Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398

Vol. 7, No. 12, Desember 2022

 

EFEKTIVITAS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN BEKASI DALAM PENANGGULANGAN PRA BENCANA BANJIR

 

Agisni Aulia Silfa Putri, Khaerul Umam Noer, Mawar, Dini Gandini Purbaningrum

FISIP, UMJ, Tangerang Selatan, Indonesia

Email: agisni.au@gmail.com, umam.noer@umj.ac.id, mawar@umj.ac.id, dini.gandini@umj.ac.id

 

Abstrak

Penelitian berfokus pada efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi dalam penanggulangan pra bencana banjir di Desa Pantai Hurip, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penanggulangan pra bencana yang kurang optimal, dalam artian pelaksanaan penanggulangan pra bencana masih memiliki kendala. Masalah yang muncul dalam Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu kualitas sumber daya manusia, kuantitas sumber daya manusia, serta belum disusunnya rencana penananggulangan bencana yang terlegalitas. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui efektivitas BPBD Kabupaten Bekasi dalam penanggulangan pra bencana banjir, dengan menggunakan Teori Duncan terdapat tiga indikator yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD belum bisa dikatakan efektif karena dalam realisasi dan pelaksanaanya belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Bekasi. Dari sisi komunikasi, sudah ada komunikasi dan koordinasi BPBD Kabupaten Bekasi dengan organisasi/pihak terkait penanggulangan pra bencana. Namun koordinasi, komunikasi dan sosialisasi belum dilakukan secara optimal di tingkat desa.

 

Kata Kunci: Efektivitas Organisasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Bencana Alam, Banjir.

 

Abstract

The research focuses on the effectiveness of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Bekasi Regency in pre-flood management in Pantai Hurip Village, Babelan District, Bekasi Regency. This research is motivated by pre-disaster management that is less than optimal, in the sense that the implementation of pre-disaster management still has obstacles. Problems that arise in the Effectiveness of the Regional Disaster Management Agency are the quality of human resources, the quantity of human resources, and the legal disaster management plan has not been prepared. The method used is descriptive with a qualitative approach. The purpose of this study is to determine the effectiveness of BPBD Bekasi Regency in pre-flood management, using Duncan's Theory there are three indicators, namely goal achievement, integration, and adaptation. The results of the study indicate that BPBD cannot be said to be effective because in its realization and implementation it has not been evenly distributed throughout the Bekasi Regency area. In terms of communication, there has been communication and coordination of the Bekasi Regency BPBD with organizations/parties related to pre-disaster management. However, coordination, communication and socialization have not been carried out optimally at the village level.

 

Keywords: Organizational Effectiveness, Regional Disaster Management Agency, Natural Disasters, Floods.

 

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara kepulauan yang secara geografis terletak di daerah khatulistiwa, di antara Benua Asia dan Australia serta di antara Samudera Pasifik dan Hindia, berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia. Kondisi tersebut yang menjadikan Indonesia rawan terhadap bencana (Sulistyo, 2016). Bencana yaitu rangkaian peristiwa yang menganggu dan mengancam kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam, serta faktor manusia (Firmansyah, 2022). Selain itu, jika dilihat dari letak astronomis, Indonesia terletak di antara 6o Lintang Utara sampai dengan 11o Lintang Selatan dan 95o Bujur Timur sampai dengan 141o Bujur Timur. Indonesia juga berada di antara 0o sampai dengan 23,5o Lintang Utara dan 0o sampai dengan 23,5o Lintang Selatan. Posisi Indonesia yang sangat strategis ini membuat Indonesia beriklim tropis yang banyak mendatangkan hujan. Hal tersebut juga menyebabkan suhu di Indonesia cukup tinggi antara 700mm – 7000mm per tahun. Oleh karenanya, tidak heran apabila di sejumlah daerah akan mengalami berbagai bencana kekeringan ketika musim kemarau dan apabila memasuki musim penghujan akan mengalami bencana banjir. Akibatnya, di beberapa tempat di musim penghujan rawan terjadi bencana banjir yang menimbulkan korban dan kerugian baik nyawa maupun harta benda.

Kabupaten Bekasi sebagai salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan laut Jawa yang terletak di Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari 23 Kecamatan, 187 Desa/Kelurahan dengan luas wilayah 1,484,37 km2. Secara geografis, geologis, hidrologis, dan klimatologis Kabupaten Bekasi menurut Indeks Rawan Bencana yang dirilis oleh BNPB menduduki posisi 81 dari 400 Kabupaten/Kota di Indonesia yang rawan bencana. Banjir merupakan jenis ancaman bencana dengan tingkatan tinggi di Kabupaten Bekasi (Bencana, 2014).

Penyebab banjir di Kabupaten Bekasi dikarenakan oleh intensitas curah hujan yang tinggi, ditambah dengan daerah Kabupaten Bekasi yang banyak dialiri sungai serta berada di dataran rendah membuat Kabupaten Bekasi kerap terendam banjir. Selain karena curah hujan yang tinggi dan membuat genangan air ataupun meluapnya sungai dan jebolnya beberapa tanggul, banjir disebabkan juga karena dampak dari pembangunan dimana Kabupaten Bekasi merupakan kawasan atau wilayah industri yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan terhadap pembangunan (Djakaria, 2011).

Salah satu desa yang termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Babelan yang menjadi lokasi penelitian ini ialah Desa Pantai Hurip yang juga termasuk ke dalam salah satu desa dengan potensi bencana alam berupa banjir dan kekeringan. Berdasarkan hasil observasi, setiap tahunnya bencana banjir selalu terjadi di Desa Pantai Hurip. Faktor terjadinya banjir di Desa Pantai Hurip tersebut tidak hanya karena memasuki musim penghujan, melainkan adanya rob air laut yang dikarenakan Desa Pantai Hurip berlokasi tidak jauh dari lautan. Banjir juga disebabkan oleh air kiriman dari kali Citarum dengan ketinggian air kurang lebih sepinggang orang dewasa dengan periode waktu banjir selama satu hingga tiga bulan.

Sadar akan posisi sebagai wilayah rawan bencana begitu pula dengan intensitas kejadian banjir yang tinggi maka diperlukan upaya untuk melindungi masyarakat dalam menanggulangi bencana banjir, termasuk di Kabupaten Bekasi menjadi tugas pemerintah daerah Kabupaten Bekasi untuk menanggulangi banjir, maka dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Bekasi diperlukan suatu badan atau lembaga yang bertugas untuk menanggulangi bencana yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2014 tentang Organisasi & Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi. Tujuan dibentuknya BPBD Kabupaten Bekasi adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. BPBD Kabupaten Bekasi sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat mempunyai tugas pokok penanggulangan bencana yang mencakup Pencegahan Bencana, Penanganan Darurat, Rehabilitas, serta Rekonstruksi. BPBD Kabupaten Bekasi memiliki fungsi pelaksana kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Bekasi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yang termasuk ke dalam penanggulangan bencana salah satu nya ialah tahap pra bencana. Tahap pra bencana merupakan tahapan penting yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko bencana secara maksimal yang meliputi langkah: 1) Kesiapsiagaan, 2) Peringatan Dini, dan 3) Mitigasi.

Melalui pembentukan BPBD Kabupaten Bekasi diharapkan dapat membantu penyelenggaraan penanggulangan pra bencana banjir di Desa Pantai Hurip. BPBD Kabupaten Bekasi telah melakukan berbagai strategi dalam hal ini khususnya pada tahap pra bencana, antara lain seperti mengadakan kegiatan simulasi evakuasi bencana banjir dalam rangka memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKBN) yang jatuh setiap tanggal 26 April. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh unsur baik dari unsur pemerintah, masyarakat, sekolah, dunia usaha, serta relawan bencana alam se Kabupaten Bekasi yang bertujuan untuk menambah pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap karakteristik bencana serta meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana khususnya banjir (siagabnpb.go.id, 2019). Selain itu, BPBD Kabupaten Bekasi melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar siap siaga ketika musim penghujan tiba, khususnya di wilayah rawan banjir seperti Kecamatan Babelan (Metro Tempo, 2021).

Namun, pada realitanya penanggulangan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Bekasi belum optimal, banjir terulang setiap tahunnya bahkan semakin banyak merendam wilayah di Kabupaten Bekasi. Dalam (Octavianus H., 2017) menjelaskan bahwa dalam setiap tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana perlu disusun suatu rencana yang spesifik agar dapat berjalan dengan teararah, seperti pada tahap pra bencana dalam situasi tidak terjadi bencana dilakukan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (Disaster Management Plan). Namun berdasarkan Laporan Kinerja BPBD Kabupaten Bekasi tahun 2021 disebutkan bahwa BPBD Kabupaten Bekasi belum menyusun rencana penanggulangan bencana yang terlegalitas.

Selanjutnya kendala BPBD Kabupaten Bekasi dalam menanggulangi banjir adalah sumber daya belum maksimal baik secara kualitas dan kuantitas, walaupun BPBD sudah didukung oleh tenaga non-ASN dan mempunyai logistik sarana dan prasarana sesuai standar tetapi dengan kejadian yang massive hampir semua kecamatan secara kuantitas memang tetap akan kekurangan, secara kualitas pun tim di BPBD masih banyak yang belum terlatih. BPBD Kabupaten Bekasi belum memiliki sistem aplikasi mengenai sistem informasi bencana yang mana berpengaruh terhadap proses kesiapsiagaan masyarakat menghadapi banjir (Soenarto S, dkk. 2021).

Maka harus diakui dengan dibentuknya BPBD tidak serta merta penanggulangan bencana dapat berjalan dengan semestinya. Penelitian tentang penanggulangan pada tahap situasi pra bencana banjir sangat dibutuhkan agar bencana banjir dapat diminimalisir dan juga dapat dilakukan pencegahan terjadinya bencana yang serupa. Oleh karena itu, dalam rangka upaya pelaksanaan organisasi ke arah yang lebih baik, maka diperlukan suatu analisis organisasi yang mengukur sejauh mana efektivitas organisasi dapat tercapai. Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, penulis akan melakukan penelitian dengan judul Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Pra Bencana Banjir di Desa Pantai Hurip, Kabupaten Bekasi.

 

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dipilih karena ingin memecahkan masalah dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada dan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa yang diperoleh dari observasi, wawancara, serta dokumen. Berdasarkan penjelasan yang ada tersebut, maka penyajian data pada penelitian ini mendeskripsikan hasil pencermatan terhadap pelaksanaan penanggulangan pra bencana di Desa Pantai Hurip yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi. Hal ini dikarenakan instansi tersebut yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penanggulangan bencana, termasuk sebelum terjadi nya bencana. Penyajian data tersebut dilakukan melalui wawancara kepada beberapa narasumber yaitu pegawai-pegawai instansi BPBD Kabupaten Bekasi, perangkat desa dan masyarakat desa pantai hurip, serta mengambil data dari beberapa literatur seperti peraturan-peraturan perundang-undangan yang terkait, dokumen-dokumen, serta arsip-arsip terkait dari BPBD Kabupaten Bekasi.

 

Hasil dan Pembahasan

Sesuai amanah dari Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi pada tanggal 6 Agustus 2011 telah dibentuk BPBD Kabupaten Bekasi yang memiliki target dan tujuan yakni memberikan pemahaman kepada seluruh elemen masyarakat terkait kebencanaan, sehingga dapat membangun sebuah masyarakat yang selalu waspada menghadapi bencana sebagai konsekuensi dari kondisi hidup di daerah rawan bencana, sebab selama ini yang menjadi masalah tidak hanya bencana dan beberapa penyebabnya, melainkan antisipasi bencana itu juga menjadi masalah tersendiri (Wijaya, 2007). Adapun hasil analisis terhadap efektivitas kebijakan penanggulangan bencana banjir BPBD di Desa Pantai Hurip Kecamatan Babelan pada tahap pra bencana, yaitu:

Efektivitas BPBD dalam Penanggulangan Pra Bencana Banjir di Kabupaten Bekasi Hasil penelitian melihat efektivitas BPBD dari beberapa indikator, diantaranya:

1.    Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses.

a)    Kebijakan Pencapaian Tujuan BPBD Kabupaten Bekasi dalam Penanggulangan Pra Bencana

Berdasarkan hasil penelitian dan data sekunder, dapat diketahui bahwa BPBD Kabupaten Bekasi telah memiliki standar kebijakan sebagai landasan dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Bekasi mengacu pada standar kebijakan yang ada, melalui dokumen Renstra tersebut dijelaskan bahwa sasaran kebijakan dan arah kebijakan penanggulangan bencana sudah tertera pada Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Bekasi, yang dijabarkan melalui misi ke 5 (lima) tentang meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemantapan penyediaan kebutuhan dasar yang layak. Melalui misi tersebut peran BPBD Kabupaten Bekasi adalah menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara. Renstra BPBD Kabupaten Bekasi pada hakekatnya merupakan upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui kebijakan dan program.

b)   Program yang Dilakukan BPBD Kabupaten Bekasi

Menurut (Nurjanah, Kuswanda, & Siswanto, 2012), kapasitas yang kuat untuk menghadapi ancaman bencana berkaitan dengan program/ kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah (yang bertanggung jawab). Maka dari itu program yang dibuat oleh BPBD Kabupaten Bekasi dalam hal ini penanggulangan pra bencana menjadi penentu tercapainya pengembangan masyarakat yang sadar akan bencana. Berdasarkan hasil wawancara dan penjabaran hasil penelitian, BPBD Kabupaten Bekasi memiliki program unggulan dalam penyelenggaraan tahap pra bencana yakni Desa Tangguh Bencana, dalam hal ini sebagai upaya pemerintah mengembangkan program pengurangan risiko bencana berbasis komunitas yang mana salah satu strategi yang digunakan untuk mewujudkannya adalah melalui pengembangan desa-desa dan kelurahan-kelurahan yang tangguh terhadap bencana. Pembentukan Destana di Kabupaten Bekasi oleh BPBD sudah dimulai dari tahun 2017 hingga kini sudah ada terbentuk 29 Destana dari total 187 Desa/Kelurahan Kabsupaten Bekasi.

Adapun kelemahan dari program Destana yakni pengembangan Destana ialah bagian dari pelaksanaan tanggung jawab yang diserahkan kepada desa, dan menjadi tanggung jawab pemerintah desa atau kelurahan. Indikator syarat pembentukan Destana bahwa desa/kelurahan yang ingin dibentuk menjadi Destana harus siap mengalokasikan dana desa nya. Maka dari itu, lambatnya pembentukan Destana di Kabupaten Bekasi dikarenakan minimnya anggaran menjadi kendala dalam pengembangan program destana, sebab tidak adanya anggaran khusus yang diberikan untuk pengembangan program tersebut. Hingga kini masih tersisa 158 Desa/Kelurahan yang belum beralih status menjadi Destana. Selain itu yang menjadi kendala adalah kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk tidak membuang sampah di sungai atau kali (Shufi Soenarto, dkk 2021).

Selanjutnya sesuai dengan Renstra, program sudah terlaksana oleh BPBD Kabupaten Bekasi dalam hal ini terkait penanggulangan pra bencana pada tahapan pencegahan dan mitigasi bencana ialah sudah terpasangnya rambu-rambu manual kebencanaan serta sudah dilakukannya sosialisasi peringatan dini. BPBD Kabupaten Bekasi telah memasang 20 rambu-rambu manual kebencanaan yang tersebar di tujuh kecamatan. Terpasangnya rambu-rambu manual kebencanaan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana, seperti banjir. Selanjutnya untuk Penguatan Lembaga/Pengorganisasian sumber daya manusia di lingkungan BPBD Kabupaten Bekasi. Dalam rangka penguatan sumber daya manusia di lingkungan BPBD Kabupaten Bekasi maka dilakukan kegiatan apel siaga yang termuat dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) BPBD Kabupaten Bekasi. Apel siaga dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bekasi seperti pengecekan sarana dan prasarana hingga melakukan simulasi evakuasi mandiri bencana banjir. BPBD Kabupaten Bekasi juga memiliki program pembinaan untuk relawan serta penggiat kebencanaan melalui Forum Kesiapsiagaan Dini Masyarakat (FKDM) yang diadakan satu tahun sekali. Pembinaan ini dilakukan sebagai wujud kesiapsiagaan relawan dalam menghadapi kejadian bencana yang mungkin terjadi. Pada tahun 2019 juga sudah dilakukan Pelatihan Rescue (penyelamatan) di darat dan air. Serta mensiagakan peralatan evakuasi dan penyelamatan korban bencana oleh BPBD Kabupaten Bekasi.

 

c)    Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia BPBD Kabupaten Bekasi dalam Upaya Penanggulangan Pra Bencana

Termuat dalam Renstra BPBD Kabupaten Bekasi tahun 2017 – 2022, sampai dengan awal tahun 2017, jumlah pegawai BPBD Kabupaten Bekasi dan jajarannya sebanyak 26 orang. BPBD Kabupaten Bekasi telah menjalin kolaborasi dengan berbagai komunitas dan juga relawan yang bergerak di bidang kebencanaan, disebutkan bahwa saat ini BPBD Kabupaten Bekasi telah memiliki 100 komunitas bencana. Selain itu, BPBD Kabupaten Bekasi juga memiliki pekerja harian lepas yang siap diterjunkan kapan dan dimana saja, diketahui bahwa saat ini telah ada 45 pekerja harian lepas. Tentunya dengan jumlah satgas yang tersedia, dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia khusunya pekerja harian lepas BPBD Kabupaten Bekasi masih belum cukup untuk menangani banjir di Kabupaten Bekasi. Hal tersebut juga disebutkan dalam LAKIP BPBD tahun 2021, bahwa faktor penghambat yang menyebabkan tidak tercapainya kinerja adalah minimnya jumlah personil, terutama dalam bidang ASN dan jumlah personil yang terlatih khusus dalam bidang penanggulangan bencana.

2.    Integrasi

Integrasi merupakan pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan komunikasi dengan berbagai  macam organisasi lainnya serta sosialisasi. Dalam proses integrasi diharapkan organisasi satu dengan yang lain dapat saling mengisi kebutuhan yang satu dengan yang lainnya.

a)    Komunikasi dan Koordinasi BPBD Kabupaten Bekasi dengan Organisasi Lainnya/Pihak Terkait dalam Penanggulangan Pra Bencana

BPBD Kabupaten Bekasi telah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan para stakeholder yang terdiri dari pemerintah (yang bertanggung jawab), lembaga akademis, sektor swasta dengan melibatkan ke dalam program penanggulangan pra bencana seperti adanya program pelatihan-pelatihan mitigasi bencana. Adapun komunikasi yang sudah terbangun dilakukan dalam bentuk tulisan dan lisan berupa penandatanganan MoU dengan pihak swasta. Selain itu BPBD Kabupaten Bekasi juga melakukan kerja sama kolaboratif dengan para relawan-relawan yang ada di Kabupaten Bekasi. Koordinasi dan komunikasi BPBD Kabupaten Bekasi di Desa Pantai Hurip belum dilakukan dalam upaya penanggulangan pra bencana, hal ini terlihat dari alur koordinasi dan komunikasi yang terjalin baru ketika pada saat terjadinya bencana melalui pengajuan proposal yang berisi informasi kejadian bencana sekaligus daftar kebutuhan-kebutuhan logistik yang dibutuhkan Desa kepada BPBD Kabupaten Bekasi yang kemudian pelaporan akan ditindaklanjuti. Belum maksimalnya koordinasi dan komunikasi yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Bekasi di tingkat desa disebabkan karena minimnya SDM yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Bekasi. Hal tersebut membuat BPBD Kabupaten Bekasi terkendala dalam melakukan koordinasi dan komunikasi di tingkat desa.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa koordinasi dan komunikasi dalam melakukan penyelenggaraan penanggulangan pra bencana sudah dapat dikatakan efektif, bahwa BPBD Kabupaten Bekasi telah melibatkan para stakeholder sebab keterlibatan stakeholder dari perspektif yang berbeda-beda bersama-sama memungkinkan pemahaman risiko banjir yang koheren dengan tindakan penanggulangan yang efektif.

Namun perlu adanya peningkatan dan pengoptimalan kembali terkhusus koordinasi dan komunikasi dengan desa dan masyarakat dalam rangka penanggulangan pra bencana, dengan melibatkannya secara aktif baik dalam program maupun kegiatan BPBD Kabupaten Bekasi.

b)   Sosialisasi tentang Upaya Penanggulangan Pra Bencana

BPBD Kabupaten Bekasi berperan bersifat mengedukasi, sosialisasi kepada kelompok-kelompok relawan, masyarakat yang rentan banjir sehingga tidak ada bentuk mitigasi secara pembangunan fisik. BPBD Kabupaten Bekasi telah membentuk Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di 8 (delapan) sekolah di Kabupaten Bekasi. Pembentukan sekolah aman bencana merupakan upaya BPBD Kabupaten Bekasi membangun kesiapsiagaan sekolah terhadap bencana dalam rangka meningkatkan kesadaran seluruh unsur dalam bidang pendidikan di lingkungan sekolah. Selain itu, setiap tahunnya BPBD Kabupaten Bekasi melakukan pembinaan edukasi kebencanaan kepada desa-desa yang sudah terbentuk sebagai Destana melalui perwakilan perangkat desa.

Namun dalam realisasi nya, sosialisasi dan edukasi kebencanaan belum optimal dilakukan di desa-desa yang belum termasuk ke dalam Destana, sementara ini dari 187 desa yang ada di Kabupaten Bekasi baru terbentuk 29 desa sebagai Destana. Sehingga dapat diketahui bahwa saat ini hanya 29 desa di Kabupaten Bekasi yang sudah mendapatkan sosialisasi dan edukasi kebencanaan, sedangkan jika dilihat dari Dokumen Kajian Resiko Bencana Kabupaten Bekasi tahun 2017 – 2021 Kabupaten Bekasi memiliki potensi bahaya bencana dengan kapasitas yang tinggi, terutama pada potensi bencana banjir. Menurut hasil penelitian LIPI (2006), menunjukkan pengaruh paling besar dalam perhitungan tingkat kesiapsiagaan masyarakat adalah tingkat pengetahuan yang dinilai cukup baik untuk individu/rumah tangga. Dengan tidak adanya sosialisasi bencana maupun penyuluhan, menjadikan masyarakat tidak terarah ketika terjadi bencana. Selain itu tidak ditemukan media, baik poster ataupun pamflet yang berisi ajakan melakukan tindakan mengatasi bencana di Desa Pantai Hurip.

Berdasarkan hasil komunikasi, koordinasi dan sosialisasi maka integrasi melalui komunikasi dan koordinasi sudah dilakukan dengan para stakeholder yang terdiri dari pemerintah (yang bertanggung jawab), lembaga akademis, sektor swasta. Namun komunikasi dan koordinasi tersebut belum optimal dilakukan di tingkat desa, hal ini didasari oleh alur koordinasi dan komunikasi yang terjalin baru ketika pada saat terjadinya bencana melalui pengajuan proposal yang berisi informasi kejadian bencana. Sosialisasi berupa pembinaan edukasi kebencanaan juga terlihat dilakukan oleh BPBD Kabupaten Bekasi kepada desa-desa yang sudah terbentuk sebagai Destana melalui perwakilan perangkat desa. Berdasarkan uraian tersebut dapat diinterpretasikan bahwa komunikasi, koordinasi dan sosialisasi sudah berjalan secara efektif, namun peningkatan-peningkatan juga perlu dilakukan oleh BPBD Kabupaten Bekasi seperti melakukan sosialisasi maupun edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat agar membudaya di masyarakat, terutama di wilayah rawan banjir.

3.    Adaptasi

Indikator perubahan atau adaptasi organisasi yaitu strategi yang dilakukan BPBD Kabupaten Bekasi untuk menghadapi ketidaksesuaian lingkungan dalam upaya penanggulangan bencana yang mempengaruhi langsung aktivitas yang ada di dalam organisasi serta sarana dan prasarana yang memadai.

a.    Strategi yang Dilakukan BPBD Kabupaten Bekasi Untuk Menghadapi Ketidaksesuaian dalam Upaya Penanggulangan Pra Bencana

Di dalam penanggulangan bencana sering didapati ketidaksesuaian keadaan maupun kondisi yang diharapkan. Maka untuk menghadapi ketidaksesuaian tersebut dibutuhkan strategi dalam penyelesaiannya. Dalam rangka menghadapi ketidaksesuaian tersebut, maka dibentuklah Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) yang diprekarsai dan diinisiasi oleh BPBD Kabupaten Bekasi berkolaborasi dengan unsur-unsur masyarakat dengan tujuan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat Kabupaten Bekasi dalam penanggulangan dan mengurangi risiko bencana di daerahnya. Menurut Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) adalah wadah yang menyatukan unsur-unsur organisasi/kelompok pemangku kepentingan yang berkemauan untuk mendukung upaya-upaya pengurangan risiko bencana di wilayah desa. Forum ini menyediakan mekanisme koordinasi untuk meningkatkan kerja sama berbagai pemangku kepentingan dalam keberlanjutan kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana melalui proses yang konsultatif dan partisipatif. Dengan dilibatkannya unsur masyarakat merupakan senjata ampuh untuk penanganan bencana termasuk banjir di Kabupaten Bekasi sebagai wilayah yang langsung bersentuhan dengan laut dan hilir air pada musim penghujan yang berakibat rentannya terjadi banjir di Kabupaten Bekasi. Dan menjadi tanggung jawab FPRB minimal dapat mengurangi bahkan mencari solusi agar banjir tidak lagi menjadi agenda tahunan di Kabupaten Bekasi.

b.    Sarana dan Prasarana BPBD Kabupaten Bekasi

BPBD Kabupaten Bekasi tidak memaksimalkan perawatan sarana dan prasarana tersebut. Gudang penyimpanan milik BPBD Kabupaten Bekasi untuk menyimpan alat-alat dan persediaan dalam penanggulangan bencana di Desa Pantai Hurip saat ini telah menjadi bangunan yang terbengkalai. Sehingga ketika terjadi bencana persediaan dan alat-alat tersebut tidak dapat digunakan. Maka dari itu sarana dan prasarana yang dimiliki BPBD Kabupaten Bekasi dapat dikatakan kurang efektif meskipun secara kuantitas sudah cukup lengkap namun perlu adanya peningkatan kualitas sesuai dengan dinamika persoalan kebencanaan daerah.

Berdasarkan strategi percepatan dan sarana dan prasarana maka, adaptasi dalam mengatasi ketidaksesuaian lingkungan BPBD Kabupaten Bekasi sudah berjalan efektif dengan pembentukan FPRB dengan melibatkan unsur masyarakat sehingga dalam pengambilan keputusan dapat berjalan secara efektif. Peningkatan-peningkatan juga perlu dilakukan oleh BPBD Kabupaten Bekasi dalam hal fasilitas diinterpretasikan bahwa fasilitas secara kuantitas sudah cukup memadai untuk menopang kinerja BPBD Kabupaten Bekasi dalam melakukan penanggulangan bencana. Namun BPBD Kabupaten Bekasi perlu memaksimalkan perawatan sarana dan prasarana tersebut.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat dilihat melalui indikator dengan beberapa kategori disimpulkan bahwa: 1) Pencapaian tujuan, yaitu setiap tahap dipandang sebagai suatu proses dalam mencapai tujuan, seperti halnya dasar kebijakan BPBD Kabupaten Bekasi yaitu penanggulangan pra bencana banjir yang disusun dalam Renstra BPBD Kabupaten Bekasi. Namun belum bisa dikatakan efektif karena dalam realisasi dan pelaksanaanya belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Bekasi. Selanjutnya tahap pencapaian tujuan dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten tetapi di BPBD belum memiliki kualifikasi. Seperti dalam hal kuantitas sumber daya manusia masih kurang untuk membantu penyelenggaraan penanggulangan pra bencana. 2) Integrasi merupakan hal yang penting dalam meningkatkan sebuah efektivitas diperlukan koordinasi, komunikasi dan sosialisasi yang baik sehingga menentukan sebuah kebijakan dapat efektif atau tidak. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat diinterpretasikan bahwa sudah ada komunikasi dan koordinasi BPBD Kabupaten Bekasi dengan organisasi/pihak terkait penanggulangan pra bencana. Namun koordinasi, komunikasi dan sosialisasi belum dilakukan secara optimal di tingkat desa. 3) Adaptasi, dalam menyesuaikan dengan ketidaksesuaian lingkungan maka BPBD perlu beradaptasi dengan meningkatkan kemampuan yang dimiliki. Dalam hal ini dapat diinterpretasikan bahwa dalam mengatasi ketidaksesuaian lingkungan BPBD Kabupaten Bekasi sudah berjalan efektif dengan pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana secara terbuka diskusi bersama masyarakat sehingga dalam pengambilan keputusan dapat berjalan secara efektif. Kemudian dalam hal fasilitas dapat diinterpretasikan bahwa fasilitas masih belum maksimal secara kualitas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFI

 

Makmur. (2011). Efektivitas kebijakan kelembagaan pengawasan. Refika Aditama.

Badan Tenaga Nuklir Nasional, BATAN. (2017). RENCANA STRATEGIS BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (RENSTRA BATAN) TAHUN 2015-2019. Google Scholar

 

Bencana, Badan Nasional Penanggulangan. (2014). Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2013. Direktorat Pengurangan Risiko Bencana, Deputi Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan BNPB. Google Scholar

 

Habitat, UNCHS. (2001). Tools to support participatory urban decision making. Urban Governance Toolkit Series, 150. Google Scholar

 

Firmansyah, F. (2022). Peranan Pendidikan Luar Sekolah Dalam Rangka Mitigasi Bencana. JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala, 7(2), 318–327. https://doi.org/10.58258/jupe.v7i2.3435. Google Scholar

 

Haddow, Kim, & Haddow, George. (2008). Disaster Communications in a Changing Media World (Butterworth-Heinemann Homeland Security). Google Scholar

 

Indonesia, Lembaga Ilmu Pengetahuan. (2006). Kajian Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Mengantisipasi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami. Jakarta: Deputi Ilmu Kebumian-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Google Scholar

 

Intan, A. P. (2018). Indonesian Cities Green Development Index: A Prototype Measurement. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research, 31(3), 290–308. Google Scholar

 

Lubis, Hari. (1987). SB dan Martani Husaini. Teori Organisasi (Suatu Pendekatan Makro),(Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial) Jakarta: Universitas Indonesia.

 

Moleong, Lexy J. (2002). Metodologi penelitian kualitatif. Google Scholar

 

Nur, Djakaria M. (2010). Dampak Pembangunan Kawasan Industri Di Kabupaten Bekasi Terhadap Alih Fungsi Lahan Dan Mata Pencaharian Penduduk. Jurnal Geografi Gea, 7(2). Google Scholar

 

Nurjanah, Dkk, Kuswanda, Dede, & Siswanto, Adikoesoemo. (2012). Manajemen Bencana. Badung: Alfabeta. Google Scholar

 

Paripurno, Eko Teguh. (2008). Pengelolaan Resiko Bencana oleh Komunitas. Yogyakarta: Dokumen Penulis. Google Scholar

 

Sari, Eliana. (2007). Pertumbuhan dan Efektivitas Organisasi: Mengelola Lingkungan Melalui Penyesuaian Struktur Organisasi. Jakarta: Jayabaya University Press. Google Scholar

 

Sulistyo, B. (2016). Peranan sistem informasi geografis dalam mitigasi bencana tanah longsor. Presntasi Seminar Nasional Mitigasi Bencana Dalam Perencanaan Pengembangan Wilayah, Maret Bengkulu. Google Scholar

 

Ulum, Mochammad Chazienul. (2013). Governance dan capacity building dalam manajemen bencana banjir di Indonesia. Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana, 4(2), 69–76. Google Scholar

 

Copyright holder:

Agisni Aulia Silfa Putri, Khaerul Umam Noer, Mawar, Dini Gandini Purbaningrum (2022)

 

First publication right:

Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

 

This article is licensed under: