Analisis Penerapan Business Judgment Rule terhadap Tanggung Jawab Direksi BUMN dalam Kasus PT ASDP Indonesia Ferry
Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus hukum yang melibatkan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya terkait pengambilan keputusan bisnis yang dikaitkan dengan doktrin Business Judgment Rule (BJR). Dalam praktiknya, BJR sering dipahami sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap direksi, namun penerapannya tidak bersifat absolut dan tetap memiliki batasan. Kasus PT ASDP Indonesia Ferry menjadi contoh konkret bagaimana keputusan bisnis direksi dapat dipersoalkan secara hukum meskipun tidak selalu didasarkan pada niat jahat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan penerapan BJR, menilai tanggung jawab direksi atas penyimpangan prosedur, serta menguji apakah tindakan direksi dalam kasus tersebut memenuhi unsur-unsur BJR. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BJR hanya dapat diterapkan apabila direksi memenuhi prinsip itikad baik, kehati-hatian, tidak adanya konflik kepentingan, serta keputusan yang didasarkan pada informasi yang memadai dan prosedur yang sah. Pelanggaran terhadap prosedur, meskipun tanpa niat jahat dan bahkan menghasilkan keuntungan, tetap dapat menghilangkan perlindungan BJR. Oleh karena itu, penerapan BJR harus dilakukan secara proporsional agar tidak disalahgunakan sebagai tameng untuk menghindari tanggung jawab hukum.
Downloads
References
Arena, M. P. (2018). Corporate litigation and debt. Journal of Banking & Finance, 87, 202–215. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2017.10.005
Arifin, Zainul, Maulida, Ismi Lailatul, Utami, Rahayu Sri, & Latif, Hasyim. (2026). Kejahatan korporasi pada BUMN dan implikasi pertanggungjawaban direksi: Analisis kasus pengadaan LNG Pertamina. Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora, 3(1).
Asai, K. (2020). Limited liability and corporate efficiency. International Review of Law and Economics, 62. https://doi.org/10.1016/j.irle.2019.105886
Ayang, Clarissa. (2026). Analisis yuridis kepailitan badan usaha milik negara berbentuk persero (Studi putusan PT. Merpati Nusantara Airlines). Jurnal Hukum Lex Generalis, 7(4), 1–24.
Bradley, M., & Chen, D. (2011). Corporate governance and the cost of debt: Evidence from director limited liability and indemnification provisions. Journal of Corporate Finance, 17(1), 83–107. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2010.08.001
Dewi, Shofiyyah Az zahra, & Harimurti, Yudi Widagdo. (2024). Doktrin business judgment rule sebagai perlindungan direksi terhadap kerugian keuangan negara. Inicio Legis, 5(2), 63–74. https://doi.org/10.21107/il.v5i2.27605
Farhan, Ahmad, & Intihani. (2025). Analisis yuridis aspek itikad tidak baik dalam penerapan prinsip business judgement rule yang dilakukan oleh direksi perusahaan dalam perspektif kepastian hukum. JURISDICTIE, 7(1), 23–44.
Khairiyyah, Lina Husnul, & Sugiyono, Heru. (2025). Kepastian hukum business judgment rule dalam memberikan perlindungan hukum bagi direksi perseroan. Jurnal USM Law Review, 8(3), 2038–2055. https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12930
Malau, Tiur Margaretha, & Bintari, Antik. (2025). Penerapan business judgment rule sebagai perlindungan hukum direksi dalam pengambilan keputusan berbasis manajemen risiko. Unes Law Review, 7(4), 998–1013. Retrieved from https://review-unes.com
Malm, J., Soyeh, K. W., & Kanuri, S. (2023). Litigation risk and corporate performance. Journal of Behavioral and Experimental Finance, 37. https://doi.org/10.1016/j.jbef.2022.100768
Priyono, Eko, Surono, Agus, & Sadino, Sadino. (2022). Doktrin business judgment rule dalam memberikan perlindungan hukum kepada direksi BUMN (studi kasus PT. PLN). Jurnal Magister Ilmu Hukum, 7(2), 29. https://doi.org/10.36722/jmih.v7i2.1264
Ruggiero, P., Sorrentino, D., & Mussari, R. (2021). Earnings management in state-owned enterprises: Bringing publicness back in. Journal of Management and Governance, 26(3), 771–803. https://doi.org/10.1007/s10997-021-09589-3
Setiawati, Anisa Deny, & Vitrana, Mokhamad Gisa. (2025). Doktrin business judgment rule dalam UU BUMN: Batas tanggung jawab direksi dalam tindak pidana korupsi. Jurnal Rechtens, 14(1), 155–170. https://doi.org/10.56013/rechtens.v14i1.4256
Shintawati, & Narimawati, Umi. (2025). Kepastian hukum kewenangan diskresi direksi BUMN dalam perspektif prinsip good corporate governance. Jurnal Hasil Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Eksakta, 2(8), 305–316. Retrieved from https://manggalajournal.org/index.php/cendekia/article/view/1583
Sidabutar, Maria Noviarta. (2023). Penerapan prinsip business judgment rule oleh BUMN terkait tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara. Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan, 17(5), 3472.
Sihombing. (2025). Analisis komparatif business judgment rule Indonesia dan Malaysia melindungi direksi dari gugatan pertanggungjawaban keputusan bisnis. Jurnal Media Akademik, 3(12).
Sutanto. (2024). Perlindungan prinsip business judgment rule terhadap pertanggungjawaban pidana direksi badan usaha milik negara atas keputusan bisnis untuk kepentingan badan usaha milik negara. Jurnal Hukum Inkracht, 4(3), 87–96.
Tetuko, Widyantoro Haryo. (2020). Penerapan doktrin business judgment rule terhadap direksi anak perusahaan BUMN (studi kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020). Jurnal Hukum Adigama, 5(2), 777–800.
Zaman, R., Atawnah, N., Baghdadi, G. A., & Liu, J. (2021). Fiduciary duty or loyalty? Evidence from co-opted boards and corporate misconduct. Journal of Corporate Finance, 70. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2021.102066
Zulmawan, Wawan. (2019). Business judgment rule BUMN. Jala Permata Aksara.
Copyright (c) 2026 Wawan Zulmawan, Ariel Alexander, Boy Gabriel Yohanes Simarmata, Dyo Ganda Siadari
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
