rumah tangga (home maker), perawatan, pengasuhan dan pendidikan anak dan penjaga moral (Sihete, 2007).� Umumnya di berbagai belahan dunia masih menghormati budaya patriarki, dan partisipasi perempuan di ruang publik masih minim. Dominasi laki-laki� dalam� politik� menunjukkan� kuatnya� budaya� patriarki� yang seolah memberi garisan tegas bahwa antara perempuan dan politik, merupakan dua dunia yang berbeda dan� tidak mungkin� saling� bersinergi satu� dengan� yang� lainnya (Wahyudi, 2018). Banyaknya politisi� laki-laki� yang� masih� dianggap� lebih� berkompeten� dibanding� perempuan� bisa� menjadi salah�� satu�� faktor�� keterwakilan�� perempuan�� rendah.�� Tidak�� hanya�� politisi�� laki-laki�� yang menganggapnya�� demikian,�� perempuan�� sendiri�� menganggap�� laki-laki�� lebih�� berkompeten dibanding perempuan (Susilo & Nisa, 2019).

Perempuan�� dalam�� kancah�� politik memangtidak gampang karena budaya partiarki yang� masih� mendominasi� sehingga� komunikasi pun� terkadang� menjadi� kendala. Keterwakilan perempuan� di� parlemen� yang� sangat� timpang sebenarnya� bukan� disebabkan� oleh� perbedaan seks�� (kodrat�� atau�� takdir),�� tetapi�� lebih�� pada perbedaan� gender� (konstruksi� sosial).� Hal� ini karena� adanya� persepsi� dan� konstruksi� sosial yang� menutup� akses� kaum� perempuan� untuk lebih� banyak� berkiprah� dalam� bidang� politik (Agustina, 2009).

Kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender di Amerika Serikat berkembang pesat setelah terbitnya �Women as Subjects� pada tahun 1869 oleh John Stuart Mill, yang diilhami oleh istrinya Harriet Taylor. Bahkan negara demokrasi sebesar Amerika Serikat telah mampu memilih perempuan selama 144 tahun sejak kemerdekaannya (Haqsaleh & Ashadi, 2021).

Kesadaran politik perempuan berdasarkan sejarah Indonesia. Setelah kongres perempuan pertama diadakan di Yogyakarta pada tahun 1928, itu berkembang, dan pada tahun 1955, ketika mereka memiliki hak untuk memilih dan dipilih, kesadaran politik ditunjukkan melalui partisipasi nyata dan pelaksanaan hak-hak politik perempuan. Pengakuan hak-hak perempuan yang setara dengan laki-laki, dalam kehidupan bernegara dan pemerintahan di Indonesia, diketahui dengan jelas bahwa pengakuan ini diwujudkan dengan disetujuinya berbagai dokumen hukum dan berbagai perjanjian yang mengukuhkan hak-hak politik mereka.

Terlihat bahwa wanita selalu berjuang agar suaranya didengar dan diwujudkan dalam kehidupan. Diskriminasi terhadap perempuan sudah ada sejak lama. Kehadiran patriarki dalam masyarakat menciptakan persepsi bahwa laki-laki dominan di semua lapisan masyarakat (Silviani, Bafadhal, & Elsi, 2021). Perbedaan karakter, status dan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan telah dipraktikkan dalam masyarakat secara turun-temurun. Ketidakadilan ini memanifestasikan dirinya dalam stereotip, marginalisasi, penaklukan dan bahkan kekerasan terhadap perempuan.

Fenomena perempuan berkecimpung dalam ranah politik sudah tidak asing bagi masyarakat (Jeumpa, 2016). Secara global para perempuan sudah menyerukan kesetaraan berpolitik melalui Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women (CEDAW) negara-negara anggota Perkumpulan Bangsa-Bangsa (PBB) melaksanakan konvensi persamaan hak bagi peremuan dan laki-laki disegala aspek kehidupan dimana salah satu bentuk implentasi keputusannya berupa keterwakilan kaum perempuan dalam lingkaran politik (Rasyidin & Fidhia, 2016). Kegiatan politik secara alami bukan termasuk lahan yang diminati perempuan secara umum (White & Naafs, 2012). Di Indonesia beberapa nama politisi perempuan mulai bermunculan di panggung politik, bahkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pernah dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri selaku Presiden perempuan pertama di Indonesia sekaligus Presiden RI ke-empat pada periode jabatan 2001-2004.

Menjadikan important point bagi para aktivis perempuan khususnya mereka yang memiliki skill and passion di ranah perpolitikkan untuk menyuarakan ide ataupun gagasan besarnya terkait isu-isu keperempuanan dengan cara mencalonkan dirinya sebagai kontestan politik. Keberadaan perempuan dalam hal mempunyai akses berpolitik sangat diperlukan sebagai wakil dari para perempuan lain sehingga kepentingan-kepentingan kaum perempuan dapat diperjuangkan (Manuahe, Lapian, & Kairupan, 2017). Pada pemilihan umum (pemilu) tahun 1999 para aktivis perempuan Indonesia di parlemen mencoba melempar poin penting mengenai kuota perempuan. Sampai pada akhirnya gayung bersambut dengan adanya affirmative action. Adanya affirmative action dapat digunakan sebagai salah salah satu pintu pembuka kelahiran politik ramah perempuan. Perlu menjadi catatan bagi aktivis perempuan dengan booming-nya affirmative action jangan dianggap formalitas semata. Partisipasi politik perempuan merupakan dua kata yang acapkali dijadikan slogan oleh partai politik menjelang pemilu (Dhafir, 2012).

Pada pemilu 2019 Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan hasil rekapitulasi data Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan jumlah total 187.781.884 orang, hasil campuran pemilih laki-laki sebanyak 92.802.671 sedangkan pemilih perempuan 92.929.422. Bila dicermati pemilih perempuan lebih banyak dibandingkan pemilih laki-laki dan menjadi unsur menarik apabila politisi perempuan mampu mengajak sesama pemilih perempuan agar memenangkannya diperhelatan pemilu akbar selanjutnya. Keterwakilan perempuan dalam bidang politik diperlukan untuk memperjuangkan problematika yang sering menimpa kaum perempuan (Setiawan, 2019). Maraknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), minimnya upah buruh perempuan, hak cuti buruh perempuan ketika menstruasi, hamil, melahirkan hingga menyusui, angka kematian tinggi ibu melahirkan dan isu-isu pokok berkaitan dengan perempuan wajib disuarakan sesama perempuan. Baik itu melalui kebijakan diranah parlemen ataupun level bawah dengan metode demonstrasi. Melalui lembaga politik kaum perempuan dapat mencurahkan sebagian besar energi, waktu dan pikirannya dalam proses pembuatan undang-undang dengan kapasistas struktural yang dimilikinya untuk membentuk atau mempengaruhi kebijakan publik (Jandevi, 2019).

Maka partisipasi perempuan di jalur politik khususnya di struktural legislatif harus ditingkatkan agar polemik kaum perempuan dapat diminimalisir. Menyoroti keterwakilan perempuan pada tingkatan kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2019-2024 dari total 575 kursi legislatif sudah 118 kursi atau 21% diduduki oleh anggota dewan perempuan. Dibandingkan periode sebelumnya hanya ada 97 anggota dewan perempuan berhasil duduk di mimbar senayan, periode ini terjadi peningkatan sebesar 22%. Sedangkan untuk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat provinsi kuantitas politisi perempuan berbeda satu sama lain. Dilihat melalui tiga posisi DPT dari 33 provinsi di seluruh Indonesia, DPT terbanyak berasal dari Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dari ketiga provinsi tersebut Provinsi Jawa Tengah, mempunyai jumlah pemilih perempuan sebesar 13.995.538 dan pemilih laki-laki 13.901.364. Meskipun Jawa Tengah menduduki peringkat ketiga secara DPT, dibandingkan Jawa Barat dan Jawa Timur perwakilan perempuan di kursi DPRD sedikit lebih unggul. Mempertahankan posisi kekuasaan tentu saja berlaku juga bagi kaum hawa di dunia politik. Para politisi perempuan mendapatkan nilai plus tersendiri bila mereka mampu dan bisa memperoleh banyak suara dikancah politik sehingga dapat memenangkan mereka meraih kursi di dewan perwakilan rakyat. Apalagi bila politisi perempuan tersebut mampu mempertahankan posisinya lebih dari satu periode di DPRD.

partisipasi� perempuan� dalam� politik� di� beberapa negara� berkembang,� ada� tiga� tantangan� utama� yang� dihadapi� oleh� perempuan.� Yang� pertama adalah� adalah supply� and� demand. Supplyyang� berarti� faktor-faktor� yang prinsipal� yang mempengaruhikualitas� perempuan� dan demandadalah� faktor-faktor� institutional� dan� politis yang� terkait� dengan� sistem� rekrutmen� partai.� Sedangkan� faktor� yang� kedua� adalah� masalah sosialisasi politik yang selalu menganggap bahwa kesuksesan perempuan adalah karena bantuan pihak lain dan yang ketiga adalah faktor situasional yang mencakup masalah keibuan (Mukarom, 2008).

Perjuangan tersendiri bagi para perempuan mau bekerja keras menyuarakan hak-hak perempuan berkecimpung serta berkiprah disektor non domestic seperti lingkungan politik yang notabene �dihegemoni� oleh kaum laki-laki. Bila masyarakat Jawa mengenal perempuan hanya lincah di dapur, kasur dan sumur maka narasi itu tidak berlaku bagi para perempuan Jawa yang terjun di lintas perpolitikkan. Setiap perhelatan pemilu ada wajah-wajah lama terpilih kembali, para petahana tersebut mampu mempertahankan posisinya dan dipilih kembali oleh konstituen dapilnya.

Keistimewaan bagi politisi-politisi perempuan yang berhasil melakukan hal tersebut dimana minimal dua kali berturut-turut mereka mampu terpilih sebagai wakil rakyat, tak terkecuali di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Jarang ada politisi perempuan mengulang suksesnya di pemilu periode berikutnya dan ini berbeda dengan politisi laki-laki yang bisa terpilih kembali minimal dua periode secara berturut-turut (Kertati, 2014). Penelitian ini mencoba mengetahui standpoint para politisi perempuan petahana di Jawa Tengah. Sebab tidak mudah perempuan mempertahankan posisi struktural di lingkaran perpolitikkan dan perlu sebuah strategi serta taktik khusus untuk mengatur keseluruhanya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai strategi komunikasi politik politisi perempuan petahana di level Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah agar tetap bisa bertahan lebih dari satu periode pemilihan.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menerapkan desain penelitian deskriptif-kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha memberikan gambaran dengan menggunakan kata-kata dan angka-angka atau profil masalah atau daftar langkah-langkah untuk menjawab pertanyaan siswa tentang kapan, di mana, dan bagaimana untuk tujuan dan kegunaan tertentu.Ada juga jenis deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menentukan modus mean dan median atau untuk menguji hipotesis deskriptif data statistik, oleh karena itu perlu ditegaskan bahwa penelitian deskriptif bukan sekedar penelitian deskriptif tanpa tujuan yang ingin dicapai.

�Teori yang digunakan adalah teori loyalitas yang disajikan melalui tiga poin strategi komunikasi politik yaitu ketokohan dan kelembagaan; menciptakan kebersamaan; membangun consensus. Narasumber penelitian hanya khusus politisi perempuan petahana di DPRD Provinsi Jawa Tengah yang minimal dua kali berturut-turut terpilih kembali sebagai anggota dewan. Teknik pengumpulan data dilakukan lewat beberapa metode yakni wawancara mendalam baik secara langsung maupun virtual dan dokumentasi-dokumentasi yang ditemukan di internet.

Hasil dan Pembahasan

Merawat ketokohan diterapkan oleh politisi perempuan secara internal dan eksternal. Ketokohan secara internal mencakup kepribadian individu politisi perempuan dengan tidak melakukan tindak pidana korupsi (tipikor), tidak terseret dan menjadi pelaku kolusi dan nepotisme, tidak mengkonsumsi narkoba, tidak melakukan rindakan penganiayaan dan tidak melakukan perselingkuhan sama sekali. Karena apabila politisi perempuan tersandung kasus-kasus tersebut masyakarat akan langsung melabeling negatif dan tidak memilih kembali. Sedangkan merawat ketokohan secara eksternal yakni politisi perempuan memastikan orang-orang dalam lingkarannya terutama keluarga tidak terlibat dalam perilaku-perilaku menyimpang. Hal ini membuat politisi perempuan petahana di Jawa Tengah mampu melenggang memenangkan kontestasi pileg lebih dari satu kali periode. Memantapkan kelembagaan serta tidak tergoda ajakan pindah ke partai poltik lain juga kunci politisi perempuan di Jawa Tengah bisa terpilih kembali.

Selain itu dengan aktif menjadi Dewan Pengurus Daerah (DPD) partai politik akan memudahkan politisi perempuan mendapatkan nomor urut satu saat pemilihan legislatif (pileg). Manfaat lain selain mudah memperoleh nomor emas, politisi petahana juga bisa semakin dekat dengan Dewan Pengurus Cabang (DPC) partai politiknya dan dapat melakukan kerjasama salah satunya memasang tandem politik ketika masa pencalegan. Suara politisi perempuan petahana bisa bertambah lewat tandem politik. Tidak hanya pada partai politik saja, politisi perempuan juga tidak meninggalkan organsisasi non partai yang sudah mengusung dirinya dan membantu dalam memperoleh suara. Organisasi tersebut merupakan organisasi yang memang sudah lama diikuti oleh para politisi perempuan sebelum akhirnya berkiprah di dunia politik.

Dalam memahami khalayak politik, politisi perempuan di DPRD Jawa Tengah tidak turun ke daerah pemilihan saat mengerjakan tugas reses saja. Justru politisi perempuan petahana rajin mengunjungi konstituen dapil di luar reses agar masyarakat semakin dekat dengan dirinya dan para politisi perempuan petahana juga dapat mendengarkan aspirasi serta segera membantu permasalahan masyarakat. Sering merealisasikan kunjungan dapil secara informal adalah kunci kemenangan para politisi perempuan petahana di DPRD. Komunikasi interpersonal terbukti masih menjadi komunikasi yang cukup efektif dibandingkan dengan komunikasi massa dan media sosial. Tim sukses dan� konsultan politik mempunyai� dampak yang besar dalam membangun komunikasi politik dan strategi politik caleg (Umari dan Dewi, 2020). Komunikasi politik dan perempuan memiliki strategi yang seharusnya dapat mendorong perempuan untuk berpolitik sehat (Adeni dan Harahap, 2017).

Akan tetapi, banyaknya perempuan yang berkiprah di dunia politik ternyata belum mampu menawarkan kultur politik yang berbeda. Perempuan belum mampu menunjukkan diri sebagai agen perubahan. Lemahnya peran perempuan di parlemen terjadi karena kapabilitas perempuan yang lolos ke parlemen kurang teruji. Kebanyakan perempuan yang terpilih dan berkiprah di� dunia politik formal saat ini berasal dari dinasti politik atau figur populer seperti artis. Pasalnya, mekanisme perekrutan diwarnai aroma nepotisme, ditambah proses kaderisasi tidak berjalan (Amalia 2012).

Provinsi Jawa Tengah. Politisi perempuan mengunjungi dapilnya selain dalam rangka diundang sebagai pembicara acara di masyarakat atau sebatas tamu undangan dalam �gawe� masyarakat, sekaligus menyerap aspirasi dengan metode informal. Politisi perempuan petahana juga tidak pelit ketika ada masyarakatnya meminta bantuan dana, bantuan dana yang dikeluarkan oleh politisi perempuan bukan sebatas anggaran pemerintah tetapi juga anggaran pribadi. Sering melakukan kunjungan dan berbagi dapat membuat loyalitas pemilih lama pada politisi perempuan tetap terjaga.

Publisitas media tidak semua diterapkan oleh politisi perempuan petahana di Jawa Tengah, mereka melihat segmentasi konstituennya. Media massa baik cetak maupun online tidak setiap bulan digunakan oleh politisi perempuan. Namun ada beberapa politisi perempuan memanfaatkan akun media sosial pribadinya berupa facebook untuk mengupload kegiatan-kegiatannya selama diamanahi menjadi anggota dewan. Media hanya dikerahkan intens oleh para politisi perempuan petahana di awal kampanye memasuki gerbang politik saja. Setelah memasuki periode kedua, politisi perempuan petahana jarang menggunakan media massa.

Strategi komunikasi politik partai politik dilakukan melalui media untuk menyampaikan pesan-pesan politik. Media tidak selamanya sebagai saluran yang menggambarkan perempuan secara negatif. Media juga mampu mengangkat posisi perempuan sederajat dengan laki-laki bila digunakan sebagai media strategi komunikasi (Mukarom, 2008). Penyampaian pesan politik melalui media sangat tepat menggunakan teori difusi inovasi. Difusi melakukan penyebaran pesan-pesan sebagai ide baru. Pelaksanaan kegiatan strategi pemasaran politik (political marketing), dalam hal ini untuk kegiatan promasi melakukan personal branding untuk menciptakan kesan positif kepada khalayak tehadap dirinya (Jumriani, Sultan, & Maria, 2019).

Tetapi lebih intens mendatangi rumah masyarakat. Dalam seni berkompromi, politisi perempuan petahana juga memanfaatkan relasi keluarga baik dari relasi sang suami maupun sang ayah. Jejaring keluarga dioptimalkan saat pencalonan pertama, hal itu dilakukan untuk meraih suara terbanyak agar terpilih terlebih dahulu. Kompromi dilakukan dan dibantu oleh relasi keluarga terlebih dahulu supaya politisi perempuan dapat masuk ke kolega-kolega dari relasi keluarganya. Politisi perempuan di DPRD Jawa Tengah cenderung berkompromi santun apabila menyelesaikan konflik dan sesuai AD ART yang dipegang. Hal semacam itulah yang membuat politisi perempuan petahana di Jawa Tengah tidak didepak dari partai politik maupun kursi anggota dewan.

Politisi perempuan petahana di Jawa Tengah untuk menggaet dan menambah konstituennya juga turut aktif di beberapa organisasi maupun komunitas yang memang sudah ada di masyarakat. Politisi perempuan tersebut masuk dalam jajaran kepengurusan, sehingga hal ini menambah point plus bagi dirinya. Selama jadi pengurus di organisasi/komunitas tersebut terjadi hubungan simbiosis mutualisme. Komunitas itu akan mudah mendapatkan hibah melalui sang politisi, begitupun sebaliknya politisi perempuan akan makin dikenal oleh konstituen dan bisa menaikkan jumlah suara ketika musim pileg. Selain itu faktor politisi perempuan petahana mampu bertahan karena mereka juga tidak membatasi konstituen untuk berkomunikasi secara langsung, konstituen mudah mendatangi kediaman politisi perempuan untuk menyampaikan �uneg- unegnya.�. politisi perempuan di DPRD Provinsi Jawa Tengah hanya sebagian yang memang mengakar terlahir dari aktivis perempuan, selebihnya berasal dari �sanad� politik keluarga. Perlu kerja keras ekstra bagi politisi-politisi perempuan yang memang berjuang dari akar rumput serta tidak memiliki privilage keluarga apabila masih ingin melanjutkan estafet perjuangan dan tidak tersingkir dari lingkaran politik. Ada corak perbedaan komunikasi politik politisi perempuan petahana yang berasal dari grassroot (aktivis) dan berasal dari lingkungan keluarga berbasis politik, yakni kemudahan memperoleh konstituen berkat relasi keluarga politisi perempuan.

Kesimpulan

Dalam penelitian ini, politisi perempuan petahana mampu bertahan di kursi parlemen lebih dari satu periode secara berkelanjutan karena tidak pernah memandang konstituen berdasarkan jenis kelamin hingga agama. Bahkan para politisi perempuan tidak segan serta tidak pelit ide mengajak politisi laki-laki yang satu dapil untuk bekerjasama merealisasikan gagasan dari politisi perempuan tersebut. Politisi perempuan di DPRD Jawa Tengah cenderung berkompromi santun apabila menyelesaikan konflik dan sesuai AD ART yang dipegang. Hal semacam itulah yang membuat politisi perempuan petahana di Jawa Tengah tidak didepak dari partai politik maupun kursi anggota dewan.

BIBLIOGRAFI