Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849

e-ISSN: 2548-1398

Vol. 6, No. 9, September 2021

 

TANGGUNG JAWAB NOTARIS PENGGANTI ATAS AKTA YANG DIBUATNYA KARENA ADANYA TUNTUTAN PIHAK KETIGA DALAM HAL NOTARIS YANG DIGANTI MENINGGAL DUNIA SEBELUM CUTI BERAKHIR

 

Ade Rinanti, Ariawan

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara (UNTAR) Jakarta, Indonesia

Email: aderinanti6696@gmail.com, ariawang@fh.untar.ac.id

 

Abstrak

Sebagaimana diketahui dalam pasal 35 UUJN bahwa notaris meninggal dunia pada saat menjalankan hari libur, tugas jabatan notaris dilaksanakan oleh notaris pengganti sebagai pejabat sementara Notaris 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian notaris. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dibuat karena ada pengajuan pihak ketiga jika notaris diganti sebelum masa cuti berakhir? Dan bagaimana upaya hukum pengganti akta yang dibuatnya karena ada tuntutan pihak ketiga dalam hal notaris diganti sebelum masa cuti berakhir? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang didukung oleh yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Selain itu juga digunakan data primer sebagai penunjang bahan hukum data sekunder. Teori tanggung jawab Hans Kelsen dan teori perlindungan hukum Phillipus M. Hadjon digunakan. Tanggung jawab notaris atas akta yang dibuat karena adanya bimbingan pihak ketiga dalam hal notaris berubah sebelum berakhirnya masa cuti menjadi tanggung jawab pengganti tetap sampai meninggal dunia karena telah berubah status hukumnya menjadi jabatan sementara notaris, untuk itu notaris pengganti mempunyai tanggung jawab yang sama. Dalam hal notaris pengganti terbukti melakukan kelalaian, notaris pengganti mempunyai tanggung jawab perdata yaitu mengganti kerugian kepada pihak ketiga, tanggung jawab administrasi publik notaris menerima teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian tidak hormat, dan tanggung jawab pidana dalam pengganti yang dikenakan sanksi pidana. Upaya hukum pengganti atas akta yang dibuatnya karena adanya tuntutan pihak ketiga dalam hal terjadi perubahan notaris sebelum berakhirnya masa cuti, yaitu pengganti berhak melakukan upaya hukum yang represif, karena status hukum pengganti beralih sebagai kantor sementara notaris.

 

Kata Kunci: tanggung jawab; notaris pengganti; almarhum sebelum hari raya berakhir

 

Abstract

As is known in articlo 35 UUJN when the notary dead at the time of running the holiday, the task of notary Office is executed by a substitute notary as a provisional official Notary 30 (thirty) days since the date of notary death. The problem in this research is how is the responsibility of the notary of the deed made because there is a third party submission in the evento that the notary is reimbursedo before the end of leave? And how are the legal efforts of a substitute for the deed he made because there is a third party claim in the event that the notary was changed before the end of leave? The research uses normative juridical methods that are supported by juridically empirical. The data used is a secondary data consisting of primary legal material, secondary legal material and a tertier legal material. Besides, it also used primary data as a supporter of secondary data legal material. The theory of the responsibility of Hans Kelsen and the legal protection theory of Phillipus M. Hadjon is used. The responsibility of the notary public on the deed made because there is a third party guidance in the case of the notarized changed before the expiration of the leave is a permanent substitute responsibility until the death because it has changed its legal status to the provisional Office notary, for that the substitute notary has the same responsibilities. In the event that a replacement notary is proven to commit negligence, a surrogate notary has a civil liability that is to compensate the third party, the responsibility of the notary Public administration receives an oral rebuke, written reprimand, disrespectful termination, and criminal liability in a substitute subject to criminal penalties. A substitute legal remedy for the deed he made because of a third party claim in the event that the notary was changed before the end of leave, i.e. a substitute is entitled to make a repressive law attempt, because the legal status of the substitute was switched to as a notary provisional office.

 

Keywords: responsibilities; surrogate notary; deceased before the holiday ends

 

Received: 2021-08-20; Accepted: 2021-09-05; Published: 2021-09-20

 

Pendahuluan

Notaris merupakan profesi hukum sehingga profesi ini merupakan profesi mulia (nobile officium). Notaris disebut sebagai pejabat mulia, karena profesi notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi dasar hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta yang dibuat notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban. Oleh karena itu, notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) (Anshori, 2009).

Notaris adalah pejabat umum, diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Notaris sebagai pejabat umum bertugas untuk memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang memerlukan jasanya dalam pembuatan alat bukti tertulis, khususnya berupa akta autentik dalam bidang hukum perdata, dan keberadaan notaris merupakan pelaksanaan dari hukum pembuktian (Budiono, 2013). Melalui akta yang dibuatnya notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat (Abdulah, 2007). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

UUJN memberikan kewenangan kepada notaris untuk menuangkan semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang menghadapnya untuk meminta kepada notaris agar keterangannya dituangkan ke dalam suatu akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUJN ditentukan bahwa notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta. Semuanya itu sepanjang pembuatan akta tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Selain kewenangan ini, berdasarkan Pasal 15 ayat (2) UUJN ditentukan bahwa notaris juga memiliki kewenangan lain. Pertama, mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Kedua, membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Ketiga, membuat salinan dari surat asli di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan. Keempat, melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya. Kelima, memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Keenam, membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan. Ketujuh, membuat akta risalah lelang (Notodisoerjo, 1993).

Ketika seorang Notaris yang sedang sakit atau hendak berangkat umrah atau yang untuk sementara tidak dapat melaksanakan tugas jabatannya, wajib mengajukan cuti yang merupakan hak Notaris sebagaimana bunyi Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, selanjutnya disingkat dengan UUJN-P bahwa Notaris mempunyai hak untuk cuti.

Cuti Notaris dapat diberikan jika seorang Notaris telah melaksanakan jabatannya selama 2 tahun dan jika kurang dari 2 tahun maka Notaris belum bisa mengambil hak cutinya. Permohonan cuti dapat diajukan satu bulan sebelum tanggal cuti dimulai dan untuk pengajuan permohonan tergantung lamanya waktu cuti dari masing-masing Notaris sebagaimana bunyi Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris selanjutnya disingkat UUJN yaitu:

1.      Notaris mengajukan permohonan cuti secara tertulis disertai usulan penunjukan Notaris Pengganti.

2.      Permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pejabat yang berwenang, yaitu:

a.    Majelis Pengawas Daerah dalam hal jangka waktu cuti tidak lebih dari 6 bulan.

b.    Majelis Pengawas Wilayah dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 6 bulan sampai dengan 1 tahun.

c.    Majelis Pengawas Pusat dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 1 tahun.

 

Dalam pengajuan permohonan cuti seorang Notaris harus diikuti usulan penunjukan Notaris Pengganti untuk menggantikan dan melaksanakan tugasnya, sesuai dengan karakter jabatan Notaris yaitu harus berkesinambungan selama Notaris masih dalam masa jabatannya. Notaris yang bersangkutan menentukan jangka waktu untuk masa cutinya dan wajib untuk menunjuk Notaris Pengganti (Adjie, 2007). Notaris dalam menunjuk Notaris Pengganti biasanya hanya dari karyawan yang telah bekerja sekaligus magang dalam waktu yang cukup lama dan dianggap telah mampu menggantikannya berda.

Dalam praktiknya, notaris dapat menunjuk seorang notaris pengganti yang lazimnya adalah salah satu karyawan yang bekerja di kantornya. Notaris menyerahkan protokol notarisnya kepada notaris pengganti, sehingga dalam penguasaan notaris pengganti terdapat protokol notaris dari Notaris yang digantikan oleh notaris pengganti dan protokol yang meliputi akta-akta yang dibuatnya sendiri. Adanya pengaturan tentang notaris pengganti bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pembuatan akta, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 UUJN. Notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan protokol notarisarkan penilaian dari Notaris sendiri kepada notaris pengganti dan protokol tersebut diserahkan kembali kepada notaris setelah cuti berakhir. Serah terima jabatan tersebut dibuatkan berita acara dan disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah (Andhika, 2016), dan walaupun cuti notaris telah berakhir dan protokol telah diserahkan kepada notaris, tetapi notaris pengganti tetap bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya (K. P. Putri, 2017). Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lihat Pasal 1 ayat (13) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Eko, 2019).

Seorang Notaris dan Notaris Pengganti dalam melaksanakan tugasnya memiliki kewajiban untuk mengedukasi setiap orang yang datang ke kantor untuk menuangkan apa yang dikehendaki oleh penghadap ke dalam suatu bentuk akta, oleh karena itu ketika seorang Notaris hendak melaksanakan cuti maka harus mengangkat seorang Notaris Pengganti untuk menggantikannya agar masyarakat tetap dapat melaksanakan perbuatan hukumnya. Notaris Pengganti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUJN-P adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Syarat untuk dapat diangkat menjadi seorang Notaris Pengganti sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (1) UUJN-P adalah warga negara indonesia yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut.

Kedudukan notaris pengganti dianggap untuk menutupi kekosongan jabatan notaris karena notaris tersebut tidak dapat menjalankan kewajiban sementara waktu dengan alasan yang sudah diatur dalam undang-undang. Keberadaan notaris pengganti dalam pembuatan akta tidak ada perbedaan, sehingga akta yang dibuat oleh notaris pengganti memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta yang dibuat notaris yang menunjuknya ataupun dengan Notaris lain di seluruh wilayah hukum Negara Indonesia.

Menjadi notaris pengganti bukan semata-mata memiliki tanggung jawab selama menjabat menjadi notaris pengganti, tetapi tanggung jawab itu akan tetap melekat selama akta yang dibuat oleh notaris pengganti tersebut masih dipergunakan dan notaris pengganti tersebut masih hidup, sehingga jabatan notaris pengganti tidak dapat dimanfaatkan sebagai ajang untuk dapat membuat akta sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan aturan hukum, mekanisme, syarat dalam membuat suatu akta. Notaris pengganti tidak ada batasan dalam membuat akta selama masih berada dalam koridor hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dapat merugikan pihak klien, maupun pihak lain yang berhubungan dengan akta yang dibuatnya.

Notaris pengganti dapat saja berbuat kesalahan dalam menjalankan profesinya. Kesalahan dalam menjalankan profesi dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan atau ketidaktahuan (onvoldoende kennis), kurang pengalaman atau kurangnya jam terbang (onvoldoende ervaring), dan kurang pengertian (onvoldoende inzicht) (Nico, 2003). Begitu pula dengan kesalahan notaris terkait profesinya sebagai pejabat pembuat akta, biasanya disebabkan oleh minimnya pengetahuan notaris terkait persoalan yang diinginkan oleh para pihak yang menghadap baik dari aspek pengetahuan, aspek hukum maupun dari aspek yang berkaitan dengan keahlian notaris (Thamrin, 2011). Apabila notaris pengganti melakukan kesalahan dalam pembuatan akta, maka dirinya tetap mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya terhadap akta tersebut. Hal tersebut karena tugas seorang Notaris dalam melayani masyarakat tidak terbatas oleh waktu dan harus mampu bekerja kapanpun selama masyarakat memerlukan jasa hukumnya.

Hal tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh Andry Yulian, S.H. selaku Notaris Pengganti Muhammad Zen Rasyid, yang berkedudukan di Jalan Dr. Warsito Nomor 59 Teluk Betung Utara Bandar Lampung, dimana notaris pengganti tersebut telah membuat Perjanjian Jual Beli atas sebidang tanah dengan Nomor 316/JB/TKB/LKP/1994 tanggal 6 Agustus 1994 yang mana Muhammad Husin sebagai pembeli dan Amat Tarsan sebagai Penjual. Namun objek dari jual beli tersebut bukan merupakan milik dari Amat Tarsan melainkan milik H. Sukarman dengan alas hak surat keterangan hibah tertanggal 5 April 1986.

Uraian tersebut memberikan arti bahwa Notaris Penggati telah melakukan kelalaian dengan membuat Akat Perjanjian Jual Beli dengan tidak memperhatikan asal usul kepemilikan tanah sehingga merugikan pihak lain. Untuk itu maka perlu dikaji lebih mendalam terkait tanggung jawab notaris pengganti atas akta yang dibuatnya apabila notaris pengganti tersebut melakukan kelalaian dalam pembuatan akta. 

Hal tersebut berbalik fungsi yang semestinya Akta yang dikeluarkan atau dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti yang sempurna harus memiliki unsur kesempurnaan baik dari segi materiil maupun formil, dengan demikian seorang Notaris pengganti wajib bertanggung jawab atas akta yang telah dibuatnya. Jika akta yang dibuat tidak seperti ketentuan yang telah diatur dalam uandang-undang, maka akta tersebut akan cacat secara yuridis dan mengakibatkan akta tersebut kehilangan otentikan dan batalnya akta tersebut. Cacatnya suatu akta otentik dapat menyebabkan notaris pengganti bertanggung gugat dan akan dikenai sanksi ganti rugi yang telah dialami para pihak.

 

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang didukung yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Disamping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung bahan hukum data sekunder.

 

Hasil dan Pembahasan

A.    Tanggungjawab Notaris Pengganti atas Akta yang Dibuatnya Karena Ada Tuntuntan Pihak Ketiga Dalam Hal Notaris Yang Diganti Meninggal Dunia Sebelum Cuti Berakhir.

Tanggung jawab notaris pengganti di dalam pembuatan akta menurut UUJN diatur dalam Pasal 33 ayat (2) yang menegaskan bahwa notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 berlaku bagi notaris pengganti. Apabila notaris pengganti melakukan kesalahan dalam pembuatan akta, maka dirinya tetap mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya terhadap akta tersebut. Hal tersebut karena tugas seorang Notaris dalam melayani masyarakat tidak terbatas oleh waktu dan harus mampu bekerja kapanpun selama masyarakat memerlukan jasa hukumnya.

Hal tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh Andry Yulian, S.H. selaku Notaris Pengganti Muhammad Zen Rasyid, yang berkedudukan di Jalan Dr. Warsito Nomor 59 Teluk Betung Utara Bandar Lampung, dimana notaris pengganti tersebut telah membuat Perjanjian Jual Beli atas sebidang tanah dengan Nomor 316/JB/TKB/LKP/1994 tanggal 6 Agustus 1994 yang mana Muhammad Husin sebagai pembeli dan Amat Tarsan sebagai Penjual. Namun objek dari jual beli tersebut bukan merupakan milik dari Amat Tarsan melainkan milik H. Sukarman dengan alas hak surat keterangan hibah tertanggal 5 April 1986.

Uraian tersebut memberikan arti bahwa Notaris Penggati telah melakukan kelalaian dengan membuat Akat Perjanjian Jual Beli dengan tidak memperhatikan asal usul kepemilikan tanah sehingga merugikan pihak lain. Untuk itu maka perlu dikaji lebih mendalam terkait tanggung jawab notaris pengganti atas akta yang dibuatnya apabila notaris pengganti tersebut melakukan kelalaian dalam pembuatan akta.

Jika penulis kaitkan dengan teori tanggung jawab menurut Hans Kelsen yang menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan (Kelsen, 2007). Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis laindari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan” (Kelsen, 2007).

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu liability dan responsibility. Liability merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik (H.R, 2006).

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kesediaan dari subjek hukum untuk memikul biaya atau kerugian atas kesalahannya maupun kealpaannya (Nurbani, 2014).

Menurut salah satu pakar tentang timbulnya teori pertanggungjawaban karena suatu kewajiban atas kerugian yang ditimbulkannya terhadap pihak lain. Lahirnya pertanggungjawaban tidak saja karena kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindakan, tetapi juga karena suatu kesalahan (Pound, 1982).

Dengan demikian dapatlah diketahui bahwa dalam hal tanggungjawab notaris pengganti dalam pembuatan akta bila terdapat kesalahan atau kelalaian dalam hal notaris yang diganti meninggal dunia sebelum cuti berakhir dapat dikenakan sanksi yaitu yang terdapat dalam Pasal 84 dan Pasal 85 serta dikaitkan dengan Pasal 86 UUJN yang mana menegaskan apabila pihak yang dirugikan pada saat pembuatan akta tersebut dapat menuntut kepada notaris pengganti baik secara perdata, pidana maupun dipandang secara kode etik notaris, sepanjang tidak bertentangan dengan UUJN.

Jabatan notaris maupun notaris pengganti tidak ada ditempatkan baik itu di lembaga yudikatif, eksekutif ataupun legislatif. Notaris maupun notaris pengganti diharapkan memiliki posisi netral sehingga apabila ditempatkan di salah satu dari ketiga badan negara tersebut maka notaris maupun notaris pengganti tidak dapat lagi dianggap netral. Dengan posisi netral tersebut notaris maupun notaris pengganti diharapkan untuk memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan atas permintaan kliennya. Dalam hal melakukan tindakan hukum untuk kliennya, juga tidak boleh memihak kliennya karena tugas notaris ialah untuk mencegah terjadinya masalah. Adanya notaris pengganti apabila notaris tersebut melakukan hak cuti dan ini dapat dilakukan notaris setelah menjalankan jabatannya secara efektif selama 2 tahun. Selama cuti notaris harus memilih notaris pengganti sebagai penggantinya sebagai notaris di wilayah kerjanya (H.R, 2006).

Setelah melakukan penandatanganan dalam hal pengangkatan notaris pengganti, notaris pengganti memiliki kewenangan sebagai seorang notaris sebagaimana berdasarkan undang-undang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UUJN yakni sebagai seorang pejabat umum yang diangkat untuk sementara waktu dan mempunyai kewenangan sebagai seorang notaris. Notaris pengganti diangkat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan UUJN, bukan oleh notaris yang mengusulkannya atau yang menunjuknya. Penegasan tentang kedudukan hukum notaris pengganti ini diperlukan tidak hanya untuk kepentingan notaris pengganti melainkan untuk kepentingan publik yang menggunakan jasa-jasa notaris pengganti.

Mengenai hal pelaksanaan notaris pengganti tersebut dapat menjalankan jabatannya setelah mengangkat sumpah jabatan notaris di depan kepala kantor pertanahan setempat. Mengenai hak kewenangan notaris pengganti sama halnya seperti notaris yang diatur menurut UUJN yang walaupun masa kerjanya hanya sebagai pengganti atau sementara yaitu:

1.    Membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

2.    Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal pembuatan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (legalisasi). Legalisasi merupakan tindakan mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perorangan atau oleh para pihak di atas kertas bermaterai cukup yang ditandatangani dihadapan notaris dan didaftarkan dalam buku khusus yang disediakan oleh notaris.

3.    Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (waarmerking)

4.    Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan

5.    Melakukan pengesahan kecocokan fotocopi dengan surat aslinya (legalisir)

6.    Memberikan penyuluhan sehubungan dengan pembuatan akta

7.    Membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan

8.   Membuat akta risalah lelang

Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah ditandatangani, dengan membuat berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta akta asli yang menyebutkan tanggal dan nomor BA pembetulan dan salinan tersebut dikirimkan ke para pihak.

Dengan adanya persamaan kedudukan hukum antara notaris pengganti dengan notaris tersebut maka tidak ada keragu-raguan lagi bahwa akta-akta yang dibuat oleh notaris pengganti mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan akta-akta notaris, artinya bahwa akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris pengganti bersifat otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUHPerdata (Anshori, 2009).

Dengan demikian adanya Notaris atau Notaris pengganti berasal dari Pasal 1868 KUHPerdata yaitu suatu akta otentik ialah suatu akta di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. Sebagai pelaksanaan pasal tersebut diundangkanlah UUJN.

Hal lain dalam hal notaris tidak dapat melakukan tugas-tugasnya dapat dilihat dalam Pasal 11 UUJN yang mana menentukan mengenai bahwa notaris tersebut sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai notaris maka notaris harus mengangkat seorang notaris pengganti. Apabila notaris tersebut tidak melakukan atau menunjuk notaris pengganti maka majelis pengawas daerah akan menujuk notaris lain untuk menerima protokol notaris yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan notaris yang diangkat menjadi pejabat umum.

Mengenai hal apabila terjadi kesalahan yang dilakukan oleh notaris pengganti dalam pembuatan akta dalam hal notaris yang diganti meninggal dunia sebelum cuti berakhir sehingga menimbulkan kerugian seorang masyarakat dan pemerintah atau negara atau melakukan pelanggaran disiplin terhadap larangan atau kewajiban sebagai notaris akan dikenakan sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pada profesi Notaris pengganti diletakkan tanggungjawab yang berat menyangkut penegakan hukum dan kepercayaan yang luar biasa yang diberikan kepada Notaris pengganti. Hal ini dapat diketahui dari bentuk formal akta otentik yang seusai dengan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, yaitu tanggung jawab seorang Notaris Pengganti, akan tetapi isi akta yang dibuat dihadapannya di luar tanggungjawab Notaris pengganti sepanjang telah melakukan tugas jabatannya sesuai dengan peraturan yang diberlakukan kepadanya. Notaris pengganti tidak boleh menolak memberikan bantuannya apabila hal itu diminta kepadanya (Darus, 2017).

Mengenai hal pertanggungjawaban dari profesi notaris pengganti dalam menjalankan tugas jabatannya setelah menerima kewenangan dari notaris untuk pertama kalinya adalah yang berkaitan dengan pertanggungjawaban perdata. Pertanggungjawaban ini merupakan konsekuensi logis yang harus dimintakan kepada seorang profesi hukum di dalam melaksanakan tugasnya.

Adapun pertanggung jawaban tersebut tidak hanya berdasarkan moral tetapi juga berdasarkan hukum. Hal demikian berangkat dari pemikiran bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang harus dapat dimintakan suatu pertanggungjawaban. Hal pertanggungjawaban secara perdata maka notaris pengganti bertanggungjawab atas perbuatan melakukan yang tidak diperbolehkan oleh hukum dan sebagian besar dari perbuatan yang melanggar hukum yaitu mengenai hal perjanjian yang diatur dari Pasal 1266 sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdata. Pelanggaran tersebut membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian. Dengan demikian apabila notaris di dalam menjalankan tugas jabatannya dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang merugikan salah satu atau kedua belah pihak yang menghadap di dalam perbuatan suatu akta dan hal itu benar-benar dapat diketahui, bahwa sesuatu yang dilakukan oleh notaris pengganti misalnya bertentangan dengan undang-undang maka notaris pengganti dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.

Begitu juga sebaliknya apabila notaris pengganti yang tugasnya juga memberikan pelayanan kepada masyarakat atau orang-orang yang membutuhkan jasanya dalam pengesahan atau pembuatan suatu akta, kemudian di dalam akta itu terdapat suatu klausula yang bertentangan. Dengan demikian notaris pengganti dapat diajukan melakukan perbuatan melawan hukum dan dapat diajukan ke pengadilan. Selanjutnya apabila perbuatan melawan hukum tersebut dapat dibuktikan, maka notaris pengganti wajib membayar ganti kerugian kepada para pihak yang dirugikan.

Dengan melihat Pasal 1365 KUHPerdata pertanggungjawaban notaris pengganti dapat dikenakan secara perdata, yaitu dalam hal hubungannya dalam surat perjanjian yang dibuatnya sebagai penyedia jasa dengan kliennya (para pihak/penghadap) sebagai pengguna jasa, dimana perjanjian tersebut harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata baik perjanjian antara notaris pengganti dengan kliennya maupun perjanjian yang terjadi diantara para pihak yang akan dibuat dalam akta otentik yang dibuat oleh notaris pengganti (Lubis, 1994).

Bila dilihat tanggung jawab secara pidana merupakan tanggungjawab pribadi notaris pengganti dalam melaksanakan jabatannya bilamana melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dengan ancaman sanksi pidana.

Dalam Pasal 1ayat (1) KUHP menegaskan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Dengan demikian dari Pasal 1ayat (1) KUHP tersebutlah dapat diketahui pasal-pasal KUHP yang dapat dikenakan kepada notaris pengganti bila melakukan kesalahan sebagai pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan jabatannya diatur diantaranya dalam Pasal 55, 224, 242 263, 264, 266, 310 , 322, 378 , 415 dan 416 KUHP (Lubis, 1994).

Lebih lanjut bahwa pertanggungjawaban secara pidana notaris pengganti terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya dapat ditelusuri dari pemahaman akta tersebut. Akta otentik dalam hal ini khususnya dan terutama adalah akta notaris lahir dan tercipta karena atas dasar permintaan atau dikehendaki oleh yang berkepentingan agar perbuatan hukum mereka itu dinyatakan atau dituangkan dalam bentuk akta otentik dan selain karena permintaan atau dikehendaki oleh yang berkepentingan juga karena undang-undang menentukan agar untuk perbuatan hukum tertentu, mutlak harus dibuat dalam bentuk akta otentik.

Dengan demikian yang dapat dikenakan kepada notaris pengganti adalah dalam hal tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana tertuang dalam Pasal 263 KUHP, yang mana seorang notaris pengganti dituduh melakukan tindak pidana pemalsuan akta dimana notaris pengganti sebagai aktor intelektualnya dan merencanakan hal tersebut.

Dari hal tersebut di atas maka pertanggungjawaban secara pidana terhadap notaris pengganti selaku pejabat umum dapat dijatuhi hukuman pidana penjara, asalkan perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur dari perbuatan yang tertuang dalam pasal-pasal yang dituduhkan dalam hal pemalsuan surat (AR Putri, 2011).

Mengenai hal pertanggungjawaban pidana seorang notaris pengganti ini merupakan suatu profesi yang mempunyai tugas berat dan bersifat altruistik, sebab harus menempatkan pelayanan terhadap masyarakat di atas segala-galanya. Dengan demikian notaris pengganti dalam hal notaris yang diganti meninggal dunia sebelum cuti berakhir juga merupakan expertis, oleh karenanya rasa tanggung jawab baik secara individual maupun sosial terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan ketersediaan untuk tunduk pada kode etik profesi merupakan suatu hal yang wajib, sehingga akan memperkuat norma hukum positif. Dalam pemberian sanksi administrasi kepada notaris pengganti bila melakukan kewajibannya dapat berupa teguran secara lisan, teguran secara tertulis, pemberhentian dengan tidak hormat.

Pemberian sanksi administrasi merupakan pengawasan dan penegasan sanksi, pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan dan penerapan sanksi merupakan langkah repressif untuk melaksanakan kepatuhan. Dalam menegakkan sanksi administratif terhadap notaris pengganti yang menjadi instrumen adalah majelis pengawas yang mengambil langkah-langkah preventif.

Bila dilihat dalam Pasal 84 UUJN yang menegaskan bahwa pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam UUJN yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum, dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti kerugian dan bunga kepada notaris.

Dalam melaksanakan jabatannya seorang Notaris pengganti dalam hal notaris yang diganti meninggal dunia sebelum cuti berakhir juga harus berpegang teguh pada kode etik notaris sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 38 ayat (1) UUJN yang menegaskan bahwa organisasi notaris menetapkan dan menegakkan kode etik notaris, dimana sebagai notaris pengganti merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik.

Apabila Notaris pengganti dalam menjalankan tugas jabatannya melakukan kesalahan yang seharusnya oleh UUJN tidak dibenarkan, yaitu dalam hal pembuatan akta notaris untuk menguntungkan salah satu pihak atau diri notaris sendiri yang mana setiap notaris dalam menjalankan tugas jabatannya telah dilarang atau tidak boleh berpihak dan tidak boleh sebagai pihak yang berkepentingan dalam akta yang dibuatnya. Hal ini telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUJN dimana notaris dalam melakukan tugas jabatannya menyadari kewajibannya bekerja sendiri, jujur , tidak berpihak dan penuh rasa tanggung jawab.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UUJN bahwa seorang notaris pengganti dalam melakukan tugasnya sebagai notaris dapat dipertanggungjawabkan yaitu dalam hal-hal:

1.      Yang secara tegas ditentukan oleh UUJN

2.      Jika suatu akta karena tidak memenuhi syarat-syarat mengenai bentuk, dibatalkan di muka pengadilan atau dianggap hanya dapat berlaku sebagai akta yang dibuat di bawah tangan

3.      Di dalam segala hal, dimana menurut ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUHPerdata terdapat kewajiban untuk membayar ganti kerugian (Anshori, 2009).

Dengan demikian pada dasarnya seluruh pasal-pasal yang terdapat dalam UUJN mengandung ancaman hukuman hal ini disebabkan karena adanya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 50 UUJN yang menegaskan bahwa pengadilan negeri dapat mengambil tindakan apabila notaris mengabaikan keluruhan martabat atau jabatannya, melakukan pelanggaran terhadap peraturan umum atau melakukan kesalahan-kesalahan lain, baik di dalam maupun di luar menjalankan jabatannya sebagai notaris pengganti (Adjie, 2012).

Dengan demikian dapatlah diketahui bahwa notaris pengganti dalam menjalankan sebagai notaris dilingkari dengan berbagai macam tanggungjawab dan ancaman hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan, hal ini merupakan suatu konsekuensi logis dari kepercayaan yang telah diberikan oleh undang-undang kepadanya. Sehingga dapat dikatakan bahwa notaris penggati dalam hal notaris yang diganti meninggal dunia sebelum cuti berakhir tetap mempunyai tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya karena berubah status hukumnya menjadi Pejabat Sementara Notaris sehingnga tanggung jawab Notaris Pengganti dari setiap akta yang dibuatnya adalah sampai meninggal dunia, sebagaimana didalam Pasal 65 UUJN-P Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris. Dalam praktek ketika akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti tersebut tersangkut kasus hukum, maka Notaris Penerima Protokol akan turut serta memantau dan memberikan saran pendapat dan mendampinginya. Jadi tidak serta merta Notaris Pengganti dibiarkan begitu saja, tetap mendapat perlindungan dari Organisasi Notaris.

B.     Upaya Hukum yang Dilakukan Notaris Pengganti atas Akta yang Dibuatnya Karena ada Tuntutan Pihak Ketiga Dalam Hal Notaris yang Diganti Meninggal Dunia Sebelum Cuti Berakhir

Dalam membuat akta dituntut ketelitian, kecermatan dan kehati-hatian. Pekerjaan ini memerlukan konsentrasi yang tinggi dan kondisi fisik yang baik. Secara umum kesalahan dan kurang konsentrasi mempengaruhi kualitas pekerjaan seseorang. Demikian halnya dengan seorang notaris, oleh karena itu setiap notaris berhak mengambil cuti. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 25 butir 1 UUJN.

Dengan demikian apabila seorang notaris cuti, diwajibkan baginya menunjuk notaris pengganti artinya bahwa notaris pengganti ada karena notaris sedang cti, karena sakit, sedang menjabat sebagai pejabat negara atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai notaris (Adjie, 2012).

Syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris pengganti adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 UUJN sebagai berikut:

1.    Syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris adalah warga negara Indonesia yang berijazah Sarjana Hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut.

2.    Ketentuan yang berlaku bagi notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 berlaku bagi notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris, kecuali undang-undang menentukan lain.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UUJN jo Pasal 33 ayat (2) UUJN adalah dimaksudkan untuk mengatur kedudukan hukum (rechtpositie) dari notaris pengganti yakni sebagai notaris. Dengan kedudukan hukum yang demikian berarti notaris pengganti adalah pejabat umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata. Sehingga dapat dikatakan bahwa notaris pengganti memiliki kewenangan sebagai seorang notaris sebagaimana berdasarkan UUJN, yakni sebagai seorang pejabat umum yang diangkat untuk sementara waktu dan mempunyai kewenangan sebagai seorang notaris. Notaris pengganti diangkat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan UUJN, bukan oleh notaris yang mengusulkannya atau yang menunjuknya. Penegasan tentang kedudukan hukum notaris pengganti ini diperlukan tidak hanya untuk kepentingan notaris pengganti, melainkan terutama untuk kepentingan publik yang mempergunakan jasa-jasa notaris pengganti (Adjie, 2012).

Seperti halnya yang dilakukan oleh Andry Yulian, S.H. selaku Notaris Pengganti Muhammad Zen Rasyid, yang berkedudukan di Jalan Dr. Warsito Nomor 59 Teluk Betung Utara Bandar Lampung, dimana notaris pengganti tersebut telah membuat Perjanjian Jual Beli atas sebidang tanah dengan Nomor 316/JB/TKB/LKP/1994 tanggal 6 Agustus 1994 yang mana Muhammad Husin sebagai pembeli dan Amat Tarsan sebagai Penjual. Namun objek dari jual beli tersebut bukan merupakan milik dari Amat Tarsan melainkan milik H. Sukarman dengan alas hak surat keterangan hibah tertanggal 5 April 1986.

Uraian tersebut memberikan arti bahwa Notaris Penggati telah melakukan kelalaian dengan membuat Akat Perjanjian Jual Beli dengan tidak memperhatikan asal usul kepemilikan tanah sehingga merugikan pihak lain. Untuk itu maka perlu dikaji lebih mendalam terkait tanggung jawab notaris pengganti atas akta yang dibuatnya apabila notaris pengganti tersebut melakukan kelalaian dalam pembuatan akta. 

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diketakan bahwa dengan adanya persamaan kedudukan hukum antara notaris pengganti dengan notaris maka tidak ada keragu-raguan lagi bahwa akta-akta yang dibuat oleh notaris pengganti mempunya kekuatan hukum yang sama dengan akta-akta notaris, artinya bahwa akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris pengganti bersifat otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUHPerdata.

Namun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu terkait upaya hukum yang dilakukan notaris pengganti atas akta yang dibuatnya karena ada tuntutan pihak ketiga dalam hal notaris yang diganti meninggal dunia sebelum cuti berakhir.

Jika penulis kaitkan dengan teori perlindungan hukum menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprentif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum, sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut (Hadjon, 1987):

1.      Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2.      Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah betumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakankewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip Negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari Negara hukum (Hadjon, 1987).

Sebagaimana diketahui apabila Notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, tugas jabatan Notaris dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia. Pejabat Sementara Notaris menurut Pasal 1 angka 2 UU 2 tahun 2014 didefinisikan sebagai Pejabat Sementara Notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan dari Notaris yang meninggal dunia.  Sedangkan menurut Pasal 1 angka 3 UU 2 tahun 2014, Notaris Pengganti didefinisikan sebagai Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Pejabat Sementara Notaris menyerahkan Protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia kepada Majelis Pengawas Daerah paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia. Pejabat Sementara Notaris dapat membuat Akta atas namanya sendiri dan mempunyai Protokol Notaris (Sumaryono, 2017).

Notaris Pengganti merupakan orang yang untuk sementara menggantikan Notaris yang cuti, sakit atau untuk sementara tidak dapat/berhalangan untuk melaksanakan tugas jabatannya sebagai Notaris sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 UUJN-P. Notaris Pengganti ini diangkat oleh Menteri melalui Kantor Wilayah setempat, dalam penelitian ini khususnya Kota Bengkulu. Syarat untuk menjadi Notaris Pengganti sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 33 UUJN-P yakni: warga negara Indonesia yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturutturut. Kemudian Calon Notaris Pengganti harus melengkapi dokumen pendukung antara lain:

1.      Fotokopi ijazah paling rendah sarjana hukum yang disahkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.

2.      Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang disahkan oleh Notaris.

3.      Fotokopi akta kelahiran yang disahkan oleh Notaris.

4.      Fotokopi Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin dan disahkan oleh Notaris.

5.      Surat Keterangan Kelakuan baik dari kepolisian setempat.

6.      Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah.

7.      Pasfoto terbaru berwarna ukuran 3x4 = 4 (empat) lembar

8.      Daftar riwayat hidup

Menurut R. Soegondo Notodisoerjo, Notaris adalah pejabat umum openbare ambtenaren, karena erat hubungannya dengan wewenang atau tugas dan kewajiban yang utama yaitu membuat akta-akta autentik (K. Lubis, 1994). Kewenangan Notaris melekat pula pada Notaris Pengganti sebagai pejabat sementara Notaris sebagaimana yang tertera di dalam Pasal 33 ayat (2) undang-undang Jabatan Notaris yakni: “Ketentuan yang berlaku bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, kecuali undang-undang ini menentukan lain”.

Maka Notaris Pengganti dalam melaksanakan upaya hukum yang dilakukan notaris pengganti atas akta yang dibuatnya karena ada tuntutan pihak ketiga dalam hal notaris yang diganti meninggal dunia sebelum cuti berakhir yaitu melakukan upaya hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini, hal tersebut karena kewajiban dan larangannya sama dengan Notaris, salah satunya berhak untuk membuat akta atas namanya sendiri sebagai Notaris Pengganti. Kewenangan Notaris Pengganti setelah Notaris yang diganti meninggal dunia antara lain membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Kewenangan lainnya Notaris yakni mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (legalisasi). Sebagai Notaris Pengganti berhak untuk melaksanakan legalisasi yang artinya membenarkan bahwa para pihak tersebut yang tercantum dalam akta telah melakukan penandatanganan surat dibawah tangan tersebut dihadapan Notaris Pengganti, dalam prakteknya ada beberapa Notaris Pengganti yang mau melakukan legalisasi, namun yang hadir dihadapan Notaris tersebut hanya salah satu saja, hal ini dapat terjadi karena faktor teman dekat sehingga mengabaikan regulasi yang ada. Kemudian kewenangan lainnya yaitu melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, kasus seperti ini dalam praktek disebut legalisir, dalam melakukan legalisir dokumen asli tidak dibawa tetapi Notaris tetap melakukan legalisir tersebut dan sampai saat ini belum ada permasalahan terkait legalisir.

Dalam setiap jabatan ada kewenangan yang dilakukan oleh karenanya menimbulkan kewajiban dalam pelaksanaannya. Salah satu kewajibannya yaitu mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta. Kewajiban lainnya yaitu membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris, dalam prakteknya tidak semua akta dibacakan oleh Notaris Pengganti, hal ini tidak sesuai dengan Pasal 16 UUJN-P karena para pihak menghendaki untuk dibacakan, pembacaan akta tidak wajib untuk dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris sebagaimana Pasal 16 ayat (7) UUJN-P. Masyarakat yang tidak mengerti terkait tidak dibacakannya akta tersebut oleh karenanya juga mengikuti Notaris, padahal sudah jelas bahwa Notaris melakukan pelanggaran jabatan dan kepastian hukum masyarakat tidak terpenuhi.

Dalam Pasal 16 ayat 1 UUJN-P dikatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum sehingga akta yang dibuatnya harus memberikan kepastian hukum. Apabila Notaris tidak jujur dalam menjalankan jabatannya maka akta Notaris tidak dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak.

Dalam UUJN maupun Kode Etik Notaris, Notaris dituntut untuk bertindak secara jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, apabila hal tersebut dilanggar maka sudah jelas bahwa Notaris tidak mampu menjaga kepentingan para pihak, oleh karenanya Notaris dituntut untuk bertindak secara netral dan profesional. Terdapat juga Notaris yang membacakan sesuai poin-poinnya, selama para pihak telah mengerti dan memahami isi aktanya, kemudian ada juga para pihak yang meminta untuk membaca sendiri akta tersebut, para pihak dapat membaca akta sendiri, namun didalam penutup akta tidak ada penambahan klausul. Selain itu akta Notaris dapat terbang keluar kota dengan di serahkan kepada salah satu pihak. Sebagai Notaris Pengganti juga memiliki kewajiban untuk menyerahkan Protokol Notaris dan Notaris Pengganti kepada Notaris penerima Protokol yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.

Notaris merupakan profesi hukum yang sangat mulia (officium Nobile) dikarenakan profesi Notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan yang berkaitan dengan masyarakat. Notaris sebagai Pejabat umum hal ini berarti Notaris diberikan dan dilengkapi dengan kewenangan atau kekuasaan yang menuntut tanggungjawab. Tanggungjawab Notaris Pengganti sama seperti tanggungjawab Notaris pada umumnya karena segala sesuatu terkait kewenangan, jabatan dan larangannya melekat pada Notaris pengganti. Sebagaimana Pasal 33 ayat 2 UUJN-P Juncto Pasal 65 UUJN-P bahwa “Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris”.

Notaris pengganti sebelum melakukan pembuatan akta diperlukan verifikasi data secara mendalam mulai dari Kartu Tanda Penduduk, Surat Nikah, Kartu Keluarga dan lain-lain sebagaimana Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.

Dalam melaksanakan jabatannya sebagai Notaris Pengganti diperlukan asas kehati-hatian dalam menghadapi klien dan saat membuat akta sesuai keinginan para pihak yang tidak bertentangan dengan Undang-undang, Pancasila dan ketertiban umum. Asas kehati-hatian ini merupakan penerapan dari Pasal 16 ayat (1) huruf a yang menyatakan “dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib bertindak saksama”. Asas kehati-hatian ini adalah suatu asas yang menyatakan bahwa Notaris dalam menjalankan fungsi dan jabatannya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Sebelum mengambil keputusan seyogyanya Notaris menerapkan prinsip ini, meliputi meneliti semua fakta yang relevan, mempertimbangkan dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diperlihatkan kepada Notaris dan mendengar keterangan atau pernyataan para penghadap wajib dilakukan sebagai dasar pertimbangan untuk dituangkan kedalam bentuk akta autentik.

Dalam Pasal 35 ayat (3) UUJN-P, yakni: “apabila Notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, tugas Jabatan Notaris dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia”. Dilihat dari sisi definisi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris ini jelas berbeda. Dalam Pasal 1 ayat (2) UUJN-P, yakni: “Pejabat Sementara Notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan dari Notaris yang meninggal dunia.

Dalam hal ini Pejabat Sementara Notaris lebih dikhususkan untuk menjalankan jabatan dari Notaris yang meninggal dunia, yang sebelumnya terlebih dahulu dilantik oleh Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kota Bengkulu, sedangkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUJN-P, menyebutkan bahwa Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Notaris yang meninggal dunia dalam keadaan cuti yang mana jabatan sebelumnya telah digantikan oleh Notaris Pengganti maka status hukum Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara secara otomatis melekat pada Notaris Pengganti.

Tatkala Notaris yang sedang cuti tersebut meninggal dunia, Notaris Penggantinya yang memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD), baik secara tertulis, lisan maupun melalui media elektronik, dari meninggalnya Notaris yang sedang cuti tersebut, maka menimbulkan status hukum yang berbeda bagi Notaris Pengganti terkait tugas, tanggungjawab serta kewenangannya dalam melayani masyarakat.

Berdasarkan Pasal 35 ayat 3 UUJN-P, Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris memiliki makna satu kesatuan yang mana ketika Notaris yang cuti tersebut meninggal dunia maka secara otomatis Jabatannya menjadi Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris. Dalam hal ini berarti untuk wilayah Kota Bengkulu, khususnya terkait status hukum Notaris Pengganti maka tidak ada pelantikan lagi dan Notaris Pengganti tersebut secara otomatis menjadi Pejabat Sementara Notaris.

Terkait kepastian hukum akta Notaris Pengganti tersebut tetap melekat dan ia tetap berhak untuk membuat akta selama 30 hari sejak Notaris yang diganti meninggal dunia sebelum cuti berakhir sebagaimana bunyi Pasal 35 ayat (3) UUJN-P. Dilihat dari kewenangan dan tanggungjawab Notaris Pengganti dalam hal Notaris yang diganti meninggal dunia sebelum cuti berakhir maka status hukumnya sudah tidak menjadi Notaris Pengganti karena sudah tidak ada Notaris yang diganti dan kewenangannya beralih menjadi Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris namun tidak ada pelantikan lagi oleh Kanwil setempat.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa upaya hukum yang dilakukan notaris pengganti atas akta yang dibuatnya karena ada tuntutan pihak ketiga dalam hal notaris yang diganti meninggal dunia sebelum cuti berakhir yaitu notaris pengganti berhak untuk melakukan upaya hukum represif, hal tersebut karena Notaris pengganti tetap mendapat perlindungan dari Organisasi Notaris, sebab status hukum notaris pengganti beralih menjadi sebagai Pejabat Sementara Notaris namun tidak ada pelantikan lagi oleh Kanwil setempat, karena sudah tidak ada Notaris yang diganti dan kewenangannya beralih menjadi sebagai Pejabat Sementara Notaris. 

 

Kesimpulan

Tanggungjawab notaris pengganti atas akta yang dibuatnya karena ada tuntuntan pihak ketiga dalam hal notaris yang diganti meninggal dunia sebelum cuti berakhir yaitu notaris pengganti tetap mempunyai tanggung jawab sampai meninggal dunia karena telah berubah status hukumnya menjadi Pejabat Sementara Notaris, untuk itu notaris pengganti mempunyai tanggung jawab yang sama sebagaimana didalam Pasal 65 UUJN-P Notaris. Dalam hal apabila notaris pengganti terbukti melakukan kelalaian maka notaris mempunyai bertanggung jawab perdata yaitu memberikan ganti kerugian kepada pihak ketiga, secara administrasi notaris pengganti menerima teguran secara lisan, teguran secara tertulis, pemberhentian dengan tidak hormat, serta tanggung jawab secara pidana merupakan tanggungjawab pribadi notaris pengganti dalam melaksanakan jabatannya bilamana melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dengan ancaman sanksi pidana.

Upaya hukum yang dilakukan notaris pengganti atas akta yang dibuatnya karena ada tuntutan pihak ketiga dalam hal notaris yang diganti meninggal dunia sebelum cuti berakhir yaitu notaris pengganti berhak untuk melakukan upaya hukum represif, hal tersebut karena Notaris pengganti tetap mendapat perlindungan dari Organisasi Notaris, sebab status hukum notaris pengganti beralih menjadi sebagai Pejabat Sementara Notaris namun tidak ada pelantikan lagi oleh Kanwil setempat, karena sudah tidak ada Notaris yang diganti dan kewenangannya beralih menjadi sebagai Pejabat Sementara Notaris.

 


BIBLIOGRAFI

 

Abdulah, H. Salim dan H. (2007). Perancang Kontrak dan MOU. Jakarta: Sinar Grafika. Google Scholar

 

Adjie, Habib. (2007). Hukum Notariat Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Uu No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Bandung: Refika Aditama. Google Scholar

 

Adjie, Habib. (2012). Bernas-Bernas Pemikiran di Bidang Notaris dan PPAT. Bandung: CV. Mandar Maju. Google Scholar

 

Andhika, A. R. (2016). Pertanggungjawaban Notaris dalam Perkara Pidana Berkaitan dengan Akta yang Dibuatnya Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004. Premise Law Journal, 1, 14144. Google Scholar

 

Anshori, Abdul Ghofur. (2009). Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika. Yogyakarta: UII-Press. Google Scholar

 

Anshori, Abdul Ghofur. (2009). Lembaga Kenotariatan Indonesia. Yogyakarta: UII Press. Google Scholar

 

Budiono, Herlien. (2013). Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua. Bandung: Citra Aditya Bakti.

 

Darus, M. Luthfan Hadi. (2017). Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris. Yogyakarta: Uii Press. Google Scholar

 

Eko, P. P. (2019). Kedudukan Dan Tanggungjawab Notaris Penerima Protokol Atas Notaris Yang Meninggal Dunia. (Doctoral dissertation, Universitas Andalas). Google Scholar

 

H.R, Ridwan. (2006). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

 

Hadjon, Philipus M. (1987). Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu. Google Scholar

 

K. Lubis, Suhrawadi. (1994). Etika Profesi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

 

Kelsen, Hans. (2007). Sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik. Jakarta: BEE Media Indonesia.

 

Lubis, Suhrawadi K. (1994). Etika Profesi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

 

Nico. (2003). Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum. Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Bussines Law. Google Scholar

 

Notodisoerjo, R. Soegondo. (1993). Hukum Notariat di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo. Google Scholar

 

Nurbani, Salim dan Erlis Septiana. (2014). Penelitian Teori Hukum pada Disrtasi dan Tesis (Buku Kedua). Jakarta: Rajawali Pers. Google Scholar

 

Pound, Roscoe. (1982). Pengantar Filsafat Hukum, diterjemahkan dari edisi yang diperluas oleh Drs. Mohammad Radjab. Jakarta: Bhratara Karya Aksara. Google Scholar

 

Putri, AR. (2011). Perlindungan Hukum Terhadap Notaris. Jakarta: Sofmedia.

 

Putri, K. P. (2017). Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Purna Bakti Terhadap Akta Yang Pernah Dibuat (Analisis Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris). Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum. Google Scholar

 

Sumaryono, Q. R. (2017). Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Perjanjian Perkawinan MenuruT UU NO. 2 Tahun 2014 JO. UU NO. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lex Privatum, 5(9). Google Scholar

 

Thamrin, Husni. (2011). Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris. Yogyakarta: Pressindo. Google Scholar

 

Copyright holder:

Ade Rinanti, Ariawan (2021)

 

First publication right:

Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

 

This article is licensed under: