Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN:
2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 7, No.
10, Oktober 2022
TANGGAPAN MASYARAKAT TENTANG SOSIALISASI PROGRAM JAKARTA SMART CITY (STUDI PADA AKADEMISI PUBLIC RELATIONS DAN
PRAKTISI PUBLIC RELATIONS)
Sharfina Nurhayati¹, Vidya Alisya², Mutiara Arnendya³
1Pascasarjana Ilmu Komunikasi Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR Jakarta, Indonesia
2Pascasarjana Ilmu Komunikasi Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR Jakarta, Indonesia
3Universitas Al Azhar Indonesia
Email: [email protected],
[email protected], [email protected]
Abstrak
Sosialisasi
bertujuan untuk meningkatkan kesadaran atau pengetahuan khalayak sasaran untuk
merebut perhatian serta menumbuhkan persepsi atau opini yang positif terhadap
suatu kegiatan dari sebuah lembaga/organisasi agar tercipta suatu kepercayaan
dan citra baik di masyarakat. Sosialisasi dilakukan pemerintah untuk
menyampaikan informasi tentang program Jakarta Smart City yang sedang dibuat sehingga dapat dukungan dari publiknya.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggapan akademisi dan praktisi
public relations
tentang sosialisasi program Jakarta Smart City. Kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian ini
terdiri dari: Government Public Relations, Cyber Public Relations dalam e-Government, Smart City, Smart Governance dan Smart Mobility yang pekerjaannya sudah menggunakan basis
teknologi informasi dan komunikasi. Pada
penelitian ini, peneliti menggunakan paradigma konstruktivis,
dan pendekatan penelitian kualitatif, serta sifat penelitian deskriptif.
Strategi penelitian yang digunakan adalah fenomenologi. Metode pengumpulan data
melalui studi dokumen dan wawancara mendalam dengan tiga orang informan dari
satu orang Akademisi dan dua orang Praktisi Public Relations. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi yang diberikan pemerintah daerah
Jakarta masih belum optimal karena masyarakat belum melihat event maupun kampanye tentang
program Jakarta menuju Smart City.
Kata Kunci: humas pemerintahan; cyber public
relations; e-government dan smart city
Abstract
Socialization is intended to increase
awareness or knowledge of the
target public to win attention and
to grow a positive perception or opinion of
an organization in order to create a good
belief and image in society. The socialization was conducted by the
government to deliver information about the Jakarta Smart City program being created in order to receive public support. The problem with this research is
how academics and public relations
practitioners respond to the socialization
of the Jakart
Smart City program. The conceptual framework
used in this research consisted of: Government Public Relations, Cyber Public Relations
in e-Government, Smart
City, Smart Governance, and Smart Mobility
whose work has been using a base
of information and communication technology. In
this research, researchers used the constructivist paradigm, and a qualitative research approach, as well as the nature of
descriptive research. The research strategy used is phenomenology.
Methods of collecting data through document studies and in-depth interviews
with three informants from one academics public
relations and two public relations
practitions. Research shows that the
formation given by the Jakarta district government is still not optimal because people have not seen the
event or campaign on the
Jakarta Smart City program.
Keywords:
government public relations;
cyber public relations;e-government
dan smart city
Pendahuluan
Komunikasi digital tak hanya
melibatkan subjek, tujuan, target, dampak, ataupun channel-nya saja, di dalamnya pun
terdapat teknologi. Teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat digital dimanfaatkan
oleh beberapa negara maju dan berkembang yang akhirnya membentuk birokrasi
pemerintahan baru, yang disebut sebagai Electronic
Government (e-Government). E-Government adalah penggunaan internet
untuk melaksanakan urusan pemerintah dan penyediaan pelayanan publik agar
menjadi lebih baik dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Dengan adanya e-Government,
diharapkan adanya tata kelola pemerintahan yang baik dan memungkinkan untuk
berinteraksi antara pemerintah dengan masyarakatnya (Akadun, 2009). Munculnya e-Government ini,
untuk membuat ciri khas suatu daerah yang sesuai dengan potensi dan
kapasitasnya. Merujuk pada sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN) yang
diatur dalam UU No. 25 tahun 2004, tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif dan
inovatif tidak dapat lepas dari arsitektur perencanaan pembangunan yang ada di
Indonesia. (Lattimore, Baskin, Heiman, & Toth, 2010) menjabarkan dan mencapai tujuan program pemerintahan, meningkatkan sikap
responsive pemerintah, serta memberikan informasi
kepada publik dibutuhkan peran humas atau public relations.
Tugas seorang public relations membangun hubungan antara
institusi pemerintah maupun perusahaan kepada publiknya. Hal ini dilakukan
untuk membangun kepercayaan publik terhadap suatu lembaga. Public Relations menjalankan berbagai aktivitas
kerjanya dibantu dengan internet sebagai sarana atau media untuk publisitasnya,
dengan kata lain cyber public relations. Cyber public relaions merupakan kekuatan tambahan
untuk membantu dalam menjalankan tugas seorang humas, karena segala
aktivitasnya dapat dengan mudah diakses oleh para publik (Yuliawati & Irawan, 2016). Dalam konteks tersebut, tugas seorang humas pemerintahan antara
lain menjalankan kegiatan, kebijakan dan pelayanan publik dengan memberikan
berbagai informasi tentang kebijakan pemerintahan yang berkaitan langsung
dengan masyarakat (Lubis, 2012). Dengan dipengaruhi oleh
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, tugas humas pemerintah (government public relations) pun kini telah beralih. Perubahan humas
pemerintahan ini didukung oleh undang-undang keterbukaan informasi publik,
dalam Undang-undang keterbukaan informasi menuntut akan adanya aliran informasi
yang jelas dan memadai untuk kepentingan masyarakat. Dengan begitu muncul-lah ide besar yang mengatur masyarakat dan tata perkotaan
yang lebih baik. Ide besar dan langkah kreatif pun muncul dengan hadirnya
istilah Smart City atau istilah sejenisnya (Utomo & Hariadi, 2016). Smart City dapat diartikan sebagai “Kota Cerdas” yang merupakan konsep
pengembangan, penerapan, dan implementasi teknologi yang diterapkan disuatu daerah sebagai sebuah interaksi yang kompleks di
antara berbagai sistem yang ada di dalamnya. Setidaknya ada enam indikator
untuk memenuhi predikat Smart City antara lain mencakup hal-hal
seperti Ekonomi pintar (smart economy),
Mobilitas Pintar (smart mobility),
Lingkungan pintar (smart environment),
Kehidupan pintar (smart living), Masyrakat pintar (smart people), dan Pemerintah pintar (smart governance) (Pratama, 2014). Membuat kota “smart” merupakan sebuah strategi untuk
mengurangi masalah yang dihasilkan oleh pertumbuhan penduduk dan urbanisasi
yang cepat. Dengan begitu, maka pelayanan kepada masyarakat akan lebih dikenal.
Smart City harus didukung dengan masyarakat
yang cerdas pula, yaitu masyarakat yang paham akan perannya dalam pembangunan.
Konsep smart city ini
diharapkan dapat dilakukan di kota-kota Indonesia. Beberapa kota besar di
Indonesia kini berlomba – lomba dalam penerapan konsep smart city, seperti kota Bandung salah satunya
yang sudah menggunakan konsep smart city untuk membangun sistem pemerintahan yang saling
terhubung dan terintegrasi. Selain itu, dengan membangun smart city dapat mengontrol jalannya
pembangunan kota, memanajemen, dan memudahkan dalam mengamati situasi kota.
Kota Jakarta sebagai salah satu
Ibukota yang memiliki penghasilan per kapita tertinggi di Indonesia dan
memiliki tingkat urbanisasi tertinggi di dunia. Kota Jakarta ini memiliki visi
yaitu “Jakarta sebagai Ibukota Indonesia yang aman, nyaman, makmur, produktif,
berkelanjutan, dan kompetitif secara global”
Sebagai informasi, luas wilayah Pemerintah Daerah DKI Jakarta sekitar
662,3 km persegi, sementara jumlah penduduk pada 2017
mencapai 10,37 juta jiwa. Adapun laju pertumbuhan penduduk (berdasarkan sesnsus penduduk 2010) DKI Jakarta pada 2017 mencapai
1,06%. Hal tersebut dapat dilihat dari gambar 1.1 dibawah ini:
Gambar 1
Kepadatan Penduduk
DKI Jakarta (2000 – 2017)
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS). Kata Data. 2018. Sites Info.Diakses
dari
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/25/berapa-kepadatan-penduduk-di-dki-jakarta
Diakses pada hari Jum’at, 09 November 2018, pukul
18:34 WIB
Pertumbuhan penduduk yang cepat
dengan sedikitnya jalan dan kurangnya sistem transportasi yang cerdas menjadi
salah satu faktor kemacetan di Jakarta. Penyebab utama terjadinya kemacetan pun
karena adanya ketidak seimbangnya demand and supply yaitu pertumbuhan jumlah
kendaraan dengan kapasitas prasarana transportasi (jaringan jalan dan jaringan
angkutan umum) yang ada (Suyuti, 2012).
Bagan 1
Jumlah Kendaraan
Bermotor Yang Terdaftar
(Tidak
Termasuk TNI, Polri dan CD)
Menurut Jenis Kendaraan, 2012-2016
Sumber : Ditlantas Polda Metro Jaya. 2017. Statistik
Transportasi DKI Jakarta 2017. Diakses
dari Jakarta Badan Pusat Statistiik.
Diakses pada Minggu, 09 Juni 2019 pukul 21:54 WIB
Untuk mengatasi kemacetan,
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya untuk
mengatasinya, mulai dari kendaraan umum maupun kendaraan pribadi mobil dan
motor. Upaya yang sudah di lakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta yaitu adanya Transjakarta, membangun jalan layang non tol Casablanca-Tanah Abang, berkalunya 3 in 1, pelanggaran
terhadap sepeda motor, dan pembangunan jalan layang untuk transjakarta
Ciledug-Tendean. Untuk itu, Pemerintah DKI Jakarta
menemukan solusi dimana Jakarta harus lebih efektif
dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang
terintegrasi, memprioritaskan angkutan yang ramah lingkungan dan bukan
kendaraan bermotor, serta adanya akses moda
transportasi yang beragam, atau singkatnya Kota Jakarta perlu menjadi sebuah
Kota yang cerdas (smart city). Dalam
penelitian ini penulis mengambil beberapa elemen dari smart city, yaitu smart governance dan smart mobility. Pengambilan
dari kedua elemen ini karena penulis melihat di Kota Jakarta baru di realisasikannya
kedua elemen ini.
Metode Penelitian
Pendekatan penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode penelitian
kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi
obyek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana
peneliti adalah instrument kunci, teknik pengumpulan
data dilakukan secara tringgulasi (gabungan),
analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih
menekankan makna daripada generalisasi
(Sugiyono, 2013). Sugiyono menjelaskan
secara lebih lanjut bahwa tujuan penelitian kualitatif tidak hanya mencari
kebenaran. Penelitian kualitatif ini lebih memahami subjek yang ada disekitarnya. Dalam memahami sekitarnya, mungkin apa yang
dikemukakan subjek salah, karena tidak sesuai dengan teori atau tidak sesuai
dengan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena untuk
mendapatkan hasil jawaban dan informan mengenai tanggapan masyarakat tentang
program Jakarta smart city, dengan
menggunakan metode kualitatif diharapkan peneliti mendapatkan jawaban lebih detail dan mendalam melalui wawancara.
Penulis mengumpulkan data melalui
wawancara dan dokumen. Wawancara dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan
tatap muka secara individual (Sukmadinata, 2011). Peneliti bisa mendapatkan
informasi yang mendalam karena beberapa hal, antara lain:
· Peneliti dapat mengajukan pertanyaan
susulan.
·
Informan cenderung menjawab apabila diberi pertanyaan
·
Informan dapat menceritakan sesuatu yang terjadi di masa
silam dan masa mendatang
Selain itu penulis
mengumpulkan data dengan dokumen sebagai sumber data. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dan
berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2013).
Keterbatasan penelitian
yang dimiliki oleh peneliti adalah sebagai berikut. Penelitian tentang
sosialisasi program Pemerintah Daerah Jakarta ini dilakukan secara kualitatif,
sehingga hasil yang didapat hanya berlaku di Pemerintah Daerah Jakarta itu
sendiri dan tidak bisa digeneralisasikan ke Pemerintah Daerah lainnya dan
penelitian ini hanya mengambil beberapa elemen dari Smart City, yaitu Smart Government (Pemerintahan
Pintar) dan Smart Mobility (Mobilitas Pintar). Penulis
juga menjadikan ahli kehumasan sebagai informan untuk mewakili masyarakat.
Selain itu, peneliti tidak terlibat secara langsung dalam proses
mensosialisasikan program dan kebijakan Pemerintah Daerah. Karena itu, penulis
tidak bisa mengamati secara menyeluruh tentang situasi, peristiwa dan perilaku
masyarakat. Sehingga informasi yang diperoleh penulis yang didapatkan melalui
dokumen dan wawancara dengan para informan.
Hasil dan Pembahasan
Salah
satu peran government public relations dalam merealisasikan kinerjanya ialah menjadi
penghubung antara pemerintahan dengan masyarakat demi membangun komunikasi yang
baik. Seperti halnya yang dilakukan government public relations yaitu
mensosialisasikan program smart city.
Mengkomunikasikan
program atau suatu kebijakan bisa melalui banyak pendekatan salah satunya
membuat eventutnuk
mempromosikan program tersebut. Event yang
dibuat ini bertujuan untuk menarik perhatian publik yang nanti nya akan memberikan masukan kepada pembuat acara. Jadi
seiring setelah melakukan hubungan yang baik kepada publiknya seorang seorang humas pemerintah haruslah bisa memanfaatkan digital
untuk pekerjaannya. Tugas maupun peran seorang PR pemerintah dapat memberikan
informasi yang baik kepada masyarakatnya, meskipun dalam penyampaiannya ada
beberapa hal yang berbeda, namun isi dari penyataan-pernyataan
tidak ada yang bertolak belakang.
Setelah
mengetahui tugas dan peran humas pemerintahan, bahwa saat ini industri PR sudah
memasuki era dimana penggunaan teknologi informasi
dan komunikasi. Humas dalam hal ini telah menggunakan digitalisasi atau disebut
juga dengan cyber PR.
Cyber PR
adalah penggunakan teknologi digital dalam memberikan
informasi kepada masyarakatnya atau cyberPR dapat dikatakan sebagai alat untuk memberikan
informasi. Sekarang
ini industri PR telah memasuki era 4.0 dimana seorang
PR menggunakan teknologi digital sebagai alat untuk memberikan informasi.
Bahwa cyber public relations merupakan alat untuk membantu pekerjaan
seorang PR dan digunakan oleh informan untuk melakukan pekerjaannya.
Teknologi
informasi dan komunikasi ini dimanfaatkan oleh Negara maupun pemerintahan.
Akhirnya teknologi ini membuat pemerintah ingin melakukan tata kelola yang baru
yaitu Smart City. Smart city adalah konsep untuk membuat kota
menjadi lebih tertata dan masyarakatnya dapat menggunakan fasilitas yang ada.
Smart City mempunyai beberapa indikator, indikator ini disebut
dengan framework smart city. Demikian sama halnya di Jakarta, kota Jakarta
menjurus kepada framework smart city Europe. Indikator smart city ini
saling berkaitan dan masyarakat berharap pemerintah kota bisa memberikan fasilitas
yang baik kepada masyarakatnya. Jika masyarakat yang sudah menggunakan
fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dapat dikatakan sebagai masyarakat
yang smart.
Untuk di
Jakarta sendiri penerapan konsep smart city masyarakat belum menggunakan fasilitas yang
diberikan oleh pemerintah dengan baik. Masyarakat mengharapkan smart mobility ini
memberikan kenyamanan kepada publiknya. Akan tetapi sosialisasi tentang smart mobility di
Jakarta yang dibuat pemerintah kurang baik sehingga masyarakat tidak mengetahui
keberadaannya. Bisa diambil kesimpulan bahwa smart mobility yang ada di Jakarta belum bisa
dikatakan smart.
Selain mobilitas angkutan, pemerintah sedang berusaha untuk membangun trotoar
untuk pejalan kaki tetapi masyarakat belum bisa memanfatkaan
fasilitas ini. Dalam membuat program ataupun kebijakan seorang humas pemerintah
haruslah bisa mensosialisasikan nya dengan baik
kepada masyarakatnya. Begitu pula denga program yang
sedang dibuat oleh pemerintahan, menurut masyarakat dirasa sosialisasi yang
diberikan kepada masyarakat masih belum optimal. bahwa masyarakat belum melihat
adanya sosialisasi yang diberikan pemerintah tentang program Jakarta Smart City.
Tugas PR
pemerintah adalah memberikan informasi yang jelas kepada publiknya agar bisa
mendapatkan feedbackdan
didukung oleh publiknya. Dengan begitu, masyarakat seharusnya bisa merubah perilakunya jika ada peraturan atau program yang
dibuat oleh pemerintah.
Peran
humas sangat penting bagi perusahaan ataupun lembaga pemerintahan yang memiliki
tugas untuk menyampaikan informasi atau menjelaskan mengenai hal-hal yang berhubungan
dengan kebijaksanaan dan tindakan-tindakan, serta aktivitas dalam melaksanakan
tugas dan kewajiban kepemerintahannya.
Seperti
halnya humas Pemerintahan Daerah Jakarta yang bertugas menyampaikan informasi
program dan kebijakan yang diterapkan kepada masyarakatnya. Dalam penyampaian
informasi, humas pemerintah bisa melalui saluran media, membuat event, campaign,
dan bekerja sama denga para influencer guna menyebarluaskan
informasi melalui media sosial.
Pada
humas Pemerintah DKI Jakarta, memiliki tugas dan fungsi yang berbeda, sesuai
dengan sasaran dan tujuan lembaga pemerintahan. Karena pada lembaga
pemerintahan memiliki kewajiban untuk melayani sasaran yang lebih luas. Humas
pemerintah sekarang sudah mengikuti perkembangan indusri
4.0, yang artinya seorang humas pemerintah memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi ini sebagai suatu alat dalam membantu pekerjaannya dan dalam
menyampaikan informasi kepada masyarakatnya. Menurut Bob Julius Onggo seorang
humas dapat dengan mudah untuk melewati berbagai batasan dan penghalang, serta
memudahkan humas dalam menyampaikan pesan-pesan korporat kepada target, baik
itu publik internal maupun eksternal, tanpa melalui atau bergantung pada pihak manapun.
Tidak
hanya memanfaatkan teknologi digitalisasi ini, seorang humas pemerintah
haruslah terbuka dan transparan kepada publiknya. Dengan adanya keterbukaan
informasi kepada publik ini pemerintah berharap dapat mengatur tata perkotaan
yang lebih baik yang disebut dengan Smart City. Smart City ini merupakan suatu konsep untuk mengatur
kota dan masyarakat yang tinggal di kota tersebut menjadi lebih baik. Seperti
yang di ungakapkan oleh Agus Eka Pratama Smart City adalah konsep perencanaan kota
dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang akan membuat hidup yang lebih
mudah dan sehat dengan tingkat efesiensi dan efektifitas yang tinggi.
Smart City telah di terapkan di Negara maju maupun berkembang,
contoh Negara yang menggunakan konsep ini seperti Jepang, Jerman, dan Korea
Selatan. Begitu juga Negara berkembang seperti kota-kota yang ada di Indonesia,
akhirnya Kota Jakarta pun menerapkan konsep smart city ini. Indikator yang digunakan oleh smart city ini
setidaknya ada enam yang mengikuti European Smart Cities yaitu smart governance, smart mobility, smart economy, smart living, smart
environment, smart people. Di Indonesia sudah beberapa kota yang
menerapkan konsep ini dan berhasil mendapatkan penghargaan. Jika dilihat dari
penghargaan, kota-kota tersebut berhasil mensosialisasikan programnya dengan
baik kepada masyarakatnya.
Sosialisasi
ini bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakatnya agar masyarakat
dapat memberikan opini dan saran kepada pembuat kegiatan. Seperti yang
dikatakan Kamanto Sunarto dalam bukunya bahwa penananman pengetahuan tentang program kebijakan kepada
masyarakat dan pihak-pihak yang melakukan sosialisasi mengenai program
kebijakan kepada masyarakatnya.
Dalam menunjang
penelitian ini, penulis memilih informan yang merupakan seorang yang ahli di
bidang public relations. Menurut pemahaman mereka
sosialisasi adalah bagian dari tugas public relations yang menyampaikan informasi kepada publiknya.
Seperti yang dikatakan oleh Betty Wahyu Nila Sari humas menyampaikan informasi
kepada masyarakat mengenai kebijakan, aktivitas dan prestasi dari suatu
instansi melalui banyak media.
Untuk itu
program yang sedang dibuat maupun telah dibuat oleh Pemerintah Daerah Jakarta,
harus di sosialisasikan kepada masyarakatnya. Seperti program Jakarta smart city ini.
Program ini dititik beratkan di smart mobility karena masalah utama yang ada di kota Jakarta
adalah kemacetan. Karena program ini melibatkan warga yang tinggal di kota
Jakarta, maka diperlukan sosialisasi yang bersifat edukasi agar program ini
dapat berjalan dengan baik dan dapat didukung oleh publiknya.
Dalam
penelitian ini, didapatkan data bahwa sosialisasi yang diberikan Pemerintah
tentang program Jakarta Smart City yang meliputi smart governance dan smart mobility kurang maksimal. Karena
informan belum terpapar langsung tentang program yang dibuat oleh Pemerintah.
Menurut informan sosialisasi tentang Jakarta Smart City ataupun elemen dari Smart City ini
masih bersifat pasif. Dalam kenyataanya menurut Dian
Ekowati selaku Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) bahwa DKI Jakarta telah menyampaikan dan
membagi apa yang telah diterapkannya. Tidak hanya informan yang ahli di bidang public relations.
Informan yang menjabat sebagai consultant pubic relantions dan sebagai
CEO dari Citiasiainc yang memberikan penghargaan
kepada kota-kota yang menerapkan konsep smart city di Indonesia, merasa program Jakarta Smart City ini tidak tersosialisasikan
dengan optimal. Terutama untuk smart mobility di Jakarta dan smart governance nya.
Menurut informan bahwa pemerintah haruslah punya prioritas dan harus di
sosialisasikan agar mendapat dukungan dari publik. Jika dilihat dari pernyataan
Gunawan selaku Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah
Dirjen Otda Kemendagri, sosialisasi dan penyebaran informasi terkait perlunya
pemerintah daerah menuju ke smart governance akan terus dilakukan sebagai bagian dari
tugas pembinaan Kemendagri.
Dengan
begitu di dalam penelitian ini para informan memberikan masukan kepada humas
pemerintahan sebaiknya dalam merencanakan atau melaksanakan suatu program
alangkah lebih baik di sosialisasikan kepada masyarakat. Sosialisasi dapat
melalui beragam saluran media. Untuk program Jakarta Smart City diharapkan adanya kampanye besar-besaran untuk mengedukasi
publik dan membuat acara yang melibatkan langsung masyarakatnya. Selain
kampanye dan membuat acara, diharapkan role model yang
ada di Jakarta dapat membantu sosialisasi program Jakarta Smart City ini. Cara mensosialisasikan
menggunakan media ini lebih efektif karena masyarakat yang tinggal di kota
Jakarta sangat beragam. Sehingga tidak bisa menunggu kesadaran publik tetapi
menggunakan berbagai macam cara agar dapat dipahami oleh masyarakat yang
tinggal di kota ini.
Kesimpulan
Berdasarkan
penelitian yang dilakukan peneliti dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai
berikut. Tanggapan akademisi public relations dalam sosialisasi program Jakarta Smart City belum mengetahui adanya program
ini. Untuk Smart City sendiri akademisi public relations memahami
konsep ini, akan tetapi belum menyadari bahwa konsep ini diterapkan juga di
kota Jakarta. Selain itu, tanggapan praktisi public relations dalam sosialisasi program
Jakarta Smart City ini kurang optimal. Untuk elemen
dari Jakarta Smart City seperti smart governance dirasa perlahan-lahan sudah
membaik dan menuju ke good governance.
Akan tetapi tentang prestasi yang didapat kurang di sosialisasikan kepada
masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahuinya. Selain itu, untuk
sosialisasi elemen smart mobility
kurang maksimal, karena belum menggunakan saluran media komunikasi dalam
mensosialisasikan programnya.
Akadun. (2009). Teknologi Informasi
Administrasi. Bandung : Alfabeta. Google
Scholar
Lattimore, Dan, Baskin, Otis,
Heiman, Suzette T., & Toth, Elizabeth L. (2010). Public Relations profesi
dan praktik. Jakarta: Salemba Humanika. Google
Scholar
Lubis, Evawani Elysa. (2012).
Peran humas dalam membentuk citra pemerintah. Jiana (Jurnal Ilmu
Administrasi Negara), 12(1). Google
Scholar
Pratama, IPAE, & Eka, Putu
Agus. (2014). Smart City beserta Cloud Computing dan Teknologi-teknologi
pendukung lainnya. Bandung: Informatika. Google
Scholar
Sugiyono, Dr. (2013). Metode
penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D. Google
Scholar
Sukmadinata, Nana Syaodih.
(2011). Metode Penelitian dan Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Google
Scholar
Suyuti, Rusmadi. (2012).
Implementasi” Intelligent Transportation System (ITS)” untuk Mengatasi
Kemacetan Lalu Lintas di DKI Jakarta. Konstruksia, 3(2). Google
Scholar
Utomo, Chandra Eko Wahyudi,
& Hariadi, Mochamad. (2016). Strategi Pembangunan Smart City dan
Tantangannya bagi Masyarakat Kota. Google
Scholar
Yuliawati, Yuliawati, &
Irawan, Enjang Pera. (2016). Peran Cyber Public Relations Humas Polri Dalam
Memberikan Pelayanan Informasi Publik Secara Online. Jurnal Politikom
Indonesiana, 1(1), 206. Google
Scholar
|
Copyright holder: Sharfina Nurhayati, Vidya Alisya, Mutiara Arnendya (2022) |
|
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia |
|
This article is licensed under:
|
